Yangpentingenak's Blog

Pahlawan Mengabdi pada Masyarakat

yangpentingenak — Sat, 04 Dec 2010 05:51:21 +0000

Peringatan Hari Pahlawan telah berlalu. Namun, sebagai bagian dari penghormatan dan mengenang jasa para pahlawan yang telah berjuang jiwa, raga dan hartanya untuk meraih kemerdekaan, peringatan tersebut tetap relevan untuk dicerna dalam keseharian. Kemerdekaan yang kita nikmati sebagai bangsa, selain merupakan pertolongan dari Tuhan Yang Maha Kuasa, juga merupakan perjuangan dan pengorbanan para pahlawan. Kita dapat hidup bebas dari penjajahan, menikmati kedamaian dan keamanan, itu karena ikhtiar yang sungguh-sungguh dari para pahlawan kita.
Dalam konteks ini jasa para pahlawan sangat luar biasa, karena dapat mengantarkan bangsa ini menjadi bangsa yang dapat menentukan hidupnya sendiri. Para pahlawan dulu adalah figur-figur yang rela berkorban dan mengabdi dengan tulus untuk kepentingan bangsa dan negara. Mereka ada yang memanggul senjata dan ada yang melakukan diplomasi dengan satu cita-cita dan tujuan: Indonesia merdeka.
Pada saat perjuangan kemerdekaan, kita mengenal, misalnya, Bung Tomo, yang mampu menyalakan semangat perjuangan rakyat lewat siaran-siarannya radionya. Masih banyak tokoh lainnya yang berjuang demi kemerdekaan bangsa Indonesia.
Setelah 65 tahun bangsa Indonesia menikmati kemerdekaan berkat jasa dan perjuangan para pahlawan, peringatan 10 November sepertinya hanya bermakna seremoni saja. Artinya, nilai-nilai kepahlawanan yang heroik dan penuh pengabdian tulus tidak dijadikan sebagai proses pembelajaran sosial oleh bangsa ini untuk mengisi kemerdekaan. Bangsa ini cenderung lupa akan nilai kepahlawanan, yakni kesiapan untuk berkorban demi kepentingan bangsa, watak ksatria untuk membela yang benar dan semangat perjuangan yang gigih dalam membangun bangsa.
Di saat bangsa ini sudah merdeka, di saat itu pula bangsa ini menghadapi kompleksitas masalah: kemiskinan, pengangguran dan lapangan kerja yang sedikit, kerusakan lingkungan, penyakit korupsi, pendidikan yang belum merata pada setiap lapisan masyarakat, dan lain sebagainya. Untuk mengatasi segenap problematika yang dihadapi bangsa ini diperlukan banyak individu atau figur-figur pahlawan. Bangsa ini memerlukan sosok-sosok pahlawan baru untuk memperbaiki dan meningkat kesejahteraan bangsa.
Definisi Ulang

Dalam konteks ini, perlu mendefinisikan ulang makna kepahlawanan baru tersebut. Dulu, mungkin para pahlawan memanggul senjata dan melakukan diplomasi untuk meraih kemerdekaan dari penjajah. Sekarang ini, makna pahlawan adalah figur-figur, baik dengan kontribusi pemikiran (baca; gagasan-gagasannya kreatif dan inovatif), jiwa dan raga serta hartanya mampu mengubah daya kinerja masyarakat, baik di bidang sosial, budaya, hukum, ekonomi, lingkungan, pendidikan, kesehatan dan teknologi ke arah kehidupan yang adil dan makmur. Pahlawan adalah figur yang tulus bekerja untuk memberdayakan masyarakat dan mengangkat mereka dari lubang keterpurukan dari segenap aspek sosial.
Figur pahlawan yang dimaksud adalah mereka yang mendedikasikan dirinya untuk kepentingan masyarakat. Mereka yang bekerja dengan ikhlas dan tulus untuk kepentingan sesama. Jejak-jejak pahlawan model ini sebenarnya banyak dan mereka inilah yang merawat bangsa ini tidak lantas terpuruk atau jatuh karena kegagalan negara mengurusi hak-hak warga negara.
Figur seperti Erwan, seorang yang tinggal di Desa Baun Bango, Kalimantan Tengah, melalui radio yang didirikan secara swadaya dapat memberdayakan ekonomi masyarakat di sekitarnya. Melalui radio yang dinamakan “Asbun”, seorang Erwan dapat memberikan hiburan, menjaga kerukunan antar-warga dan mengajak masyarakat untuk mengetahui potensinya, dan membangun ekonominya melalui sumber daya alam (SDA) yang ada dengan penyuluhan-penyuluhan pertanian yang disiarkan radio tersebut. Erwan telah mengubah desa yang gelap gulita menjadi ramai dengan hiburan dan kegiatan ekonomi.
Sosok Percut, kepala dusun di pedalaman Kalimantan Barat, dengan kerja keras telah membuka akses transportasi bagi masyarakat di daerah terisolasi dan terpencil. (Rifwan Hendri, Jejak Pemberdaya, terbitan Tim Info Tempo bekerjasama dengan Bank Danamon, Cetakan I, Mei 2008)
Sosok-sosok inilah figur pahlawan sejati. Mereka telah bekerja dan membawa manfaat bagi kemaslahatan kepada masyarakat. Nilai-nilai kepahlawanan yang dulu dilakukan oleh founding fathers telah mereka hayati dan diimplementasikan dalam kehidupan nyata untuk perbaikan kehidupan masyarakatnya.
Masyarakat pun merasakan dari kepeloporan mereka. Namun, problem mereka sering tidak ter-cover oleh media dan sunyi dari pemberitaan. Padahal kinerja mereka ini telah “meramaikan” kehidupan masyarakatnya. Sosok-sosok ini masih banyak dan terus bekerja di masyarakat. Mereka tidak peduli selebrasi dan kepopuleran, pokoknya mereka bekerja dan bekerja untuk peningkatan taraf hidup masyarakatnya.
Mereka inilah yang dalam konteks sekarang ini sering disebut dengan wirausahawan sosial. Mereka adalah orang-orang yang mendedikasikan dirinya untuk mengabdi kepada masyarakatnya serta mengadakan perubahan radikal dalam rangka membangun kehidupan masyarakat yang lebih baik. Peter F Drucker, seorang ahli manajemen dari Amerika Serikat (AS), mengatakan bahwa para wirausahawan sosial mengubah daya kinerja masyarakat.
Mereka yang disebut wirausahawan sosial ini layak disebut sebagai pahlawan. Mereka telah melakukan proses internalisasi mengenai nilai-nilai kepahlawanan pada dirinya, kemudian diimplementasikan secara nyata untuk melakukan perubahan.
Dengan demikian, peringatan Hari Pahlawan yang telah berlalu dan di masa-masa mendatang, tidak boleh kehilangan makna. Selain melaksanakan prosesi seremonial untuk memperingati hari bersejarah, tak lupa pula nilai-nilai yang terkandungnya dihayati dan diikuti sebagai panduan untuk menata pembangunan masyarakat.

