Ada blessing in disguise dalam setiap peristiwa, termasuk dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Di tengah beragam isu akhir-akhir ini, spirit nasionalisme yang di dalamnya ada patriotisme atau cinta pada tanah air ternyata justru tampak hidup setelah cukup lama meredup. Apalagi, saat berhadapan dengan Malaysia yang suka memprovokasi Ambalat, menyiksa Manohara, dan Siti Hajar serta PRT kita yang kisah hidupnya lebih buruk daripada budak.

Lalu menarik dicermati, di ajang kampanye pilpres, setiap capres-cawapres suka membanggakan diri sebagai pihak yang paling banyak berkontribusi bagi Indonesia. Lantas, merasa paling nasionalis, paling patriotik! Sayang, di depan isu Ambalat, Manohara, atau Siti Hajar, mereka diam seolah tak tahu apa yang harus dilakukan. Mahatma Gandhi mengingatkan, pemimpin sejati sebenarnya tidak patut membusungkan dada untuk setiap jasa yang sudah dibaktikan. Biarlah itu dicatat Sang Pencipta saja.

Brain Drain

Sementara itu, yang lain bersikap masa bodoh terhadap Indonesia seraya berkoar nasionalisme sudah basi, usang, serta tidak lagi relevan. Kita hidup di era globalisasi, tak penting lagi wacana kebangsaan. Batas-batas negara sudah tak penting. Tidak heran kini makin banyak orang hebat dan andal asal Indonesia lebih nyaman bekerja di negara lain. Carrington dan Detragiache dalam kertas kerja berjudul How Extensive is the Brain Drain? menyebutkan, sekitar 5 persen dari kaum terdidik Indonesia memilih bekerja di mancanegara.

Kalau penulis bertanya kepada sebagian warga kita di mancanegara, mereka rata-rata mengungkapkan bahwa kebijakan pemerintah RI kurang bisa menjamin masa depannya. Apalagi, lulusan perguruan tinggi sekalipun tidak menjamin kelak bisa mendapatkan pekerjaaan di tanah air. Tiap tahun, ada 3 juta lulusan baru dari semua perguruan tinggi kita. Karena itu, pantaslah jika menengok luar negeri, sebagaimana 6 juta TKI atau TKW kita.

Dari sisi nasionalisme atau patriotisme, fenomena brain drain memang memunculkan gugatan apakah mereka masih punya komitmen kepada NKRI? Berdasar perbincangan informal penulis dengan beragam warga kita yang ada di luar negeri, ternyata tidak semua orang asal Indonesia lupa asal usulnya. Bahkan, dalam beberapa kasus, sebagian warga kita di luar negri malah mengundang pujian, ikut mengharumkan nama Indonesia.

Namun, fenomena brain drain itu tidak bisa dibiarkan terus-menerus. Negeri kita yang dibelit banyak masalah, khususnya kemiskinan dan pengangguran, membutuhkan tenaga-tenaga ahli dan terampil untuk membuka banyak lapangan kerja. Jangan sampai terjadi colossal loss of investment yang membuat negeri ini akan sukar maju. Dibutuhkan jiwa patriotisme dan nasionalisme sejati untuk mengangkat bangsa ini dari keterbelakangan.

Polemik Neolib v Kerakyatan

Konyolnya, meski terbelakang, kadang kita suka terjebak dalam polemik yang esensi atau isinya tidak kita mengerti secara mendalam. Misalnya, polemik ekonomi neoliberal versus ekonomi kerakyatan yang sebenarnya tidak banyak dimengerti mayoritas warga bangsa ini. Ada yang menyindir, pemerintah kita saat ini sudah bertekuk lutut kepada kaum neolib. Tidak memiliki nasionalisme atau patriotisme. Buntutnya, kemiskinan dan ketidakadilan kian merejalela di negeri ini. Pemerintah kita tak kuasa menolak titah kapitalisme global. Kontrak karya Freeport tak ditinjau ulang meski jelas merugikan Indonesia.

Kaum neolib dari negara maju memang diuntungkan di tengah arus deras globalisasi. Sebab, mereka mudah menguasai aset, sumber alam, dan kehidupan dari negara berkembang seperti Indonesia. Karena itu, ada yang mengatakan, ini jelas suatu proses neokolonialisasi dalam bentuk baru karena ada supremasi dan dominasi negara kuat atas negara lemah (Stromquist dan Monkman, 2000).

Dulu almarhum Presiden Soekarno pernah berpidato di awal 1960-an bahwa Indonesia tengah hidup di “abad subversi” karena perjuangan identitas bangsa dirusak oleh bangsa lain yang mengeksploitasi apa saja untuk meraih supremasi dan hegemoni. Baik di bidang ekonomi, politik, maupun militer.

Terkait dengan polemik neolib-ekonomi kerakyatan, penulis teringat mendiang Prof Dr Mubyarto yang menulis buku berjudul Ekonomi Terjajah. Antara lain, dia menulis, dibandingkan dengan zaman Belanda, perekonomian Indonesia saat ini jauh lebih buruk (15/8/05).

Tetapi anehnya, dengan sistem ekonomi neolib, RRT dan India bangkit sebagai kekuatan baru perekonomian dunia. Masalahnya, sistem ekonomi itu tidak otomatis bisa mendongkrak kemajuan suatu bangsa. Beberapa negara dengan sistem ekonomi neolib terpuruk. Sementara itu, penganut sistem prorakyat seperti sosialisme dan komunisme seperti Korut juga tak maju-maju.

Karena itu, poin pentingnya, ada unsur positif dari sistem ekonomi neolib atau kerakyatan yang bisa dipakai untuk memajukan bangsa, khususnya bagi kesejahteraan rakyat (bonum commune). Disertai spirit nasionalisme dan patriotisme yang tidak basa-basi, yang baik dari kedua sistem ekonomi itu jelas bisa menyejahterakan setiap warga bangsa. Itulah sebenarnya yang menjadi tujuan utama dari setiap praksis politik, termasuk dalam kampanye. Dengan demikian, politik tidak dikooptasi oleh kekuasaan atau jabatan, tetapi dikembalikan pada makna sejatinya.

sumber:jawa pos