Baru membaca kasus sengkarutnya DPT saja, masyarakat sudah dihinggapi kekhawatiran ekstra, Pilpres 2009 ini akan banyak diwarnai oleh praktik-praktik ketidakjujuran, seperti mark up suara atau penggelembungan perolehan, dari yang semula kecil kemudian dibuat jadi besar. Sedangkan dari suara yang besar, yang seharusnya menang banyak, dibuat menjadi menang tipis atau bahkan kalah telak. Apalagi, kalau sebelumnya “politisasi” kekalahan atau kemenangan sudah banyak “dijual” lewat publikasi hasil survei.

Kegamangan yang merebak di masyarakat itulah yang seharusnya disikapi oleh “birokrat-birokrat” Pilpres 2009 bahwa sudah seharusnya mereka ini mengedepankan prinsip. Meminjam tema judul lagu Dewi Yul dan Broery Marantika, “jangan lagi ada dusta”, kecuali jika mereka ikut menjadi pemburu kemenangan, sementara kepentingan aspirasi objektif masyarakat diabaikan.

Kalau di Pilpres 2009 ini masih banyak penyakit yang ditutup-tutupi oleh penyelenggara pemilu, ini identik dengan membenarkan “industri dusta” merusak bekerjanya idealisme demokrasi. Hak rakyat dalam berpartisipasi membangun negara dikalahkan oleh praktik kecurangan dan keculasan, yang ditutup-tutupi oleh kepentingan meraih kemenangan (kekuasaan).

Gunnar Myrdal, sosiolog dan peneliti, pernah mengingatkan bahwa suatu negara disebut lembek ketika mentalitas kerja birokrat atau pejabat-pejabat negaranya lamban, indisipliner, sering menyalahgunakan kewenangan, atau gampang berlaku tidak jujur. Mentalitas yang demikian inilah yang membuat kehidupan negara menjadi karut marut. Ketika dipercaya menjadi birokrat atau pemegang tanggung jawab rakyat, ia tidak menjalankan tugasnya dengan benar. Kebenaran dan kejujuran dikalahkan oleh kepentingan politik dan perburuan mengail keuntungan bersifat instan.

Apa yang disebut Myrdal itu sebenarnya tergolong kritik cerdas terhadap setiap pelayan masyarakat atau birokrat. Myrdal mengidolakan birokrat yang kuat dalam mengemban layanan publik, yang selalu mendahulukan kepentingan masyarakat dibanding kepentingan pribadi dan golongan, atau birokrat yang menempatkan etos kerja sebagai napas utama dalam kinerjanya.

Komitmen dan teguh pendirian merupakan senyawa nilai-nilai moralitas luhur yang dijadikan tolok ukur keimanan seseorang. Kalau keteguhan pada janji dan kinerja bermoral bisa ditegakkannya, ini merupakan modal besarnya untuk layak disebut beragama atau beriman dalam konstruksi bermasyarakat dan bernegara. Hanya pantas disebut pendusta agama dan pengkhianat teologis, yang aktivitasnya baik secara individual maupun struktural tidak ditegakkan atas dasar amanat dan keteguhan pada janji, termasuk memegang prinsip kejujuran.

Dalam berpolitik (Pilpres 2009), kebohongan juga tidak sepatutnya dijadikan pembenaran. Pasalnya, dalam suksesi seperti ini, keterlibatan rakyat telah menjadi “harga istimewa” yang menentukan masa depan citra negara, agama, daerah, dan bahkan dunia politik. Apalah gunanya merebut kekuasaan (kursi) kalau dusta dijadikan senjata atau “berhala” dan “industri” kepentingan politik individual, golongan, dan partai?

Kita tahu bahwa larangan berbohong merupakan peringatan keras yang sangat ditekankan oleh agama agar jangan sampai dilakukan. Pasalnya, kebohongan itu dapat menimbulkan akibat buruk yang tidak hanya menimpa pelakunya saja, tetapi juga sering kali dapat merugikan atau bahkan mencelakakan orang lain, baik secara individual maupun secara massal.