oleh: Muhtadi
sumber :suara karya online

Tantangan Guru di Era Digital

yangpentingenak — Sat, 04 Dec 2010 05:48:41 +0000

Menjadi guru di abad 21 berbeda dengan guru di abad 20-an. Di era digital seperti sekarang ini, eksistensi guru tidak lagi dilihat dari kharismanya semata. Lebih dari itu, bagaimana seorang guru mampu berkomunikasi dan beradaptasi mengikuti arah tangan zaman. Guru di era digital dituntut mampu berinovasi dan berkreasi, karena sistem pembelajaran tahun 80-an sudah tidak diterima oleh anak didik zaman sekarang.
Kenyataan memilukan yang terjadi pada dunia pendidikan kita adalah kemajuan zaman tidak berbanding lurus dengan kemajuan guru. Kita pun masih menyaksikan realitas yang kontras antara guru dan murid. Murid sudah sedemikian maju dalam iklim digital, sementara guru masih berkutat pada tradisi tektual.
Guru sekarang masih banyak memakai produk 80-an, sementara muridnya sudah memakai produk kontemporer. Akibatnya, para murid berbeda secara radikal dengan para guru, karena banyak terjadi ketidaknyambungan di sana-sini.
Kita tahu bahwa murid sekarang tidak lagi cocok dengan sistem pendidikan abad 20. Namun, praksis di lapangan, para guru masih tidak memahami hal ini. Banyak guru kita yang lambat sekali mengejar laju modernisasi pendidikan.
Yang terjadi kemudian adalah murid sudah mampu menerima informasi secara cepat dari berbagai sumber multimedia, sementara banyak guru acapkali memberikan informasi dengan lambat dan dari sumber-sumber terbatas. Para murid suka melihat gambar, mendengarkan musik dan melihat vidio terlebih dahulu sebelum melihat teksnya, sementara guru memberikan teks terlebih dahulu. Para murid suka melakukan kegiatan berbarengaan sekaligus, seperti menyelesaikan tugas sambil mendengarkan musik dari iPod, sementara guru cenderung menghendaki untuk melakukan satu hal saja pada satu waktu.
Murid ingin mengakses informasi multimedia hyperlink secara acak, sedangkan guru lebih suka menyediakan informasi secara linear, logis, dan lempang. Murid menyukai intereksi simultan dengan banyak orang, sementara gurunya menginginkan muridnya bekerja secara independent. Murid menyukai pelajaran yang relevan, menarik, dan dapat langsung digunakan (instan), gurunya ingin mengikuti kurikulum dan memenuhi standarisasi.
Fenomena ini seolah menjadi pil pahit yang harus kita telan bersama. Geliat dunia virtual yang dewasa ini lebih digandrungi oleh anak didik kita menjadikan guru harus berpikir ulang untuk menata sistem mengajar yang relevan, inovatif dan adaptif.
Coba bayangkan, murid sekarang selain mengikuti materi secara face to face terhadap guru di sekolahan, mereka juga memiliki guru yang luar biasa ampuh di ruang virtual, yaitu “Mbah Google”. Mesin pencari Google ini mampu memfasilitasi pencarian ilmu pengetahuan dengan sangat cepat dan praktis. Google yang diciptakan oleh Larry Page dan Sergey Brin pada tahun 1995 seolah membalikkan sekat keterbatasan informasi. Para siswa dapat menggali informasi apa saja dari seluruh belahan dunia tanpa harus bercapek-capek. Cukup duduk manis, “klik”, dalam hitungan detik akan muncul apa yang diinginkan.
Apalagi fenomena jejaring sosial seperti facebook dan twitter. Jejaring sosial yang sedang marak digandrungi masyarakat ini juga berpotensi besar menggeser peran guru sebagai seorang pendidik yang salah satu fungsinya adalah menyebarkan informasi dan ilmu pengetahuan. Betapa tidak, melalui dunia virtual, siswa mampu dengan mudah bergaul, berkonsultasi, bertegur dan bersapa ria, dan menggali relasi dari siapa saja lewat layanan catting yang tersedia.
Oleh karena itu, kondisi riil abad 21 ini akan menjadi tantangan atau bahkan ancaman tersendiri bagi guru. Sebab, guru yang datang dari dunia pra-digital akan sangat kualahan menghadapi murid era digital. Kenyataan yang terjadi guru akan menemui kesulitan dalam membangun komunikasi yang efektif dengan anak-anak. Karena kebiasaan dan cara belajar mereka sering berbeda. Hal inilah yang acapkali membuat kedua belah pihak, murid di satu pihak dan guru di lain pihak, sama-sama frustrasi.
Jembatan Revolusi

Oleh karenaa itu, sistem pendidikan yang masih terjebak pada otoritas struktural-birokratis harus segera dibenahi. Daya kreasi dan inovasi seorang guru harus segera dimunculkan. Guru era digital tidak boleh mengikuti kurikulum yang baku dan kaku. Sebab, kenyatan dari banyaknya sistem pembelajaran yang berlangsung, guru masih berkutat pada apa-apa yang tengah dicetuskan oleh pemerintah, di mana ketika guru mengajar hanya terpaku pada target kurikulum yang kaku dan mekanistis. Dengan demikian, banyak kita ditemukan tipe-tipe guru kurikulum, yakni guru yang melihat tolok ukur keberhasilan dipusatkan pada angka kuantitatif yang diperoleh dalam evaluasi saja.
Fenomena ini tentu memberikan pengertian bahwa eksistensi guru dari satu sisi akan mengalami ancaman, karena guru akan kehilangan pekerjaan dan ditinggalkan muridnya. Namun, di sisi lain, guru justru banyak sekali mendapat peluang apabila mampu meningkatkan profesionalitas dan kapabilitasnya.
Dengan kata lain, jika guru belum bisa sepenuhnya masuk di era digital, mereka bisa menjadi jembatan revolusi. Yakni, dengan cara menjadikan dirinya sebagai motivator, yang menggerakkan anak didik pada sumber belajar yang dapat diakses. Sebagai dinamisator, yakni memantau anak didik agar mengembangkan kreativitas dan imajinasinya. Dan, sebagai evaluator dan justifikator, yaitu dapat menilai dan memberi catatan, tambahan, pembendaharaan, dan sebagainya terhadap temuan siswa.
Dengan strategi ini, guru tidak akan ditinggalkan muridnya. Setidaknya guru masih mampu bertahan sembari membangun potensi dan profesionalitasnya. Harus diakui, di abad informasi dan digital seperti sekarang, sebagaimana dikatakan Daniel Bell, kehidupan akan ditandai lima kecenderungan.
Pertama, adanya kecenderungan penggunaan teknologi tinggi (high technology) khususnya teknologi komunikasi dan informasi. Kedua, kecenderungan interdependensi (kesalingtergantungan). Ketiga, kecenderungan munculnya penjajahan baru dalam bidang kebudayaan (new colonization in culture). Artinya, pola pikir (mindset) masyarakat pengguna pendidikan mengalami pergeseran. Keempat, kecenderungan untuk saling berintegrasi dalam kehidupan ekonomi dan kecenderungan untuk saling berpecah belah (fragmentasi) dalam bidang politik. Kelima, di tahun-tahun medatang sebagai akibatnya akan lahir gaya hidup baru yang mengundang akses-akses tertentu.

oleh :Ali Rif’an
sumber : Suara Karya online

Nasionalisme Haji

yangpentingenak — Fri, 22 Oct 2010 07:29:58 +0000

Adalah aktivitas ‘ibadah haji’ yang dulu sangat ditakuti oleh Pemerintah Belanda. Pada abad ke-19, haji-phobia telah menjadi bagian dari Islam-phobia. Pemerintah Belanda mengeluarkan berbagai kebijakan politik yang intinya melarang umat Islam Indonesia untuk melaksanakan ibadah haji.

Kebijakan itu menuai kritik keras dari seorang ahli Islam (Islam-wetenschap) Christian Snouck Hurgronje. “Kekerasan, pencegahan, dan pengawasan yang ketat terhadap jamaah haji selama ini tidak akan berhasil, karena melanggar prinsip kebebasan beragama,” begitu tulisnya dalam Het Mekkaansche Feest.

Sikap pemerintah Belanda berubah. Pada awal abad ke-20, ibadah haji tidak lagi dilarang. Meski demikian, ibadah haji tidak serta-merta dibiarkan tanpa pengawasan. Melalui konsulatnya di Jeddah, Pemerintah Belanda memantau secara ketat semua aktivitas orang-orang penting yang melaksanakan ibadah haji. Ketakutan Pemerintah Belanda terhadap ibadah haji belum sama sekali hilang. Mengapa demikian?

Dalam catatan sejarah, ibadah haji telah menumbuhkan semangat nasionalisme yang begitu dahsyat. Tidak sedikit para haji (disebut ulama-haji), sepulang dari Makkah, menjadi pejuang-pejuang Islam yang begitu gigih melawan penjajahan Belanda. Inilah kekuatan yang dianggap bisa mengancam kekuasaan Pemerintah Belanda.

Bermula dari persaudaraan antar-umat Islam, pada urutannya menjadi persaudaraan antar-bangsa. Ini dapat dilihat dalam pemberontakan Cilegon (1888), misalnya. Peran ulama-haji di situ sangat menonjol. Sejumlah ulama-haji seperti Haji Abdul Karim, Haji Marjuki, Kiai Haji Tubagus Ismail, dan Haji Wasid menjadi otak utama pemberontakan itu. Pemerintahan Belanda, bagi mereka, adalah pemerintahan yang ilegal, sehingga perlu dijawab dengan jihad fi sabilillah.

Ulama-haji, terutama dari Minangkabau, yang aktif dalam politik juga menentang kebijakan Pemerintah Belanda tentang guru dan sekolah, yang dianggap tidak adil dan memusuhi Islam. Pelopor penentang kebijakan itu adalah Haji Abdul Karim Amrullah (dikenal dengan sebutan Haji Rasul) dan Syaikh Djamil Djambek.

Sementara itu, di perkotaan Minangkabau, beberapa intelektual muda yang baru pulang dari Mesir dan Mekkah mendirikan Persatuan Muslim Indonesia (Permi). Organisasi yang dinyatakan dalam kongresnya pada 20-21 Mei 1930 itu diketuai oleh Haji Abdul Madjid dan beranggotakan Haji Ilyas Yacub, Haji Mukhtar Lutfi, Haji Mansur Daud, dan Haji Rasul Hamidi.

Bertambah tahun, bertambah pula jumlah jamaah haji Indonesia. Spirit nasionalisme yang berujung pada perlawanan terhadap Pemerintah Belanda semakin sulit terbantahkan. Meski jamaah haji dari luar Jawa amat dominan, bukan berarti jamaah haji dari Jawa tidak mempunyai peran signifikan. Mereka yang kebanyakan dari kelompok santri lebih senang bergelut di jalur pendidikan. Sedikit dari mereka yang mempunyai peran penting dalam partai politik, terutama Sarekat Islam (SI). Mereka itu, misalnya, Haji Agus Salim dan HOS Tjokroaminoto.

