Rabu, 24 Juni 2009
Hari-hari ini, pemerintahan lokal di berbagai daerah memperingati hari otonomi daerah (otoda). Tentu saja hal ini menarik dibahas kembali, apa dan mengapa dengan kebijakan otoda atau yang lekat dengan konsep desentralisasi yang hampir dipraktikkan di berbagai belahan dunia.
Pertanyaannya di sini, mengapa banyak negara mempraktikkan kebijakan desentralisasi, termasuk di Indonesia yang ditorehkan dalam kebijakan otoda (UU No 32/2004)? Salah satu jawaban teoretis mengapa kebijakan ini digulirkan adalah karena ingin ada pembagian kekuasaan dan peran antara pemerintahan pusat dan daerah, khususnya berkaitan dengan masalah ekonomi, politik, administrasi, dan bahkan masalah fiskal/keuangan.
Teori-teori liberal tentang desentralisasi banyak menyatakan bahwa arus desentralisasi menjanjikan perubahan bagi demokrasi lokal. Desentralisasi itu juga akan makin mendekatkan negara kepada masyarakat dan akan makin memperkuat local accountability. Oleh karena itu, muncul kontrol, partisipasi, akuntabilitas, dan responsiveness.
Carolie Bryant dan Lousse G White (1987, hlm 123-124) lebih lanjut mengatakan bahwa desentralisasi adalah transfer kekuasaan kewenangan yang dapat dibedakan ke dalam desentralisasi administratif ataupun desentralisasi politik.
Sementara itu, teori Marxian bisa dikatakan tidak suportif terhadap ide desentralisasi karena desentralisasi tidak lain adalah formasi negara. Sedangkan negara, bagi Marxist, adalah instrumen kapitalisme. Oleh karena itu, kalau kita gunakan perspektif ini, desentralisasi tidak lain adalah penurunan otoritas negara pada level yang lebih kuat dan lebih legitimit di level bawah, yang pada gilirannya hanya jadi instrumen ekspansi kapitalisme global.
Perlu dilihat pula, transisi desentralisasi juga membawa dampak negatif. Desentralisasi bisa juga memunculkan sejumlah jebakan yang bisa menjadi ancaman bagi demokrasi lokal. Banyak contoh misalnya aristokrasi, local bossism, dan eksklusivisme etnis agama.
Dalam praktiknya, sebagian besar daerah ternyata belum siap dengan kebijakan ini. Akibatnya, warga daerah terjerembap dalam masalah yang akut, yaitu minimnya pendapatan daerah, pengelolaan sumber daya alam yang tidak memadai, sumber daya manusia yang rendah dan sebagainya. Belum lagi pengalaman ketergantungan pada pusat yang masih kuat menancap. Ketika “dipaksa” mandiri, mereka malah kelimpungan. Harapan untuk membangun daerah dengan potensi lokal hanya menjadi impian.
Tak ditampik, desentralisasi memberikan kesempatan yang luas bagi masyarakat daerah untuk menentukan nasibnya sendiri tanpa interupsi pusat. Tapi, desentralisasi juga membuka selubung hitam. Diam-diam, ia juga menjadi aktor pendorong munculnya rezim tirani baru yang kejam. Bukan hanya menggeser rezim dari pusat ke daerah, tapi juga (terkadang) menciptakannya. Pertarungan politik di daerah pun kian tajam. Beragam kasus kontroversi politik muncul. Di sinilah beban politik masyarakat daerah menjadi tambah runyam.
Bukannya menikmati iklim demokrasi lokal, malah terjebak pada konflik kepentingan. Apalagi ketika persoalan kontroversial itu dilembagakan. Contoh riil adalah Peraturan Daerah Berdasarkan Syariat Islam (disingkat Perda Syariat Islam) yang tengah dicanangkan di berbagai daerah. Meski didebat berkali-kali karena mengusung sektarianisme baru atas nama agama, tetap saja kelompok pro perda bergeming. Mereka justru menganggap perda tersebut sangat demokratis karena sesuai dengan aspirasi warga. Tak jelas, apakah benar perda itu diberlakukan sesuai dengan aspirasi warga. Toh banyak yang menolaknya. Tampak sekali warga hanya menjadi tameng semata.
Soal lain adalah bangkitnya identitas lokal sebagai bentuk “perlawanan” pemerintahan ala Orde Baru yang cenderung Jawa sentris. Setelah sekian lama terbungkam atas nama penyeragaman, identitas ini menyeruak ke permukaan. Sebagai contoh adalah kembalinya Sumatera Barat ke Nagari, Kabupaten Tana Toraja yang kembali ke Lembang, dan beberapa daerah di Kalimantan Barat yang tengah berjuang kembali ke pemerintahan Binua. Bangkitnya identitas lokal ini menimbulkan kekhawatiran akan bangkitnya feodalisme lokal di Indonesia yang nantinya menghambat laju demokrasi lokal.
Berbagai kenyataan terus mendera masyarakat lokal. Meski berbeda-beda, toh masalah yang muncul tak kalah akut. Akibatnya, segregasi sosial pun tak terhindarkan. Penegasan eksistensi kelas sosial tak terbendung lagi. Kasus Madura tepat untuk menggambarkan fenomena ini. Di Madura, kelas menengah yang selama rezim Orde Baru tidur nyenyak mulai menggeliat. Pemainnya adalah kaum pedagang, intelektual, dan kiai. Semenjak otonomi diberlakukan, kelas menengah ini saling bergulat. Kelas yang tadinya berkutat pada aktivitas masing-masing kini manjadi rezim politik yang haus kekuasaan.
Faktanya, desentralisasi memang telah menggeser arena pertarungan dari pusat ke daerah. Lokal menjadi lokus pertempuran baru bagi antarwarga lokal sendiri maupun elite nasional yang menggeser kepentingannya ke daerah. Jelas, konflik kekuasaan di tingkat lokal tak terhindarkan sebagai konsekuensi logis kian mengendurnya “cengkeraman” pusat atas daerah. Pada kondisi karut-marut seperti ini, terwujudnya rezim otoriter di daerah tak terbendung. “Kerajaan lokal” sebagai basis rezim diciptakan untuk menopang kekuasaan tiran.
Pada aras inilah demokrasi lokal sedang dipertaruhkan. Berbagai kekuatan (ideologis) ramai-ramai berebut lokal untuk menegaskan identitas ideologisnya tanpa memedulikan semangat desentralisasi. Masyarakat lokal sebagai agen demokrasi lokal pun kian telantar. Desentralisasi yang diharapkan menyembulkan iklim perubahan justru memunculkan berbagai soal yang runyam. Tentunya, masalah ini kian pelik ketika dibiarkan berlarut-larut.
Dan, harus diakui, desentralisasi memang hanyalah alat. Hasil yang dicapai sangat tergantung pada siapa yang menggunakan alat tersebut. Hasilnya akan baik dan maksimal ketika diarahkan untuk menciptakan masyarakat demokratis di tingkat lokal.
Sebaliknya, ia menjadi bumerang ketika tidak mampu dimanfaatkan dan hanya menyulut perang. Karena itu, hendaknya partisipasi masyarakat lokal untuk mengisi desentralisasi ini perlu dilakukan. Pendampingan dan berbagai bentuk pengawalan mewujudkan demokrasi lokal ini juga perlu diupayakan bersama

sumber:suara karya online