Vaksin meningitis untuk menangkal radang selaput otak para jemaah haji saat berada di Tanah Suci dipastikan positif mengandung enzim babi. Sidang Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) setelah menerima keterangan resmi dari Departemen Kesehatan yang mempertegas bahwa vaksin tersebut mengandung babi, mememastikan penangkal yang selama ini diwajibkan bagi seluruh calon jemaah haji dan umrah asal Indonesia itu haram.

Pertanyaan besar yang selama ini menggelayuti kalangan ulama, tokoh agama, serta para calon dan jemaah yang sudah menunaikan ibadah haji asal Indonesia akhirnya terjawab sudah. Pengurus MUI kepada pers, akhir pekan lalu menyatakan, keterangan resmi dari Departemen Kesehatan soal vaksin meningitis itu sama dengan pendapat MUI. Karena itu, MUI merasa tidak perlu lagi mengirimkan wakil ke Belgia untuk menyaksikan langsung proses pembuatan di negara asal vaksin itu dan memutuskan vaksin itu haram.

Namun, karena vaksin ini sebelumnya sudah digunakan banyak jemaah haji dan umrah, tentunya MUI harus menjelaskan sejelas-jelasnya tentang hukumnya. Pendapat bahwa barang haram (vaksin meningitis) diperbolehkan digunakan dalam keadaan darurat, sepertinya belum cukup untuk menenangkan umat yang sebelumnya pernah mendapat vaksin tersebut. Sebab, siapapun yang hendak menunaikan ibadah haji dan umrah, sudah pasti tak ingin dikotori oleh barang-barang haram.

Penyesalan mendalam dipastikan akan menggoda masyarakat yang telah menjalani keharusan menerima vaksin dimaksud ketika menunaikan ibadah haji atau umrah. Sebab, dalam banyak benak umat Islam selama ini telah tertanam bahwa ibadah dan doa seseorang tidak akan diterima Yang Kuasa bila dalam tubuh mereka terdapat barang haram. Karena itu, agar penyesalan masyarakat tidak dimanfaatkan orang-orang tak bertanggung jawab, maka MUI harus memberikan penjelasan seterang mungkin hingga tak ada lagi penyesalan dan keraguan di kalangan umat.

MUI harus bergerak cepat. Sebab, musim pelaksanaan haji tahun ini sudah dekat, yakni pekan terakhir November mendatang. Itu artinya dalam tiga hingga empat bulan ke depan para calon haji Indonesia sudah harus mengikuti berbagai persiapan, termasuk urusan vaksin untuk ketahanan tubuh dan lainnya. Lalu, apakah dengan diharamkannya meningitis, para calon haji mendatang bebas dari keharusan menerima vaksin? Kalau itu benar, tak ada masalah. Tetapi jika syarat tersebut masih dipertahankan, jelas pemerintah Indonesia sesegera mungkin mencarikan vaksin pengganti. MUI dalam hal ini tentunya harus mengawal dan memastikan kehalalannya.

Pemerintah, juga MUI, harus berupaya maksimal agar tidak mencederai masyarakat dalam menunaikan ibadah. Ingat, setiap umat yang ingin memenuhi kewajiban, termasuk berusaha melaksanakan kewajiban dalam menunaikan ibadah haji, pasti ingin menjalaninya dengan bersih, suci, termasuk biaya. Karena itu, siapapun dipastikan tidak akan rela di tengah upaya maksimal yang mereka lakukan, termasuk dalam hal pengadaan dana, ternyata diri mereka dikotori oleh vaksin yang jelas-jelas haram.

Karena itu, pemerintah dan MUI harus sesegera mungkin mencarikan jalan keluar. Pemerintah Arab Saudi, negara tempat Tanah Suci berada, yang mewajibkan seluruh jemaah yang ingin melaksanakan ibadah umrah dan haji menggunakan vaksin meningitis, supaya segera diajak bicara. Vaksin meningitis yang sudah difatwakan MUI haram bagi pemeluk agama Islam jelas tak boleh digunakan lagi. Lalu apa penggantinya, bagaimana solusinya? MUI harus berada di barisan terdepan dalam menuntaskan masalah vaksin ini. Jangan biarkan masyarakat kita menunaikan ibadah yang sangat sakral itu dalam keraguan.***