KH Ahmad Dahlan (1868-1923) tercatat sebagai ulama-haji yang sangat berpengaruh dalam perubahan pendidikan dan kehidupan keagamaan di Indonesia. Sepulang melaksanakan ibadah haji yang kedua (1912), Dahlan mendirikan organisasi bernama Muhammadiyah. Organisasi ini bertujuan, menyebarkan pendidikan Islam di kalangan penduduk pribumi di daerah Yogyakarta dan memajukan kehidupan keagamaan untuk para anggotanya.

Dengan organisasi itu, Dahlan berhasil mendirikan Pondok Muhammadiyah (1921). Pada 1923, berdirilah empat sekolah kelas II, yaitu Hollandsch Inlandsche School dan sekolah guru (kweekschool). Dahlan juga mendirikan Al-Madrasatul Wutsqo.

Ulama-haji lain yang juga mempunyai peran sangat besar dalam jalur pendidikan adalah KH Hasyim Asy’ari. Pada 1899, Hasyim mendirikan Pesantren Tebuireng di Jombang. Jika pendidikan karya Dahlan memakai sistem klasikal, maka Pesantren Tebuireng memakai sistem non-klasikal dengan metode sorogan dan bandongan. Baru atas inisiatif Maksum, seorang menantu Hasyim, Pesantren Tebuireng memakai sistem klasikal dan menambah pelajaran sekuler (bahasa Melayu, Matematika, dan Ilmu Bumi). Dari pesantren ini, berdirilah organisasi bernama Nahdlatul Ulama (NU) pada 1926.

Masih di daerah Jawa, tepatnya di Gontor, Mlarak, Ponorogo, berdiri pula sebuah lembaga pendidikan bernama Tarbiyatul Athfal pada 1926. Adalah tiga bersaudara, yaitu Ahmad Sahal, Zainuddin Fanani, dan Imam Zarkasyi yang membidani kelahiran lembaga pendidikan yang kelak popular dengan sebutan Pesantren Gontor ini.

Seiring perjalanannya, Pesantren Gontor semakin dilirik masyarakat. Selain mengajarkan ilmu umum dan agama, Pesantren Gontor memiliki ciri khas, bahasa Inggris dan bahasa Arab sebagai lingua franca santri. Tidak sedikit tokoh bangsa ini lahir dari rahim Pesantren Gontor.

Ibadah haji harus melahirkan efek dahsyat bagi peradaban bangsa. Allah tidak mungkin mewajibkan haji kalau itu hanya sebatas tamasya atau pariwisata. Nah, jika tahun ini ada sekitar 224 ribu jamaah haji dari Indonesia, efek apa yang nanti lahir dari para haji itu? Mari kita tunggu hasilnya.

oleh:M Husnaini
sumber: suara karya online

Demonstrasi dan Etika Publik

yangpentingenak — Fri, 22 Oct 2010 07:26:01 +0000

Demonstrasi sebagai salah satu wujud kebebasan berpendapat dalam bingkai demokrasi terus saja digelar. Ada-ada saja tuntutan yang diajukan oleh para demonstran. Sebagai sebuah bangsa yang besar dengan bertumpuk-tumpuk persoalan sosial, ekonomi, politik, hukum dan lain-lain, membuat tuntutan dan aksi demonstrasi itu pun terus berlanjut, tanpa jeda. Sampai kapan aksi-aksi demonstrasi itu dapat berhenti? Tidak ada yang tahu. Yang jelas, selama keran demokrasi dibuka selebar-lebarnya dan aneka persoalan masyarakat dan bangsa terus mencuat ke permukaan, aneka aksi demonstrasi pun akan terus digelar.

Namun, karena aksi demonstrasi itu begitu kerap dilakukan, sehingga bukan saja membuat publik jenuh dan banyak yang merasa terganggu kenyamanannya, tetapi juga dapat merendahkan kualitas demonstrasi. Bahkan dapat menurunkan martabat demokrasi itu sendiri. Apalagi, berbagai aksi demonstrasi itu sering kali bersifat anarkis dan menimbulkan jatuhnya korban nyawa, sehingga ‘melabrak’ budaya sopan santun yang menjadi ciri khas bangsa.

Bahwasanya, demokrasi yang dicirikan oleh kebebasan berpendapat para warga negara sebagai subyek politik, kerap juga dimanfaatkan secara keliru oleh warga dengan atas nama demokrasi, sehingga bukan saja menodai tujuan luhur demonstrasi dan mencederai martabat demokrasi itu sendiri, tetapi juga menodai etika publik. Maka, perbincangan mengenai hakikat dan peran demokrasi menghangat dan wacana tentang pentingnya memerhatikan etika publik, etika demokrasi dan etika demonstrasi pun menggelinding deras di ranah sosial dan politik di Tanah Air.

Mengapa etika publik, etika demokrasi dan etika demonstrasi itu penting? Etika publik, etika demokrasi dan etika demonstrasi tidak lain merupakan panduan untuk bertindak bagi publik atau massa secara benar didasari rasa tanggung jawab. Etika adalah tindakan yang benar dan salah serta kapasitas untuk memperjuangkan kepentingan bersama, misalnya, kepentingan politik secara bertanggung jawab.

Ruang publik

Karena ruang publik adalah sarana penyingkapan identitas manusia baik secara pribadi maupun bersama, maka dalam politik, ruang publik menjadi sumber makna bagi aksi-aksi politik. Ruang publik adalah arena para warga politik mengekspresikan karya-karya politiknya. Tulis Haryatmoko (2003), kalau karya meninggalkan bekasnya berupa monumen dan dokumen, ruang publik sebagai hasil tindakan hanya ada sejauh para pelaku bertindak bersama untuk menunjukkan eksistensi diri. Ruang publik menemukan koherensinya dalam kekuasaan yang diperagakan secara bersama tersebut.

Karena memang, politik adalah medan kehidupan publik, dunia bersama anggota masyarakat, yang mampu menggabungkan manusia hingga mereka tidak saling menerkam satu sama lain, melainkan bekerja sama demi kepentingan umum dan kebaikan bersama. Setiap individu diajak untuk mencari dan memenuhi kepentingan pribadinya di dalam kepentingan umum. Politik berusaha untuk menciptakan sirkuit kehendak, menjembatani kepentingan individual yang majemuk itu hingga terwujudnya suatu ‘ruang publik’ yang mempertemukan aneka ragam kepentingan demi mencapai kebaikan umum, – bonum commune.

Sehingga, menurut Arendt, setiap kegiatan politik yang berlangsung di ruang publik adalah suatu usaha untuk menyelesaikan segala perkara melalui kata-kata dan persuasi, dan bukannya melalui kekerasan dan pemaksaan kehendak yang menodai etika dan keluhuran politik, bahkan menodai seninya politik. Seni dalam politik adalah aktivitas yang mengubah benturan niat dan kehendak-kehendak menjadi langkah kerja sama dengan menunjukkan butir-butir yang saling menguntungkan bagi semua pihak yang berhak atas manfaat ruang publik baginya. Memang, dalam masyarakat yang berdenyut kapitalistik, yang didominasi oleh ontologi citraan, yang di dalamnya, wacana sosial dan kehendak-kehendak publik yang kerap dikonstruksi berdasarkan model produksi massa, telah mengarahkan perhatiannya pada kesan dan citra-citra yang dangkal dan banal. Penampakan dangkal dan banal kini, bahkan telah dijadikan model diri dalam kaitannya dengan relasi eksistensial yang lebih luas. Ini pula yang menggiring pemikiran publik pada tindakan aksi yang dangkal dan banal. Celakanya, ini dilakukan secara massal lewat aksi demonstrasi yang kerap lebih mengedepankan sikap emosional tanpa memerhatikan nilai-nilai luhur yang dianut publik. Padahal, dalam menghidupkan ruang publik, apa pun bentuknya sangat diperlukan akal budi dan hati nurani agar terpeliharanya nilai-nilai luhur itu. Untuk menemukan batas etis berdemonstrasi dan berdemokrasi harus dikonstruksikan oleh kesadaran akal budi dan dicerahkan oleh hati nurani untuk mewujudkan bonum commune.

Jika ruang publik disalahgunakan untuk memaksakan kehendak pribadi, sebagaimana demokrasi direndahkan nilai dan kewibawaannya hanya untuk pemenuhan egoisme diri, tanpa memerhatikan juga ketenangan pihak lainnya, maka hukum dan rambu-rambu tata aturan publik harus segera dibangun demi terbangunnya bonum commune itu. Artinya, ruang publik yang menjadi medan gerak kehidupan politik mesti dijaga oleh berbagai pranata sosial bernegara seperti penguasa yang berwibawa, hukum yang adil dan arus komunikasi sebagai ungkapan dari hasrat untuk menjelaskan diri dan mengerti kepentingan pihak lain. Jika tidak, kata filsuf Plato, demokrasi menjadi kekuasaan publik yang menunjukkan kemerosotan jiwa.

Dengan demikian, demonstrasi dengan alasan apa pun dan mengatasnamakan apa pun harus berpedoman pada etika publik. Apalagi, publik negeri ini dihuni oleh masyarakat heterogen dengan kepentingan yang beraneka ragam. Sehingga, penghargaan terhadap kepentingan orang lain, apalagi yang lebih besar menjadi mutlak diperlukan dan diutamakan. Jadi, etika publik yang menjadi pijakannya, harus berlandaskan pula pada etika yang sudah bersemai dalam keanekaragaman kelompok dengan kepentingan yang beranekaragam itu.

