Para calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) dalam berbagai kesempatan menyatakan tekadnya untuk mengembangkan ekonomi kerakyatan (ekonomi pro rakyat), yang intinya memberi kesempatan kepada rakyat untuk menjadi tuan rumah secara mandiri di negeri sendiri. Pengertian pro rakyat itu kadang tidak jelas, apakah itu suatu ekonomi yang diusahakan oleh para pengusaha dan sebagian kecil untungnya dibagikan kepada rakyat, ataukah rakyat diberdayakan menjadi pengusaha yang mampu bersaing dengan pengusaha lain di Tanah Air atau secara global?

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), penduduk miskin di Indonesia jumlahnya masih di atas 35 juta. Bahkan karena malapetaka ekonomi dunia dewasa ini, jumlah itu bisa meningkat lagi. Di samping itu, Ir Agus Muharam, MSp, Deputi Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Bidang Pembiayaan, berdasarkan data-data mutakhir menyatakan bahwa di atas penduduk miskin tersebut terdapat jutaan yang barangkali tidak miskin.

Dalam istilah Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), keluarga prasejahtera dan sejahtera I, bahkan sejahtera II, tidak miskin, tetapi dengan guncangan sedikit saja bisa jatuh miskin. Menurut pengertian ekonomi, mereka tidak miskin, tetapi kalau berusaha pasti tidak bankable, atau tidak mungkin mendapatkan pinjaman dari bank karena syarat-syarat yang tidak mencukupi.

Agus Muharam menggolongkan sekitar 51 juta jiwa dalam kelompok penduduk dengan usaha mikro yang sekitar 36 jutanya belum layak usaha dan belum layak bank serta 15 juta penduduk yang layak usaha, tetapi belum layak bank. Ini berarti bahwa besaran atau magnitute yang dihadapi bangsa ini besarnya sekitar 86 juta atau hampir separuh dari jumlah penduduk di Indonesia. Itu suatu persoalan yang sungguh tidak ringan. Belum lagi persoalan penduduk muda, di bawah usia 15 tahun, yang jumlahnya sekitar 62 juta, dan penduduk lanjut usia (lansia), ambil saja di atas 65 tahun, yang jumlahnya lebih dari 12 juta dan sebagian besar tidak saja miskin tetapi sakit-sakitan.

Penduduk yang tidak layak usaha sebesar 35 juta tidak boleh lagi diberi bantuan langsung tunai (BLT) karena akan menurunkan mereka menjadi penduduk miskin dan akhirnya menjadi fakir miskin yang akan tergantung pada keluarga dan negara. Mereka harus diajak bekerja keras mengikuti proses pemberdayaan dan pada waktunya diundang para pengusaha kecil, menengah, dan besar untuk menampung mereka sebagai pekerja atau calon pengusaha magang secara tulus.

Agus Muharam dan Kementerian Koperasi memperkirakan kebutuhan dana sekitar Rp 213 triliun untuk bantuan modal yang bisa diperoleh melalui sistem program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) mandiri yang diperluas atau skema lain yang lebih lincah yang tidak saja pro rakyat kecil, tetapi diantar melalui proses pemberdayaan yang dinamis dan sungguh-sungguh.

Rakyat kecil tersebut tidak boleh dihambat dengan segala peraturan yang rumit yang akhirnya akan “melarang” rakyat yang tidak berdosa itu mengikuti proses pemberdayaan dan mempersulit mendapatkan dana bantuan atau pinjaman bank.

Mereka harus mengerahkan kemampuannya untuk memberdayakan penduduk kelompok ini dengan dukungan pengusaha sekitar yang telah maju. Mereka harus mampu “memaksa” pengusaha setempat menampung hasil pemberdayaan penduduk untuk dipasarkan dan sekaligus mengambil mereka dengan ikhlas dan sungguh-sungguh sebagai mitra magang.

Penduduk magang diberi dukungan penuh pemberdayaan oleh pengusaha dengan pelatihan keterampilan. Mereka menjadi mitra baru dengan membawa modal. Penduduk itu mendapat pekerjaan baru serta memiliki modal yang dibantu oleh pemerintah dan pengusaha.

Pro rakyat artinya menjadikan mereka pelaku yang terhormat dalam bidang ekonomi, bukan sekadar secara pasif disediakan modal untuk rakyat di bank atau lembaga keuangan pedesaan, tetapi sukar diakses karena belum bankable.

Langkah-langkah yang dilaksanakan Yayasan Damandiri, antara lain di Malang dan sekitarnya, Sidoarjo, Surabaya, Klaten, Sukoharjo, Kudus, Semarang, Kendal dan sekitarnya, dan di banyak kabupaten/kota lainnya, adalah mengajak keluarga yang belum bankable mengikuti pelatihan kewirausahaan dan tanggung jawab renteng, serta pemahaman tentang berbagai jenis kewirausahaan yang bisa mereka lakukan dengan pendampingan.

Yayasan Damandiri juga bekerja sama dengan berbagai perguruan tinggi untuk mengirim pendamping ke pedesaan melalui kuliah kerja nyata (KKN) atau kuliah kerja usaha (KKU), sekaligus mengajak keluarga yang bekerja keras dalam proses pemberdayaan tersebut untuk bergabung dalam usaha bersama yang dikembangkan menjadi koperasi. Berbagai kemudahan diberikan, misalnya biaya untuk notaris dan setoran awal dibantu melalui pinjaman lunak. Apabila mempunyai pendamping pengusaha setempat, keluarga yang berkembang tersebut bisa memperoleh pinjaman modal dengan agunan yang disediakan pendukungnya.

Untuk kelompok kedua yang jumlahnya sekitar 15 juta, layak usaha tetapi belum bankable, Yayasan Damandiri melangkah lebih nyata. Biarpun jumlah dana yang dibutuhkan sangat besar, secara kecil-kecilan lebih dari 400.000 keluarga telah ditampung melalui kredit Pundi dan Pundi Kencana. Kredit ini dananya disediakan Yayasan Damandiri melalui bank pembangunan daerah (BPD) di daerah-daerah, Bank Bukopin, Bank Perkreditan Rakyat (BPR), serta Perum Pegadaian.

Penyediaan dana pinjaman melalui berbagai mitra bank dan Perum Pegadaian tersebut diteruskan kepada para nasabah dengan berbagai fasilitas yang menarik. Apabila para nasabah tersebut bergabung dalam koperasi, maka pinjaman tahun pertama diberikan potongan bunga sampai 30 persen. Dalam kasus yang khusus, misalnya daerah dan anggota koperasi tersebut terdiri dari sangat banyak keluarga miskin, potongan bunga tahun pertama itu bisa dinaikkan sampai 50 persen. Potongan bunga itu masih ditambah dengan kemungkinan mendapatkan beasiswa bagi anak-anaknya dari yayasan lain yang didirikan oleh almarhum Bapak HM Soeharto.

Apabila karena sesuatu hal, bagi koperasi nasabah yang belum layak bank tetapi layak usaha, Yayasan Damandiri, melalui bank mitra kerjanya, menyediakan pembayaran premi untuk asuransi agunan yang disediakan oleh lembaga penjamin kredit yang ada.

Ini berarti ketidaklayakan nasabah itu dihapuskan dengan jaminan asuransi yang preminya dibayar oleh yayasan. Di samping itu, semua nasabah kelompok-kelompok tersebut di atas dijamin dengan asuransi kecelakaan oleh Yayasan Damandiri agar apabila terjadi sesuatu terhadap nasabah, tanggungan keluarganya lebih ringan. Itu langkah nyata yang mudah-mudahan ditiru oleh lembaga lainnya.

sumber:suara karya online