Menurut seorang mufasir, Syekh Muhammad Ali Asshabuni, bahwa larangan dengan kalimat ijtanibu (jauhi/ tinggalkan) ini merupakan bentuk larangan yang lebih keras daripada kalimat hurrima (diharamkan). Larangan dengan kalimat ijtanibu ini sama dengan kalimat laa taqrabu (jangan dekat-dekat), misalnya pada kalimat laa taqrabu az zina atau laa taqrabu maal al yatiim. Kedua bentuk kalimat larangan (ijtanibu dan laa taqrabu) ini menunjukkan tingkat keharaman yang sangat tinggi (hurmatun syadidah).

Hal tersebut didasarkan pada tekstualisasi ayat menyuruh meninggalkan berhala-berhala yang berarti menjauhi kemusyrikan. Sudah sangat dimaklumi bahwa tidak ada dosa yang lebih besar daripada syirik (menyekutukan Tuhan).

Rasulullah SAW juga pernah memperingatkan kepada umatnya agar menjauhi kebohongan melalui sebuah hadits riwayat Imam Ahmad dari sahabat Abu Bakar: “Tinggalkanlah kebohongan karena sesungguhnya kebohongan itu dapat menjauhkan (seseorang dari) iman.”

Sebaliknya, apabila orang itu memiliki iman yang baik, niscaya dia tidak akan berani berbohong. Pasalnya, dia meyakini kalau setiap ucapan dan tingkah lakunya tidak dapat lepas dari pengawasan Tuhan Yang Maha Mendengar dan Maha Melihat (As-Samii dan Al-Bashiir).

Pendengaran dan penglihatan Tuhan tidak terhalang oleh ruang dan waktu, juga tidak terpengaruh oleh kondisi dan situasi apa pun. Itulah sebabnya, Rasulullah SAW pernah menyatakan bahwa seseorang tidak akan pernah mencuri selama dia masih punya iman; seseorang tidak akan pernah berzina selama dia masih punya iman, karena dia merasa tidak mungkin dapat bersembunyi atau menghindar dari pengamatan Tuhan.

Kalau kebohongan itu dilakukan oleh seseorang dalam berhubungan dengan orang lain secara individual/personal, maka akibat buruknya mungkin hanya menimpa pelakunya atau orang yang dibohongi saja. Namun, kalau kebohongan itu dilakukan dalam hal yang menyangkut kepentingan publik (kepentingan umum), akibat buruknya dapat mengenai masyarakat secara luas. Oleh sebab itu, dalam banyak kesempatan Allah berulang kali mencela dan mengancam bahkan mengutuk/melaknat orang-orang yang suka berbohong (Kabul, 2003). Di dalam Al-Qur’an sangat banyak ayat yang menerangkan tentang kebohongan ini, baik yang bersifat ancaman, kutukan maupun penghinaan terhadap para pembohong (pendusta).

Uraian tersebut jelas menunjukkan bahwa kebohongan, termasuk dalam berpolitik (Pilpres 2009), dapat berdampak makro terhadap kehidupan masyarakat dan bernegara. Bukan hanya citra masyarakat yang ternoda, melainkan agama yang dipeluk masyarakat juga ternoda parah. Julukan sebagai “negara berbasis agama” hanya manis dalam untaian kata, sedangkan dalam kenyataan sangat menyakitkan akibat sarat oportunis yang menolelir berjayanya penyakit dusta.

Bagaimana mungkin masyarakat yang dikenal mempunyai prinsip kejujuran justru terlibat dalam “penghalalan” dusta. Dan, selayaknya komunitas politik di Indonesia yang terlibat menjadi birokrat sukses atau mesin struktural penyelenggaraan Pilpres 2009 mau menghormati doktrin moral. Dengan penghormatan atau penguatan moral di segala lini “permainan politik”, maka konstruksi permainan yang benar, akuntabel, dan berkeadilan tetap terjaga.

sumber:http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=230828