Pada suatu hari sekelompok orang yang mengaku dirinya Eksponen 98 melakukan aksi damai di depan Istana Merdeka. Dalam aksi itu mereka menyatakan dukungannya kepada pasangan SBY-Boediono dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2009.

Namun, entah mengapa, aksi itu dinilai oleh orang yang juga mengaku Eksponen 98 lainnya sebagai kelompok reformis gadungan. Dikatakan mereka bahwa aksi yang dilakukan di depan Istana Merdeka itu bertujuan jangka pendek dan menyeragamkan seolah-olah seluruh Eksponen 98 mendukung pasangan nomor dua itu. Dikatakan oleh salah seorang aktivis Eksponen 98 yang menolak aksi di depan Istana Merdeka itu bahwa aktivis 98 saat ini masih memegang teguh komitmen perjuangan.

Sebenarnya migrasi dukungan kepada salah satu pasangan calon presiden (capres) tidak hanya dilakukan oleh sekelompok yang mengaku Eksponen 98. Beragam profesi juga menyatakan diri mendukung salah satu pasangan. Bahkan ulama dan intelektual juga melakukan hal yang sama. Ulama dan intelektual melakukan migrasi besar-besaran untuk memberikan dukungan kepada seluruh pasangan.

Menjelang Pilpres 2009 ini, proses dukung-mendukung, entah by design atau natural, mengalir ke seluruh pasangan peserta pilpres. Dengan mengalirnya dukungan itu, seolah-olah ingin menunjukkan bahwa rakyat mendukung mereka. Dan, akhirnya proses ini menjadi bagian dari pemenangan itu sendiri. Itu sama dengan survei yang menjadi bagian dari pemenangan.

Namun, selain seperti terjadinya perpecahan, misalnya yang dialami oleh kelompok yang mengaku dirinya Eksponen 98, juga terjadi manipulasi dari kebenaran, baik yang bersumber dari agama maupun metode ilmiah. Dengan adanya perpecahan dan manipulasi kebenaran, rakyat awam bingung dan timbul resistensi kepada kaum agama, intelektual, dan cendekiawan. Rakyat awam bertanya-tanya, kebenaran dan metode ilmiah mana yang harus dipercaya ketika di antara mereka saling mengungkapkan kebenaran yang isinya saling bertentangan.

Keterlibatan cendekiawan dalam kancah politik dan kekuasaan sebenarnya sudah menjadi perdebatan sejak dahulu. Intelektual Prancis, Julien Benda, mengatakan, cendekiawan yang terlibat dalam kancah politik (kekuasaan) dan mengabdikan dirinya pada kegiatan politik praktis dan melupakan tugasnya sebagai penjaga moral merupakan kaum cendekiawan yang melakukan pengkhianatan (la trahison des clercs). Julien Benda lebih lanjut mengatakan, tugas seorang cendekiawan atau intelektual bukan untuk mengubah dunia, melainkan untuk tetap setia pada suatu cita-cita yang perlu dipertahankan demi moralitas umat manusia, seperti keadilan (la justice), kebenaran (la verite), dan rasio (la raison).

Sedangkan Karl Mannhein justru mengatakan sebaliknya. Dia mengatakan, cendekiawan yang tidak terlibat dalam kerja praksis dan hanya menyuarakan kebenaran dari menara gading justru mengkhianati kaum cendekiawan. Dari kedua teori ini, cendekiawan dari Italia, Antonio Gramsci, mengambil jalan tengah. Menurutnya, cendekiawan ada dua. Pertama cendekiawan tradisional seperti ulama, guru, dan kelompok-kelompok intelektual lainnya seperti akademisi. Kedua, cendekiawan organik, yakni kaum profesional.

Dari teori-teori ini, sebenarnya tidak salah dan tidak benar apabila cendekiawan terlibat dalam politik praktis. Yang lebih penting adalah seperti yang dikatakan Benda, mempertahankan moralitas umat manusia, seperti keadilan, kebenaran, dan rasio. Namun, di Indonesia yang menjadi permasalahan adalah teori-teori itu ditabrak semua. Yang tradisional menjadi profesional dan yang profesional tidak bisa menjalankan kecendekiawanannya. Ia tidak hanya melakukan pengkhianatan, tetapi kebohongan atau kepalsuan atas nama kecendekiawanannya.

Adanya fenomena yang marak tentang aktivitas tidak salah dan tidak benar dari para cendekiawan ini di Indonesia, menurut penulis disebabkan beberapa hal. Pertama, kekuasaan di Indonesia merupakan sesuatu yang luks, sehingga semua kelompok, tidak hanya cendekiawan, berusaha untuk terlibat dalam proses-proses kekuasaan. Mereka yang sebelumnya adalah cendekiawan tradisional tiba-tiba menjadi profesional ketika proses-proses perebutan kekuasaan terjadi. Tentu tidak mudah jika seorang yang masuk kategori tradisional tiba-tiba menjadi profesional.

Kedua, banyaknya cendekiawan yang profesional, namun tidak mempunyai pekerjaan yang tetap. Mereka meski mempunyai lembaga atau institut, namun hidupnya ditopang dari proyek yang kadang ada kadang tidak ada. Akibatnya, banyak di antara mereka yang menjual ide, gagasan, hasil riset, dan survei kepada pasangan-pasangan yang mau membelinya. Tentu dalam transaksi ini penjual produk harus mau menuruti keinginan-keinginan pembeli.

Ketiga, meski ada cendekiawan yang mempunyai pekerjaan tetap, misalnya statusnya dosen PNS, mereka tetap saja mau terlibat dalam proses-proses kekuasaan. Ini dilakukan dengan tujuan untuk memproleh gaji atau jabatan yang lebih tinggi.

Dari kesemua faktor itu, bisa disimpulkan sebenarnya faktor uanglah yang membuat mereka melakukan aktivitas-aktivitas tidak benar dan tidak salah itu. Uang akhirnya menjadi ideologi. Bayangkan, peneliti mana yang tidak tergiur ketika ditawari melakukan riset atau survei dengan pesan-pesan dengan nilai ratusan miliar rupiah? Ulama mana yang tidak tergiur ketika pesantren atau lembaga pendidikannnya dibantu ratusan juta rupiah? Akademisi atau mantan aktivis mana yang tidak tergiur ketika ditawari ratusan juta untuk menjadi tim sukses?

Kesimpulan lain dari apa yang terjadi ini bisa kita logikakan antara pendapat Gramsci dan Benda. Gramsci mengatakan, semua manusia adalah cendekiawan (intelektual), namun tidak semua orang dalam masyarakat memiliki fungsi cendekiawan. Fungsi cendekiawan, berdasarkan teori Benda, adalah untuk tetap setia kepada suatu cita-cita yang perlu dipertahankan demi moralitas umat manusia, seperti keadilan (la justice), kebenaran (la verite) dan rasio (la raison). Nah, apabila saat-saat ini para cendekiawan saling berbedat dengan dasar subjektif, maka ia tidak bisa menjalankan fungsinya

sumber:suara karya online