Etika publik mutlak diperhatikan oleh para pelaku aksi demontrasi tanpa mementingkan diri semata. Unjuk rasa tak sekadar beraksi secara banal dan dangkal, tetapi harus merefleksikan secara mendalam dengan meletakkan kepentingan orang lain, khususnya kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri dan kelompok. Jika tidak, etika publik pun hanya bersifat artifisial, di mana ia tidak berangkat dari tradisi moral dan segenap tata nilai masyarakat. Ini penting, mengingat dalam aksi-aksi demonstrasi, dibutuhkan pula tegaknya kultur demokrasi yang menjadi etos kekaryaannya, seperti kesadaran tentang hak asasi manusia (HAM), kebebasan sipil, keadilan sosial, termasuk keadilan jender, menghormati keragaman budaya dan taat hukum.

Jika itu diperhatikan dan menjadi dasar kedisiplinan dalam menggalang demonstrasi, maka ia akan dengan mudah memformulasikan apa yang disebut kepercayaan publik. Betapa indahnya dalam masyarakat yang majemuk ini jika terbangun dan terjalin sikap saling percaya. Kepercayaan publik dapat terbangun hanya jika masing-masing pihak sanggup membangun etika publik.

oleh: Thomas Koten
sumber: suara karya online

Ujian Kerukunan Antarumat Beragama

yangpentingenak — Thu, 26 Aug 2010 06:33:29 +0000

Kerukunan antarumat beragama di Amerika Serikat (AS) dan dunia umumnya kini kembali mendapatkan cobaan. Pasalnya, Dove World Outreach Center, sebuah gereja perjanjian baru nondenominasi di Florida, AS, berencana mengadakan event “hari pembakaran kitab suci agama tertentu” skala internasional untuk memperingati sembilan tahun tragedi 11 September 2001.

Rencana provokatif itu tidak hanya dipublikasikan via website-nya (www.doveworld.org), tetapi juga via situs jejaring sosial Facebook, Twitter dan Youtube. Dalam situs itu, mereka mengundang umat agama mayoritas di negeri itu untuk membakar kitab suci umat agama tertentu yang minoritas di negeri tersebut.

Adalah Terry Jones dari Dove World Outreach Center yang memelopori rencana gerakan tersebut di AS. Sebelumnya, Jones juga memprovokasi melalui buku karyanya. Inti isi buku itu juga menghujat ajaran agama tertentu.

Sesungguhnya, perbuatan menghujat agama lain, membakar buku dan sejenisnya dengan alasan apa pun adalah tindakan yang tidak bisa diterima lagi di dunia modern dewasa ini. Apalagi, hendak membakar kitab suci agama tertentu secara massal dan terbuka.

Apabila rencana itu nekat dilakukan, tidak bisa dibayangkan apa yang akan terjadi? Lebih-lebih, pada 11 September 2010 ini bertepatan dengan Hari Raya Idul Fitri yang akan dirayakan oleh kaum Muslim sedunia. Entah bagaimana perasaan umat beragama di berbagai penjuru dunia apabila pembakaran kitab suci agama tertentu dilakukan.

Kemungkinan buruk bisa saja terjadi jika tidak segera diantisipasi sejak dini oleh semua pihak. Umat beragama di seluruh dunia, khususnya yang kitab sucinya dilecehkan, bisa merasa sangat tersinggung oleh rencana pembakaran kitab suci tersebut.

Bagaimanapun, kitab suci bagi umat beragama bukan saja merupakan sumber ajaran yang dijunjung tinggi, tetapi lebih dari itu, juga sebagai simbol ajaran yang wajib dihormati dan diamalkan (ways of life). Dapat dipastikan, umat agama apa pun akan tersinggung jika kitab suci mereka dilecehkan.

Oleh karena itu, rencana untuk membakar kitab suci agama tertentu pada hari peringatan Serangan 11 September di AS hanya akan meningkatkan ketegangan dan permusuhan dalam hubungan antaragama di seluruh dunia.

Di AS sendiri, saat ini rencana pembakaran kitab suci agama tertentu itu bukan tanpa penolakan dan perlawanan. Sebagaimana diberitakan BBC, Asosiasi Nasional Evangelis, kelompok evangelis terbesar di AS, mengeluarkan pernyataan mendesak untuk membatalkan acara tersebut. Demikian pula umat Muslim AS, menolak rencana antitoleransi agama tersebut.

Di Indonesia, sejumlah tokoh pluralis dan organisasi di Indonesia, baru-baru ini, juga menyampaikan sikap menentang gerakan “hari pembakaran kitab suci agama tertentu” tersebut di AS. Gerakan Peduli Pluralisme di Indonesia menyatakan, rencana aksi itu merupakan pelecehan terhadap agama tertentu dan pelanggaran terhadap kebebasan beragama.

Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI), Andreas Ayewangoe, ikut merespons bahwa perbuatan itu sangat tidak beradab. Sebab, yang mau dibakar adalah kitab suci sebuah agama, yang merupakan sumber iman dan diyakini oleh umat agama tersebut di muka bumi ini (SP, 5 Agustus 2010).

Ulama Nahdatul Ulama (NU), KH Nuril Arifin, yang biasa disapa Gus Nuril dan aktif bergabung dalam Gerakan Peduli Pluralisme, mengimbau agar umat Islam di Indonesia tidak terprovokasi dengan kampanye pembakaran kitab suci itu.

Gus Nuril menekankan, upaya tak beradab ini jangan sampai merusak persaudaraan antarumat beragama dan semangat pluralisme yang tumbuh di Indonesia. Aksi yang direncanakan oleh sekelompok kecil orang AS, menurut Gus Nuril, jangan dibalas dengan cara melampiaskannya kepada orang-orang yang tak bersalah di Tanah Air. Peristiwa ini dinilainya merupakan ujian bagi umat beragama di seluruh dunia. Dalam menyikapi “rencana gila” tersebut, umat Islam di Indonesia khususnya diimbau untuk menawarkan sikap perdamaian dan persaudaraan.

Hindari Konflik

Tentu kita setuju bahwa dunia dan kita semua harus mengecam tindakan pembakaran kitab suci agama tertentu tersebut di AS. Tetapi, sekaligus juga kita mesti menyeru agar umat manusia, termasuk kita di Indonesia, tidak terjebak dalam perbuatan-perbuatan yang justru tidak memperlihatkan sikap keadaban. Kita semua harus tetap menegakkan toleransi, perdamaian, dan menghargai pluralitas.

Dalam masalah ini, pemerintah juga diharapkan segera merespons rencana kelompok nondenominasi di AS itu, sebelum meluas dan mendapatkan reaksi dari masyarakat Muslim di seluruh penjuru Tanah Air.

Peran elemen lintas agama, media massa, kiai, dan pimpinan umat beragama di negeri ini tampaknya perlu terus mencari jalan keluar dan menyikapi masalah semacam ini dengan baik dan bijak. Ini penting agar kemungkinan datangnya konflik antarumat beragama dan semacamnya dapat dihindari.

Ala kulli hal, upaya untuk menjaga hubungan kepercayaan dan menghormati agama lain dalam masyarakat multireligi-kultural saat ini tidak bisa dianggap sepele dan cukup dikelola sesaat dan sepihak saja. Tapi, perlu upaya berkesinambungan dan sinergis antarelemen, umat dan bangsa. Salam damai.

