Lahirnya fatwa di negeri yang tidak mengklaim dirinya sebagai negara Islam, seperti Indonesia, tak pelak memunculkan dilema besar. Dilema itu akan tampak lebih membesar jika fatwa tersebut lalu menimbulkan dampak konflik kepentingan antara agama dan negara
Kasus fatwa haram atas vaksin meningitis (radang selaput otak) yang digunakan jamaah haji menjadi contoh konkretnya. Fatwa itu memunculkan konflik kepentingan antara agama dan negara. Agama dalam hal ini direpresentasikan oleh ulama yang berada dalam institusi Majelis Ulama Indonesia (MUI). Sedangkan negara dalam kasus ini adalah Kementerian Kesehatan yang saat ini dipimpin Siti Fadilah Supari
Munculnya fatwa di atas berangkat dari aturan yang dikenakan oleh pemerintah Arab Saudi. Dalam pelaksanaan haji, pemerintah Arab Saudi mewajibkan penggunaan vaksin meningitis bagi semua jamaah haji untuk menghindari penyebaran penyakit terkait secara meluas.
MUI pun lalu tampil untuk mencoba “memproteksi” pelaksanaan haji masyarakat. Dalam fatwanya, MUI menyatakan bahwa kalau di dalamnya terdapat enzim babi, vaksin meningitis tergolong haram secara mutlak. Terbaca dalam fatwa itu, seakan-akan tidak ada tawar-menawar atas keharaman vaksin itu.
Fatwa itu membuat Menteri Kesehatan meradang. Pasalnya, pemerintah yang direpresentasikan Kementerian Kesehatan tampak merasa dirugikan oleh fatwa itu, menyusul laporan Majelis Pertimbangan Kesehatan dan Syara’ (MPKS) Depkes RI yang diterima MUI bahwa vaksin meningitis di Indonesia masih mengandung unsur babi.
Bahkan, dengan sedikit terpeleset, Menkes pada sidang Tanwir II Aisyiyah di Universitas Muhammadiyah Jogjakarta (UMJ) pada Sabtu (13/6/2009) menyatakan MUI tak berhak mengeluarkan fatwa halal atau haram atas vaksin meningitis. Kewenangan menentukan halal atau haram berada di tangan Departemen Kesehatan. Bahkan, sebagai reaksi atas fatwa MUI di atas, Menkes pun menyatakan bahwa MUI hanya boleh menilai babi itu halal atau haram. Soal vaksin yang berwenang tetap Depkes
Tentu semua orang tahu bahwa fatwa berada dalam kewenangan institusi agama. Adapun pengaturan teknis ada pada wilayah pemerintah. Dalam kasus vaksin meningitis, sebagai misal, kewenangan regulatifnya berada dalam kapasitas Kementerian Kesehatan.
Dengan prinsip seperti itu, tentu saja reaksi Menkes tersebut memantik reaksi balik dari kalangan MUI. Bagi MUI, Departemen Kesehatan hanya berhak melakukan kebijakan, bukan menentukan halal dan haram. Karena itu, reaksi Menkes dianggap tak semestinya. Apalagi, salah satu pasal pada UU No 7 Tahun 1996 tentang Pangan memberikan kewenangan kepada MUI untuk melakukan sertifikasi halal atas barang konsumsi
MUI akhirnya menawarkan solusi. Bagi MUI, Depkes bisa mencari jalan lain. Sebagai contoh, Depkes bisa saja mencari produsen yang mampu membuat vaksin meningitis dari enzim yang jelas halal atau non-babi. Bahkan, Ketua Majelis Fatwa MUI KH Ma’ruf Amien menyatakan, “Harga lebih mahal enggak masalah, yang penting halal, daripada murah tapi haram.”
Berbagai upaya konkret untuk mencarikan solusi dilakukan. Salah satunya melakukan koordinasi dengan pihak pemerintah Arab Saudi mengenai keharusan pemakaian vaksin ini bagi jamaah haji Indonesia. MUI sedang dalam proses mendapatkan jawaban dari pemerintah Arab Saudi agar aturan pengenaan vaksin meningitis di atas bisa dirasionalisasi. Di antaranya, pemberlakuan aturan vaksin itu tidak harus dikenakan kepada semua jamaah. Hanya jamaah yang positif menderita penyakit terkait yang ditawari untuk tidak ditunda keberangkatannya
Pemerintah dalam hal ini tampak menunjukkan inkonsistensinya. Saat fatwa dirasa menguntungkan dirinya, pemerintah tak sedikit pun mengambil sikap reaktif, bahkan cenderung menjauh dari keberadaan fatwa itu sambil memungut “puntung manfaat” darinya. Namun, saat fatwa itu dianggap membikin repot-merugikan, pemerintah sangat reaktif. Bahkan, sikap reaktif itu cenderung kebablasan dengan kehilangan kesadaran atas pembagian peran yang konstruktif antara dirinya dan institusi agama (baca: MUI)
Memori kolektif publik ini masih kuat atas lahirnya fatwa haram golput menjelang Pileg 2009 lalu. Kala itu, tak ada satu pun dari pihak pemerintah mereaksi negatif terhadap fatwa itu. Tak terkecuali Departemen Dalam Negeri.
Mengapa begitu? Sebab, dampaknya jelas positif bagi pemerintah sebagai penyelenggara Pemilu. Yakni, bisa meningkatkan partisipasi publik dalam pemilu.

Penting bagi pemerintah untuk menyadari bahwa status halal-haram merupakan sesuatu yang sangat sentral dalam kehidupan publik muslim. Di sinilah kita bisa membaca meningkatnya gairah dan kesadaran publik atas pentingnya sertifikasi halal bagi setiap yang akan mereka konsumsi.

Memang, perdebatan dalam kajian hukum Islam menyangkut setiap barang konsumsi yang terambil dari enzim babi telah menjadi khazanah luas dan mendalam. Jangankan vaksin meningitis yang menjadi pilihan bagi kehidupan terbatas, makanan dan minuman yang menjadi kebutuhan keseharian publik pun tak lepas dari perdebatan panjang dalam hukum Islam.

Terlepas dari perdebatan dalam khazanah hukum Islam di atas, pemerintah tetap sangat perlu memperkuat kesadaran bahwa proporsi publik muslim yang sangat memperhatikan status kehalalan melalui proses sertifikasi atas sebuah produk konsumsi sangat besar.

Kita memang tidak punya data atas besarnya proporsi publik yang demikian ini. Tapi, yang jelas, MUI sebagai institusi agama memiliki kepentingan untuk “memproteksi” secara keagamaan, minimal terhadap proporsi publik dimaksud, melalui instrumen fatwa. (*)

*). Akh. Muzakki, dosen IAIN Sunan Ampel Surabaya, kandidat PhD di The University of Queensland, Australia
Sumber: jawa pos

________________________________________