Sukses besar tradisi demokrasi prosedural kembali ditoreh. Melalui Pemilu Presiden (Pilpres) 2009, ratusan juta anak bangsa membubuhkan contrengan di atas gambar tiga pasang calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres).

Rutinitas pesta demokrasi melalui pilpres, tak terkecuali Pilpres 2009, merupakan buah dari persemaian tradisi demokrasi yang kini dalam proses konsolidasi. Benang merah dari demokrasi tak lain adalah kedaulatan rakyat. Tapi, kedaulatan rakyat yang menjadi cita-cita asasi demokrasi tidak selamanya terejawantahkan dalam gerak penyelenggaraan politik dan kekuasaan.

Tidak ada yang menjamin pascapilpres kali ini kedaulatan rakyat benar-benar terwujud. Beban inilah yang sejatinya menjadi cita-cita demokrasi dan tujuan suci penyelenggaraan pilpres, bukan yang lain. Apalagi, pilpres meniscayakan partisipasi, motivasi, dan keikutsertaan masyarakat. Tanpa partisipasi masyarakat, demokrasi bak macan ompong dan defisit legitimasi.

Tak lain, motivasi masyarakat dalam pilpres tidaklah dilatari oleh harapan kosong akan perubahan. Di balik itu semua, secercah harapan mengalir deras mengikuti denyut nadi yang kemudian menggerakkan tangan untuk mencontreng.

Ilusi Demokrasi

Sejauh kepekaan sosial-politik merasakan, kedaulatan rakyat di alam demokrasi saat ini terasa jauh panggang dari api. Wajah kedaulatan rakyat tertindih obsesi arogan elite-elite politik yang terjelma dalam bentuk demokratisasi elitisme dan kepemimpinan transaksional. Aspirasi, kepentingan, dan kebutuhan rakyat terdepak dari panggung mulia demokrasi.

Dalam kekuasaan transaksional, demokrasi tidak lagi berbicara tentang ”mereka” (kemaslahatan bangsa), tapi saya atau kami (individu, keluarga, dan golongan-partai politik). Buntutnya adalah kekerasan demokrasi dalam bentuk relasi yang hierarkis (atas-bawah), superior-inferior, kuat-lemah, dan lain-lain.

Artinya, terjadi peminggiran, marginalisasi, pengabaian, kesenjangan, dan proses isolasi terhadap kepentingan rakyat kebanyakan. Cita-cita demokrasi seperti keberpihakan, kesejahteraan, dan kemakmuran hanya ilusi.

Sementara itu, garda depan dan candradimuka demokrasi berada di atas menara gading yang sulit dijamah. Alih-alih menjadi payung kesejahteraan, demokrasi malah membuka jalan kebebasan sebesar-besarnya bagi oknum-oknum politisi untuk bertindak di luar koridor amanah dan tanggung jawab laiknya pemimpin bangsa.

Tontonan akrobatik dan sandiwara demokrasi elite-elite politik bukan fenomena asing lagi. Maraknya korupsi, suap-menyuap, dan semisalnya menjadi contoh. Sebagian terungkap, sementara lainnya bebas melenggang. Tanpa ada ujung, posisi rakyat nyaris tersubordinasi oleh kepentingan-kepentingan pembajak demokrasi, walau gaung reformasi terus menggema.

Pemilu menjadi rutinitas lima tahunan. Pada era reformasi, dua kali pemilu demokratis diselenggarakan. Namun, rentetan pengalaman pesta demokrasi tetap saja menyisakan anomali-anomali kedaulatan rakyat. Gradualitas demokrasi yang diyakini sebagai strategi dan taktik seakan tersedak dan tersandera oleh banyolan-banyolan tidak populer elite-elite politik.

Slogan-slogan aspirasi dan keberpihakan rakyat sepi dari ruang-ruang demokrasi. Kalaupun ada, tak lebih sebatas tameng dan polesan citra, terlebih lagi mendekati even akbar pesta demokrasi seperti Pilpres 2009.

Lihat saja, wajah demokrasi menjelang hajatan Pilpres 2009 menampakkan suasana girang, kegembiraan, dan pesona elok. Elite-elite politik saling bersekutu, berkoloni, dan menyerukan jargon serta slogan atas nama kedaulatan rakyat. Relasi sosial, emosional, dan politik berubah total seakan tidak ada sekat-sekat rasa kikuk, canggung, dan gamang. Kostruksi relasi antara rakyat dengan elite politik seperti dalam habitat simbiosis mutualisme dan kemesraan etis politis.

Janji-janji politik, iming-iming kesejahteraan, panorama-panorama perubahan jor-joran menggelegar menyeruak masuk ke liang-liang kesadaran rakyat sebagai bumbu-bumbu penarik simpati. Pada ranah inilah elite-elite politik memosisikan sebagai sosok-sosok yang akomodatif, mutual, dan sinergik-interkonektif dengan perihal hajat hidup masyarakat.

Pola, mental, dan sikap sosialis serta dermawan tumbuh merekah bak jamur di musim penghujan. Tindak-tanduk seperti itu tak luput menyelipkan slogan-slogan kedaulatan rakyat.

Slogan kedaulatan rakyat laris-manis menjadi manuver jualan politik dalam kampanye menjelang pilpres. Namun, dalam praktiknya, kedaulatan rakyat menjadi semacam wacana yang dipaksakan, tanpa jejak, dan absurd realisasinya. Atau, merujuk pada tesis Claude Lefort (1988), pemilu (pilpres) hanyalah perayaan dan pernyataan simbolis bahwa ”kedaulatan” itu dimiliki oleh yang banyak (rakyat) yang dipinjamkan kepada politisi.

Komitmen

Dalam konteks belantika politik kita, tesis tersebut mendapat pembenaran. Yakni, sebuah proses peminjaman kedaulatan melalui pilpres sebagai media transaksi legal-konstusional yang kerap disandingkan dengan bahasa pesta demokrasi. Parahnya lagi, pesta demokrasi dimaknai secara awam, temporer, dan sarat reduksi serta distorsi akan maksud dan tujuan pesta demokrasi.

Untuk kali kedua pada era reformasi, konstelasi politik nasional telah mendendangkan pilpres secara langsung. Sebagaimana diisaratkan juga oleh M. Jusuf Kalla bahwa demokrasi hanyalah alat dan bukan tujuan, sejatinya konsolidasi tidak berhenti di pengujung pesta demokrasi (kampanye dan momentum pencontrengan). Komitmen konsolidasi demokrasi harus terus dipupuk, disirami, dan disemai.

Artinya, meminjam ungkapan Juan J. Linz dan Alfred Stephen (1996), pemilu bukanlah satu-satunya faktor dalam konsolidasi demokrasi. Demokrasi amat berkaitan dengan faktor-faktor nonpolitik seperti komunikasi dan kebebasan berkumpul (civil society), konstitusi (rule of law), norma-norma birokrasi yang sah-rasional (state apparatus), serta tradisi pasar (economic society)

sumber:jawapos