oleh:Choirul Mahfud
sumber: suara karya online

Program Rumah Untuk Rakyat Miskin Hanya Mimpi

yangpentingenak — Sat, 05 Jun 2010 06:00:43 +0000

Proyek perumahan bagi masyarakat kelas menengah ke bawah (kategori hampir miskin dan miskin) sepertinya hanya tinggal sejarah. Masalahnya, ketimpangan kian melebar antara ketersediaan rumah dibanding jumlah keluarga pra-sejahtera atau masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Apalagi, keinginan politik dan keberpihakan pemerintah kian pudar. Masyarakat kurang mampu yang hanya bisa mengakses “rumah kontrakan” atau mendirikan gubug-gubug sederhana di bantaran kali atau di permukiman kumuh tak pernah mendapat empati dari pengambil kebijakan.
Pemerintah sendiri tak pernah punya konsep yang jelas. Program pembangunan rumah susun sederhana dan rumah sangat sederhana atau sekarang disebut rumah sederhana sehat (RSS) ternyata bukan untuk masyarakat golongan pra-sejahtera. Belakangan proyek pembangunan rumah susun malah hanya menjadi ajang untuk mendatangkan keuntungan bagi perusahaan pengembang yang lebih memprioritaskan masyarakat kelas menengah ke atas.
Untuk itu, sudah saatnya pemerintah mengambil alih program pembangunan rumah susun dan rumah sederhana agar dapat berjalan secara benar dan tepat sasaran. Jika melihat pengalaman, peruntukannya akan melenceng jika diserahkan kepada perusahaan pengembang swasta. Dhus, cita-cita wong cilik untuk bisa memiliki rumah kembali hanya sekadar mimpi.
Untuk mengurai lebih jauh perwujudan rumah untuk si miskin, wartawati HU Suara Karya Silli Melanovi dan fotografer Andry Bey mewawancarai Analis Kebijakan Publik dari Universitas Indonesia (UI) Andrinof A Chaniago di kantornya di FISIP UI Depok. Berikut petikan wawancaranya. Bagaimana Anda melihat keseriusan pemerintah menyediakan rumah bagi masyarakat miskin?
Ukuran ketidakseriusan pemerintah, terutama dilihat dari ketidakmatangan konsep. Sejak dulu, saya melihat konsep yang dirumuskan tidak bisa menjamin akan mencapai sasaran. Sebab, konsep yang ada hanya menekankan pada kuantitas, misalnya, sekian menara rumah susun atau sekian juta rumah sederhana sehat. Ini tidak mungkin dilakukan. Dengan hanya melihat secara kuantitatif, maka akan mudah dibelokkan atau bahkan mudah berhenti di tengah jalan alias tidak berkelanjutan.
Tapi, apakah mencapai sasaran, ini yang tidak pernah dilihat oleh pemerintah. Memang, kenyataannya, urusan target kuantitatif saja tidak pernah tercapai, apalagi sasarannya. Ini karena hampir 100 persen pengadaan rumah hanya berdasarkan pada mekanisme pasar. Keberpihakan pemerintah hanya sebatas penentuan target. Kalaupun ada subsidi, hampir sebagian besar tidak efektif dan hanya bisa dinikmati oleh masyarakat mampu.
Lalu, apa yang seharusnya dilakukan pemerintah?
Seharusnya pemerintah bisa mengarahkan Perum Perumnas untuk fokus dan benar-benar bisa memenuhi ketersediaan rumah bagi masyarakat miskin atau kelas menengah ke bawah. Namun ternyata Perumnas justru menjadi lembaga “bermuka dua”. Di satu sisi, mengusung misi sosial atau pelayanan publik. Tapi di sisi lain, dituntut meraih laba optimal sebagai badan usaha.
Akhirnya Perumnas tetap menggunakan kalkulasi mikro ekonomi dengan memprioritaskan untung-rugi dalam membangun rumah atau lebih melihat keuntungan dari perspektif investasi. Coba kita lihat, aset Perumnas sebenarnya di atas kertas cukup lumayan. Ada sekitar 20 ribuan hektar lahan dimiliki Perumnas. Kalau memang Perumnas ingin merealisasikan visinya ‘mensejahterakan masyarakat’ lewat pembangunan perumahan, maka harus dilihat sejauh mana benar-benar bermanfaat dan tepat sasaran untuk masyarakat miskin.
Bagaimana konsep pembangunan rumah untuk masyarakat miskin?
Pembangunan rumah untuk masyarakat miskin sebenarnya mengusung multifungsi. Rumah tidak semata-mata hanya untuk kebutuhan tempat tinggal, namun juga harus dapat memberikan kemudahan. Khususnya terkait aksesibilitas dalam aspek ekonomi, seperti masalah transportasi. Kalau pemerintah betul-betul memerhatikan hal ini, maka pembangunan di perkotaan harus jadi prioritas.
Apalagi untuk masyarakat miskin, sehingga pendapatannya tidak habis untuk transportasi. Semakin banyak pembangunan rumah susun, semakin banyak pula efek positif yang didapat. Namun saya melihat kebijakan pemerintah justru hanya menguntungkan para investor dan konsmunen kelas atas. Jadi, pelayanan untuk masyarakat kelas bawah sangat minim.
Seberapa jauh masyarakat kelas bawah mampu membeli rumah susun atau RSS? Apakah harganya terjangkau?
Sekarang, harga rumah susun bersubsidi sudah tidak sesuai lagi seperti yang ditetapkan pemerintah. Banyak akal-akalan yang dilakukan oleh pengembang, sehingga harganya rata-rata sudah di atas Rp 200 juta. Dengan demikian, bagaimana dapat dijangkau oleh masyarakat berpenghasilan rendah. Bagaimana mereka membayar uang muka Rp 20 juta dan selebihnya Rp 180 juta harus dicicil per bulan dalam 15 tahun. Pasti tidak mampu! Jadi ini adalah soal keseriusan pemerintah.
Lalu bagaimana penilaian Anda terhadap kepedulian perusahaan pengembang untuk menyediakan rumah murah?
Kita tidak bisa mengharapkan pengembang mau menjadi idealis atau mengusung misi sosial secara maksimal. Ini tidak akan mungkin. Jadi, hanya pemerintah yang punya wewenang mengatur atau memaksa pengembang untuk membangun rumah murah dengan jumlah signifikan.
Jadi akan terus terjadi kesenjangan atau ketimpangan dalam pembangunan perumahan?
Kita telah mengesahkan tujuan kita untuk menyediakan rumah susun yang terjangkau bagi masyarakat dari golongan berpenghasilan rendah dengan disahkannya UU No 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun. Lalu ditetapkan UU No 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman. Jadi sudah ada arahan untuk pembangunan rumah susun dan rumah sederhana untuk memenuhi kebutuhan perumahan yang layak bagi seluruh masyarakat, terutama dari golongan berpenghasilan rendah di perkotaan. Tetapi, setelah lebih dari 20 tahun kita memiliki acuan pembangunan rumah, masyarakat kelas menengah ke bawah masih sulit untuk bisa mengakses rumah yang layak

oleh:ANDRINOF A CHANIAGO
sumber:suara karya online

Mengerem Laju Kepunahan Negeri

yangpentingenak — Sat, 05 Jun 2010 04:23:52 +0000

Setiap negara di muka bumi ini mempunyai kekayaan yang diandalkan atau dibanggakan. Kebanggaan ini menjadi substansi jiwa nasionalisme yang harus dihormati. Penahbisan atas apa yang dimiliki sebuah negara di depan orang atau negara lain merupakan bukti kecintaan terhadap jati diri negeri itu sendiri. Masalahnya, bagaimana jika sebagai bangsa besar, ternyata kita tidak mampu menceritakan atau mendongengkan segala kebesaran yang pernah kita miliki?
Tidak sedikit bangsa-bangsa besar hanya tercatat dalam agenda sejarah akibat kebesarannya telah musnah atau dihancurleburkan oleh berbagai bentuk bencana alam atau tragedi ekologis. Mereka ini hanya bisa bernostalgia setelah kekayaan yang dimiliki dan menopang keberadaban serta kemakmurannya lenyap atau tidak lagi menunjukkan fungsi memberi, membesarkan, dan menguatkan keberlanjutan hidup mereka.
Di negeri ini kita sudah terbiasa berucap kalau segala jenis kekayaan atau sumber daya fundamental tersedia. Bahkan di antara beberapa sumber daya ini terbilang yang terbesar di muka bumi. Sayangnya, ucapan ini ternyata tidak lebih dari upaya menghibur diri atau membangun nostalgia kalau negeri ini pernah dikaruniai Tuhan kekayaan alam yang berlimpah ruah.
Sebagai salah satu negara yang memiliki hutan tropis terluas di dunia, kehadiran Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam konferensi internasional tentang perubahan iklim dan hutan yang dilaksanakan di Oslo, Norwegia, baru-baru ini sangat strategis. Dalam konferensi yang diikuti lebih dari 40 negara itulah, kita bisa mengajak komunitas internasional-terutama negara-negara maju-untuk tidak hanya pandai mengkritik negara berkembang.
Sebagai bukti, misalnya, dilaporkan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Prof Umar Anggara Jenie bahwa sejak 2008 hingga saat ini, Indonesia mencatat rekor di Guinness Book of World Record sebagai negara dengan kerusakan hutan terbesar di dunia. Angkanya sekitar dua persen setiap tahun atau setara dengan 51 kilometer persegi per hari (sekitar 1,8 juta hektare hutan per tahun). Khusus Pulau Jawa dan Bali, sekitar 91 persen hutan telah musnah dan beralih fungsi (Zaini, 2010).
Memang, kita harus menjadikan penjahat hutan Indonesia sebagai musuh utama. Pasalnya, penjahat hutan, khususnya kalangan yang terlibat pembalakan hutan (illegal logging) bukan hanya terdiri dari beberapa gelintir orang lapangan yang mencari untung sambil menggadaikan (menyewakan) dirinya untuk membalak, tetapi juga kalangan pemilik modal dan pemilik korporasi di tingkat lokal dan nasional hingga kalangan bandit global.
Negara-negara lain yang menjadi bandit-bandit global memang selayaknya kita jadikan sebagai “proyek” kritik atau lawan utama. Pasalnya, apa yang mereka lakukan terhadap kekayaan hutan negeri ini benar-benar tidak manusiawi. Mereka bekerja sama dengan beberapa oportunis (pembalak) tingkat lokal yang mau dibayar dan dijadikan budaknya, yang kemudian dari budak-budak ini, mereka bisa menjalankan pembalakan hutan dengan lebih mulus.
Kalau kekayaan besar yang menjadi kebanggaan negeri ini terus-menerus dihabisi atau dijadikan objek jarahan secara kriminalistik-eksplosif, maka generasi sekarang dan mendatang tidak perlu lagi optimistis bisa menjalani kehidupan lebih baik, menyejahterakan, dan menyelamatkan. Mereka ini harus selalu bersiap diri menjadi bagian dari cerita sebuah negeri yang mengalami kepunahan akibat kekayaan terbesarnya dihabisi secara terorganisasi dan sistemik.
Sebagai refleksi, misalnya, kalau kita jalan-jalan di berbagai daerah yang punya kekayaan (sumber daya) hutan, tentulah kita akan geleng-geleng kepala. Pasalnya, mudah kita lihat kondisi hutan yang gundul atau rusak berat akibat pembalakan. Bahkan kondisi hutan kita ini layak disebut sedang mengidap kanker ganas akibat terkena “virus” mematikan yang dilancarkan secara gencar dan brutal oleh manusia-manusia serakah atau mengabdikan ambisinya pada keuntungan kapitalistik yang tidak kenal titik nadir.
Sumber daya hutan kita sedang dilahap oleh manusia-manusia yang sibuk mengemas keserakahan atau ambisi-ambisi tak terbatasnya. Mereka tidak peduli dengan apa yang telah diperbuatnya yang jelas-jelas bisa mendatangkan kehancuran secara masif.
Dengan kondisi tersebut, society without forest atau masyarakat tanpa hutan merupakan suatu stigma yang tepat untuk menggambarkan dan menjabarkan keadaan hutan di negeri yang sedang dalam kondisi memprihatinkan dan mengenaskan ini. Keadaan itu akibat ulah liar manusia-manusia tidak bertanggung jawab yang mengeksploitasi, membakar, menggunduli, membalak, dan menebangi hutan seenaknya.
Sorotan negatif akan terus dialamatkan terhadap negara ini jika ulah tidak ramah dan tidak berkeadaban terhadap hutan terus berlangsung dari waktu ke waktu. Sementara upaya rehabilitasi hutan tidak pernah dilakukan atau kalah dibanding cepatnya kekuatan kaum perusak, seperti pembalak lokal dan bandit-bandit global yang menghancurkan kawasan hutan.
Kekayaan hutan Indonesia sebenarnya merupakan sumber daya bangsa ini yang diandalkan untuk menyangga atau melindungi atmosfer lingkungan hidup, sehingga menjadi ekologi yang ramah, dan bukan ekologi yang sarat ancaman mematikan atau menghancurkan (memunahkan).
Dari kekayaan hutan tersebut, kita bisa bercerita kepada anak cucu dan masyarakat mancanegara bahwa sumber daya alam di negeri adalah cermin bangsa makmur dan subur di dunia. Sayangnya, kekayaan hutan ini cenderung akan tinggal jadi cerita, legenda, dan untaian kata manis di buku-buku pelajaran sekolah, atau sebatas dikenal oleh kalangan pembelajar sebagai simbol kekuatan bangsa di atas kertas. Sementara dalam realitasnya sudah sampai pada nihilitas nyaris total.
Musim bencana atau bencana tiap musim yang bersahabat (akrab) menimpa kita merupakan cermin kalau kita selama ini akrab membinatangkan atau menganimalismekan ekologi yang berimplikasi dalam memproduksi atau menghadirkan musim bencana kepada alam atau ekologi kita.
Selama manusia masih tetap menjadikan kekayaan hutan sebagai ajang eksploitasi, komoditas, atau animalisasi atas nama kepentingan politik dan uang, jangan diharapkan negeri ini bisa mewujudkan ekologi yang bersahabat, ramah, atau memanusiakan dirinya. Ekologi negeri ini masih akan sarat dengan atmosfer yang membahayakan kesehatan dan keselamatan hidup manusia, termasuk memunahkan keberlanjutan hidup negeri, manakala manusia tidak berusaha maksimal merehabilitasi sikap dan perilakunya yang bersahabat dengan keserakahan, kriminalisasi, dan kapitalisme kekayaan hutan.

Oleh Mohammad Faisol
sumber:suara karya online

Peran Publik terhadap Lingkungan Hidup

yangpentingenak — Sat, 05 Jun 2010 04:15:01 +0000

Peran pemerintah selama lebih dari 30 tahun cukup dominan dalam usaha lingkungan hidup. Peran birokrasi sangat besar. Peranan ini akan berubah seiring perubahan posisi dan kekuatan negara. Di antaranya menguatnya pasar dan gerakan sipil seperti lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adat. Isu-isu seperti land reform, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, community based development, konservasi alam, perlindungan jenis, hak asasi manusia, dan demokratisasi telah mengubah peranan dan wajah negara.
Kini, di saat publik memiliki kekuatan besar untuk melibatkan diri dalam arus pengelolaan lingkungan hidup, peran publik ini perlu digenjot. Namun, semua elemen bangsa, termasuk publik dan pemerintah, perlu diingatkan bahwa pengelolaan lingkungan hidup memerlukan pendekatan multidisipliner.
Efektivitas pengelolaan lingkungan hidup sangat ditentukan oleh seberapa besar tingkat sinergitas antardisiplin ilmu, baik disiplin ilmu murni maupun ilmu terapan, ilmu sosial maupun ilmu hayati. Selain itu juga perlu sinergitas antara praktisi dan ilmuwan, pemerintah, masyarakat, pihak swasta, LSM, dan dukungan internasional.
Pengelolaan lingkungan hidup merupakan proses pembelajaran yang terus-menerus dan melibatkan banyak pihak. Salah satu usaha yang harus dipunyai oleh pekerja lingkungan hidup adalah hidup dalam lingkungan multikultur. Daya adaptasi terhadap lingkungan multikultur ini hanya dapat dilakukan dengan kemampuan daya dengar yang sangat tinggi. Kemampuan untuk mendengarkan (listening skill) menjadi bagian yang penting dari proses awal pembelajaran.
Lembaga lingkungan hidup dari kalangan pemerintah dan LSM sering terjebak dalam cara berpikir generik dan seragam. Peranan donor juga sangat berpengaruh terhadap cara berpikir seperti ini. Cara berpikir seragam ini kurang sesuai dengan kondisi spesifik sumber daya alam di kawasan yang berbeda, keragaman sosial ekonomi budaya dan aspirasi masyarakat, perkembangan sosial dan dinamika politik yang melingkupinya.
Beberapa hal yang perlu dilakukan ke depan, antara lain, pertama, perlu terus dijalin kerja sama antarpihak (pemerintah, LSM, sektor swasta, perguruan tinggi, pakar, praktisi, politikus, dan media massa). Kerja sama ini harus dilandasi visi yang kuat, didukung data-data yang akurat. Proses kerja sama ini harus dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.
Kedua, pemerintah harus memikirkan investasi pada pengembangan sumber daya manusia (SDM) pelaku lingkungan hidup dengan sistem yang lebih terstruktur dan terbuka, mulai dari proses perekrutan, pembinaan, sampai jenjang karier yang jelas.
Ketiga, mengembangkan konsep-konsep baru strategi pendanaan konservasi di skala nasional, provinsi, inisiatif pendanaan lingkungan hidup melalui lobi-lobi internasional untuk menjamin ketersediaan pendanaan lingkungan hidup jangka panjang. Ide-ide pengembangan “kabupaten hijau” atau “provinsi hijau” perlu terus didukung. Kebijakan nasional harus memberikan suasana yang kondusif untuk berkembangnya inisiatif di berbagai kabupaten/provinsi yang nyata-nyata berpihak pada lingkungan.
Keempat, perlu dikembangkan sistem imbalan dan hukuman (reward and punishment) bagi pekerja lingkungan hidup, baik di lembaga pemerintah maupun LSM. Khususnya bagi pemerintah, insentif yang jelas dan transparan akan memacu pelaku-pelaku lingkungan hidup untuk melakukan yang terbaik. Di tingkat LSM, pola ini pun mestinya dilakukan, sehingga dapat menjadi sistem yang menjamin adanya profesionalisme kerja dan menjadi kode etik pelaku lingkungan hidup.
Hapus Mitos

Praktik-praktik pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia selama ini telah melahirkan paradigma tersendiri bagi manusia dalam hubungannya dengan alam. Ragam karakteristik pengelolaan lingkungan hidup selama ini telah melahirkan mitos-mitos yang sering kali menjadi dogma tanpa dibuktikan kebenarannya. Beberapa mitos tersebut, antara lain, pertama, masyarakat dipahami sebagai satu entitas yang dibatasi oleh teritori tertentu (misalnya desa), memiliki struktur sosial yang homogen, memiliki norma dan kepentingan yang sama.
Kenyataannya masyarakat sungguh beragam asal-usulnya dan budayanya. Di dalamnya terdapat berbagai lapisan kepentingan, aspirasi, kebutuhan, dan keinginan yang dinamis. Masyarakat selalu terhubung dengan dunia luar melalui jaringan yang rumit. Masyarakat pun memiliki pengalaman yang panjang dengan sejarah regional dan keterlibatan secara aktif dengan pembangunan, perdagangan regional dan dunia luar.
Kedua, LSM adalah lembaga yang berpihak kepada masyarakat dan cenderung dianggap memiliki moralitas di atas lembaga pemerintah dan swasta. LSM menjadi tumpuan harapan dan ketergantungan masyarakat dalam menyelesaikan masalah. Padahal, kenyataannya tidak semua LSM dalam praksisnya memiliki moralitas tinggi. Ada di antara mereka yang berpotensi mengatasnamakan masyarakat atau konservasi untuk kepentingan personal.
LSM menghadapi berbagai keterbatasan baik dalam hal strategi, sumber daya manusia, maupun dukungan pendanaan. Tidak semua LSM memiliki skema kerja sama dengan masyarakat yang memandirikan. Sebagian dari mereka justru menciptakan ketergantungan terhadap masyarakat binaan.
Ketiga, pemerintah diidentikkan dengan pihak yang tidak berubah, penuh korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dan tidak mau bekerja sama dengan LSM. Dalam kenyataannya pemerintah bukan entitas yang seragam.
Di setiap lembaga pemerintah selalu terdapat individu yang memiliki idealisme tinggi dan tidak puas dengan birokrasi. Kelompok minoritas ini berkomitmen kuat dengan keterampilan manajemen yang hebat, gagasan brilian, dan berkemauan melakukan kerja sama. Mereka berada baik di tingkat pusat maupun daerah.
Keempat, pihak swasta semuanya atau sebagian besar merusak sumber daya alam. Pada tataran realitas, jenis kegiatan pertambangan sangat beragam dan memberikan dampak lingkungan yang beragam pula. Tak sedikit pihak swasta yang memiliki prinsip lingkungan yang kuat. Mereka ada yang mengembangkan energi bersih yang terbarukan, merehabilitasi lahan yang menjadi konsesinya.
Mitos-mitos ini muncul, antara lain, disebabkan oleh berbagai masalah intelektual. Pertama, cara berpikir generik. Hal ini tercermin dari pandangan bahwa semua pegawai pemerintah korup dan terlibat KKN, semua taman nasional Indonesia rusak, semua LSM baik, semua pihak swasta buruk dan merusak. Cara pandang seperti ini dapat dikurangi apabila kita mau melihat secara mendetail, hati-hati, dan tidak bersikap apriori dan mampu menghilangkan asumsi.

Oleh Gunawan
sumber:suara karya online

Kepedulian Soekarno pada Kemelaratan

yangpentingenak — Sat, 05 Jun 2010 04:10:20 +0000

“Anak Belanda tidak pernah bermain dengan anak bumiputra. Mereka orang Barat yang putih seperti salju asli yang baik dan mereka memandang rendah kepadaku karena aku anak bumiputra atau inlander.”
Pengalaman pahit ini dialami Bung Karno ketika bersekolah di Europeese Logere School. Kebencian Sang Putra Fajar terhadap sikap anak-anak Belanda yang terlalu meremehkan anak pribumi makin lama makin berkembang. Hal itu memengaruhi jiwa dan alam pikirannya untuk membenci penjajah Belanda. Bagi Bung Karno pribadi, itu penghinaan yang begitu menyakitkan.
Sejak saat itu ia bertekad untuk menuntut pengakuan atas bangsa dan memulihkan harga diri sendiri serta rakyatnya yang kemudian menjadi pendorong bagi setiap tindakannya. Sosok proklamator dan presiden pertama Republik Indonesia (RI) ini harus melewati masa-masa sulit pada awal kehidupan.
Bung Karno dilahirkan pada 6 Juni 1901 di Blitar. Nama kelahirannya Kusno. Tapi, karena sakit-sakitan, maka sang ayah mengganti namanya menjadi Soekarno. Hal ini diungkapkan dalam buku Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat Indonesia karya Cindy Adams. Karno adalah salah seorang pahlawan terbesar dalam cerita Mahabharata.
Terlepas dari itu semua, Bung Karno sangat memperhatikan orang miskin. Kemelaratan dan kemiskinan orang lain tidak luput dari perhatiannya. Sikap inilah yang menjadi energi penggerak bagi Bung Karno untuk memperjuangkan serta membela nasib rakyat miskin.
Bung Karno dengan lantangnya mengutuk segala bentuk kolonialisme dan kapitalisme. Dalam pandangannya, kedua hal tersebut akan melahirkan struktur masyarakat eksploitatif yang bermuara pada imperialisme, baik imperialisme politik maupun imperialisme ekonomi. Bagi Bung Karno, kolonialisme, kapitalisme, dan imperialisme merupakan tantangan besar bagi setiap orang Indonesia yang menghendaki kemerdekaan.
Di sisi lain, putra pasangan Raden Sukemi Sastrodiharjo dan Ida Ayu Nyoman Rai ini juga sangat membenci elitisme. Elitisme mendorong sekelompok orang merasa diri memiliki status sosial-politik lebih tinggi daripada orang lain. Elitisme bisa dipraktikkan oleh orang-orang pribumi terhadap bangsanya sendiri. Jika ini dibiarkan, akan terjadi perpecahan di antara kelompok masyarakat. Sistem kolonial dan sikap-sikap imperialisme pun akan lestari di bumi Indonesia.
Kematangan pola pikir Bung Karno makin terlihat jelas dengan bertambahnya usia. Ketertarikannya pada dunia politik untuk memperjuangkan semua rasa keterkurungan rakyat makin besar. Di rumah HOS Cokroaminoto, Bung Karno menggali semuanya. Di rumah pimpinan Sarikat Islam inilah ia mendapatkan pengalaman pertama mengenai gairah kebangsaan dan energi politik, yang kemudian rakyat dipersiapkan untuk melawan pemerintah kolonial secara terorganisasi.
Permainan politiknya pada era kebangkitan nasional membawa Bung Karno harus keluar-masuk penjara dan ia harus dibuang ke tempat-tempat terpencil karena sikap arogannya terhadap pemerintah kolonial. Sebagai tokoh pergerakan, dinding penjara dan penderitaan di pembuangan tidak melumpuhkan daya juangnya. Pada waktu menghadapi kesulitan, Bung Karno selalu mengatakan kepada dirinya sendiri, “Soekarno, kesakitan yang kau rasakan sekarang hanyalah kerikil di jalan raya menuju kemerdekaan. Langkahilah dia, kalau engkau jatuh karenanya, berdirilah engkau kembali dan terus berjalan.”
Bung Karno berusaha untuk membuat bangsa Indonesia sama tinggi dan setara di dunia internasional. Ia pun mempersatukan semua suku bangsa menjadi satu bangsa: bangsa Indonesia. Kemudian Bung Karno mendirikan Partai Nasional Indonesia (PNI) yang membawa misi menyatukan seluruh rakyat Indonesia dengan tidak membedakan suku dan sebagainya dalam satu kekuatan yang mahahebat. Bung Karno, melalui partainya, mewadahi perjuangan rakyat Indonesia untuk mencapai cita-cita, yaitu tercapainya Indonesia merdeka secepat mungkin.
Dalam partainya Bung Karno mengedepankan paham kebangsaan yang benar dan mendalam. Ia ingin agar bangsa kita tetap menjadi subjek demokrasi, sehingga sumber daya politik dan ekonomi bisa dinikmati rakyat secara merata. Untuk mengembangkan partai yang didirikannya, Bung Karno mencetuskan ide tentang paham marhaenisme yang di dalamnya merupakan sintesis dari ajaran marxisme.
Marhaenisme mempunyai dasar sosiodemokrasi dan sosionasionalisme yang kuat. Sosiodemokrasi berusaha mencapai kesamaan yang berdasarkan gotong royong, sedangkan sosionasionalisme berupaya menanamkan asas kebangsaan yang berkemanusiaan. Tujuannya adalah mengangkat derajat manusia Indonesia dan menentang pengisapan tenaga seseorang oleh orang lain.
Kedatangan Jepang membawa perubahan dalam mentalitas rakyat menghadapi penjajah. Kekuatan bangsa Eropa selama tiga setengah abad di Indonesia lenyap dipukul mundur oleh Jepang.
Namun, penjajah tetaplah penjajah. Kekejaman Jepang makin menyadarkan rakyat akan pentingnya kemerdekaan. Di satu sisi ternyata Jepang berkata lain, harapan akan kemerdekaan yang diimpikan rakyat coba dihadirkan di tengah-tengah bangsa Indonesia, yang tujuannya untuk menarik simpati. Bung Karno sebagai tokoh berpengaruh bersama Mohammad Hatta dan Ki Hajar Dewantara ditunjuk Jepang untuk memimpin Pusat Tenaga Rakyat (PUTERA) yang dibentuk untuk mengerahkan kekuatan rakyat guna membantu perang Jepang.
Kehadiran Jepang di Indonesia tidak berlangsung lama. Peristiwa Nagasaki dan Hiroshima membawa dampak baik bagi Indonesia. Setelah melalui pergulatan panjang dalam pencapaian kemerdekaan, akhirnya pada 17 Agustus 1945 di Jalan Pegangsaan Timur No. 56 Jakarta, Bung Karno bersama Mohammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Keinginan rakyat untuk bebas dari belenggu penjajahan dan merdeka tercapai. Bung Karno sendiri kemudian diangkat menjadi Presiden Republik Indonesia pertama.
Bung Karno merupakan figur yang mampu mempersatukan berbagai kelompok dan aliran politik. Sebagai seorang pemimpin bangsa, Bung Karno selalu menjaga keseimbangan di antara kekuatan-kekuatan politik yang ada. Penempatan semangat kebangsaan dan penderitaan rakyat setidaknya telah menjadi bagian dari diri Bung Karno dalam pencapaian tujuan Indonesia merdeka. Pengalaman pahit menghadapi penjajah Belanda dan Jepang adalah sumber utama bagi Bung Karno untuk membawa Indonesia menjadi anti-Barat di kemudian hari.
Sayang sekali, inisiatif-inisiatif diplomasi Bung Karno terhenti di tengah jalan bersama usia tuanya dan kehidupan bangsanya sendiri. Sang Putra Fajar memang telah tiada, tetapi kita beruntung memiliki seseorang yang mampu memanifestasi hasrat rakyat Indonesia untuk menjadi bangsa yang merdeka dan setara di mata dunia internasional. Dan, di Blitar-lah Bung Karno beristirahat.
“Janganlah melihat ke masa depan dengan mata buta! Masa yang lampau adalah berguna sekali untuk menjadi kacamata benggalanya daripada masa yang akan datang” (Pidato 17 Agustus 1965). “Karena itu, segenap jiwa ragaku berseru kepada bangsaku Indonesia: Terlepas dari perbedaan apa pun, jagalah persatuan, jagalah kesatuan, jagalah keutuhan!” (Pidato 17 Agustus 1966)

Oleh Prakoso Bhairawa Putera
sumber:suara karya online

Nasionalisme, Kewargaan, dan Pancasila

yangpentingenak — Tue, 25 May 2010 10:22:40 +0000

Nasionalisme adalah sebuah kesadaran yang tidak akan hilang sepanjang nation state ada sebab hubungan di antara keduanya ibarat tulang dan daging. Globalisasi memang merelatifkan batas antarnegara (borderless), mengubah selera dan gaya hidup satu masyarakat bangsa menjadi sama dengan bangsa lain, dan menyatukan orientasi dan budaya mereka menuju suatu budaya dunia (world culture). Namun, itu sama sekali tidak akan menghilangkan nation state. Negara bangsa tetap dibutuhkan oleh setiap orang, sehebat apa pun arus globalisasi itu, bahkan oleh kaum eksil, karena seseorang mutlak memerlukan identitas politik dan sosial.
Masyarakat itu terus berkembang dan berubah. Demikian pula bangsa, Panta rhei, demikian kata Heraclius. Dan, globalisasi adalah bentuk dari perkembangan dan perubahan itu. Oleh sebab itu, kita tidak perlu memandangnya sebagai horor yang membahayakan, terutama terhadap kohesivitas dan keutuhan bangsa. Sepanjang kita dapat mengelola kehidupan kewargaan dan kewarganegaraan yang baik, kekhawatiran itu, insya Allah, tidak akan terjadi.
Dari pengalaman masa lalu, kita memperoleh pelajaran berharga bahwa menjaga keutuhan bangsa dengan pendekatan kekuasaan ternyata tidak baik, bahkan menimbulkan ekses yang kontraproduktif. Yang paling kasatmata adalah munculnya gerakan-gerakan perlawanan dalam berbagai manifestasinya. Mudah dipahami karena dalam sebuah negara yang memiliki lebih dati 400 kelompok etnis dan bahasa, pendekatan kekuasaan akan mudah menjerumuskan dalam kediktatoran.
Menegakkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip kewargaan (citizenship) adalah cara yang paling baik untuk menjaga kohesivitas dan keutuhan bangsa. Mengapa? Sebab, basis kewargaan adalah bangsa. Seperti kata Ben Anderson, bangsa adalah sebuah komunitas yang dibayangkan dalam keterikatan sebagai comradership, persaudaraan yang horizontal dan mendalam. Dia lahir bukan atas dasar ras, agama atau daerah. Tetapi, pada persaudaraan dan cita-cita bersama dalam sebuah komunitas yang bernama negara, sebagai tanah harapan (the land of promise). Dengan demikian, kewargaan bukan hanya sekadar gagasan di mana seseorang menjadi anggota dalam satuan politik yang disebut negara. Pemaknaan sempit seperti itu telah menimbulkan masalah kemanusiaan karena “negara” mudah berubah menjadi monster. Kewargaan juga mengandaikan bahwa mereka adalah subjek legal, yang memiliki hak-hak aktif dalam politik, hak mengklaim, hak memiliki identitas kultural, berkesetaraan, dan memperoleh kesejahteraan; dan mereka adalah sumber kedaulatan.
Prinsip-prinsip kewargaan tersebut ibarat nutrisi yang menentukan sehatnya sebuah bangsa, bahkan eksistensinya di mata warga negara. Jika prinsip-prinsip itu kita tegakkan, kohesivitas dan keutuhan bangsa akan terjaga. Mengapa? Sebab, pelaksanaan prinsip-prinsip itu akan mewujudkan bonum public, sebuah tujuan hakiki negara. Demokrasi yang kita bangun sekarang ini seharusnya diabdikan untuk menegakkan prinsip-prinsip tersebut, agar kemanfaatan demokrasi tidak hanya dinikmati oleh sekelompok golongan saja. Lihat saja, demokrasi kita, ternyata hanya mampu mengontrol masalah politik tapi tidak terhadap masalah ekonomi, sehingga keadilan ekonomi tetap menjadi masalah besar bangsa kita. Sebab- musababnya, menurut saya, karena kita melalaikan masalah Pancasila.
Sejak reformasi kredibilitas Pancasila memang merosot tajam. Bahkan perannya jatuh sebagai barang pusaka, hanya sekadar menjadi azimat politik. Hal ini disebabkan oleh adanya asosiasi-asosiasi negatif terhadap Pancasila karena pengalaman penerapannya pada masa lalu. Padahal, sebagai dasar negara, Pancasila adalah barometer moral di mana kerangka kewarganegaraan harus didasarkan. Pancasila secara fundamental merupakan kerangka yang kuat untuk pendefinisian konsep kewarganegaraan yang inklusif. Sebab, di dalamnya terkandung komitmen yang kuat terhadap pluralisme dan toleransi. Komitmen inilah yang mampu mempersatukan dan menjaga keutuhan bangsa yang terdiri atas 400 lebih kelompok etnis dan bahasa, tersebar dalam 3.000 dari 17.504 pulau, 177 juta orang beragama Islam dengan berbagai alirannya, 23 juta penganut agama resmi lainnya, dan sekitar setengah juta penganut agama lokal. Dengan fakta ini, melalui komitmen terhadap pluralisme dan toleransi, demi mencapai cita-cita persatuan negara bangsa yang kita kembangkan tidak boleh terjerumus dalam pemaksaan keseragaman yang artifisial, seperti pengalaman masa lalu.
Kemajemukan itu memang akan terus memunculkan tantangan-tantangan yang fundamental. Karena itu, ide negara kesatuan yang mulai ditemukan pada akhir 1920 oleh para pendiri negeri ini harus didefinisikan dalam konstruksi pluralisme, toleransi, dan keadilan, yang menjadi komitmen Pancasila. Dalam pengertian ini, pluralisme bukanlah sekadar pengakuan dan penghargaan terhadap keragaman (diversity), melainkan sebuah orientasi yang menilai keragaman itu sebagai nilai yang positif dalam satu persaudaraan dan semangat multikulturalisme akomodatif. Dengan demikian, setiap warga negara atau kelompok masyarakat, apa pun identitas kultural dan sosial keagamannya, akan merasa nyaman sebagai warga negara; bahkan untuk mengembangkan identitasnya. Negara juga akan terhindar dari kemungkinan terjadinya disrupsi sosial; atau dibelokkan oleh kelompok-kelompok tertentu menjadi alat penindas dan diskriminasi.
Perlu digarisbawahi, ancaman laten yang paling membahayakan bangsa ini adalah disintegrasi sosial kultural. Peningkatan gejala provinsialisme pascareformasi yang tumpang tindih dengan sentimen etnisitas adalah bara api yang dapat membakar disintegrasi sosiokultural tersebut. Jika ini terjadi, akan mengancam disintegrasi politik; selanjutnya, akan mengancam terjadinya disintegrasi bangsa. Tentu ini tidak kita kehendaki.
Barangkali peringatan JS Furnivall perlu selalu kita ingat bahwa bangsa ini akan terjerumus ke dalam anarki jika gagal menemukan formula pluralisme. Inilah pentingnya kita kembali peduli pada Pancasila, melaksanakan komitmen-komitmennya dan menegakkan prinsip-prinsip kewargaan. Sebagai warga negara, kita juga memiliki tanggung jawab mengawasi pelaksanaan komitmen-komitmen tersebut agar tidak melenceng dari garisnya. Jangan dibiarkan perpolitikan negeri ini memutus segala sesuatu dengan logika dan kepentingannya sendiri; jangan pula dibiarkan ekonomi memutus segala sesuatunya dengan logika dan orientasinya sendiri. Pancasila harus menjadi tujuan etis setiap kebijakan untuk membangun kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan komitmen ini, insya Allah, negeri ini akan terjaga dan dapat mewujudkan cita-citanya.

Oleh :As’ad Said Ali
sumber : suara karya online