Delapan perguruan tinggi di Indonesia masuk dalam daftar 200 universitas terbaik di Asia versi lembaga pemeringkat universitas dunia, Times Higher Education Supplement-Quacquarelli Symonds (THES QS). Kedelapan universitas tersebut adalah Universitas Indonesia (UI), Universitas Gadjah Mada (UGM), Institut Teknologi Bandung (ITB), Institut Pertanian Bogor (IPB), Universitas Airlangga (Unair), Universitas Sebelas Maret (UNS), Universitas Diponegoro (Undip), dan Universitas Brawijaya (Unibraw).

Berdasarkan pemeringkatan THES QS, Mei 2009, UI berada di peringkat 50, UGM 63, ITB 80, IPB 119, Unair 130, UNS dan Undip di peringkat 171 dan Unibraw 191.

Ukuran sebuah perguruan tinggi bertaraf internasional itu biasanya berdasarkan dukungan sarana dan prasarana yang tersedia. Sumber daya manusia yang mengelola perguruan tinggi tersebut pun, baik pengajar, tenaga teknis maupun lainnya, memiliki kemampuan profesional yang cukup mumpuni.

Namun, terlepas dari itu semua, mampukah anak-anak orang miskin menikmati perguruan tinggi bonafide seperti UI dan yang lainnya, sedangkan kemampuan ekonomi keluarga mereka sangat pas-pasan, tidak mempunyai dana sangat besar untuk membayar segala kebutuhan dana pendidikan tinggi sedemikian?

Yang pasti, walaupun negeri ini memiliki perguruan tinggi yang sudah bertaraf hebat, namun hal tersebut pasti tidak memiliki dampak perubahan sama sekali bagi dunia pendidikan rakyat ini. Sebab, mereka tetap saja ibarat menegakkan benang basah untuk masuk perguruan tinggi bonafide. Ini merupakan sebuah keniscayaan tak terbantahkan. Dengan demikian, perguruan tinggi bonafide bukan milik para anak orang miskin.

Perguruan tinggi yang sempurna, baik sarana maupun prasarananya, hanya menjadi barang tontonan belaka bagi anak-anak miskin. Bangunan megah dengan segala isinya menjadi sangat sulit untuk disentuh, apalagi dimasuki. Mereka gigit jari di luar pagar megah perguruan tinggi demikian.

Yang jelas, perguruan tinggi seperti itu hanya menjadi milik anak-anak orang kaya yang berkantong tebal. Anak-anak orang kaya lebih memiliki peluang besar untuk menikmati pendidikan di perguruan tinggi bonafide.

Oleh karena itu, yang kaya ketika masuk perguruan tinggi semacam itu akan berpeluang untuk lebih hebat kualitas pendidikannya. Sedangkan anak orang miskin yang menimba pendidikan tinggi di perguruan tinggi dengan sarana dan prasarana yang sangat mengenaskan, agak kesusahan untuk mendapatkan pelayanan pendidikan yang berkualitas, yang dapat meningkatkan prestasi akademiknya dan prestasi-prestasi lain yang mendukung masa depannya.

Pandangan publik mengatakan, makin mumpuni perlengkapan yang ada dalam sebuah perguruan tinggi, maka ini akan makin baik bagi proses pendidikan yang sedang dijalankan. Namun, harga yang harus dibayar sangat mahal. Sebaliknya, makin minus perlengkapan yang tersedia di sebuah perguruan tinggi, maka akan makin berdampak buruk pada proses pendidikan yang dilangsungkan. Minusnya perlengkapan memang membuat harganya sangat murah. Namun, hal tersebut kemudian menjadi kunci utama kegagalan penyelenggaraan pendidikan tinggi yang mencerdaskan dan mencerahkan.

Diakui atau tidak, ketika kelas perguruan tinggi sudah terkotak-kotak dengan sedemikian rupa, sesuai dengan sarana dan prasarana yang dimiliki setiap perguruan tinggi, maka ini akan memberikan efek sangat nyata terhadap pelayanan pendidikan yang tidak merata. Yang miskin dilarang duduk di bangku perguruan tinggi bonafide. Mereka akan terpinggirkan, baik secara sadar maupun tidak.

Masih beruntung, mereka bisa menikmati pendidikan tinggi walaupun perguruan tingginya sangat jauh dari layak untuk dijadikan tempat belajar. Sebab, infrastruktur dan suprastruktur yang ada di dalamnya cukup mengenaskan (baca: realitas). Gedungnya pun tidak pernah dicat. Para pengajarnya juga tidak memiliki kecakapan disiplin pengetahuan yang baik. Perpustakaannya tidak pernah memiliki buku-buku terbaru sebagai tambahan referensi pengetahuan. Bangku kuliahnjuga tidak layak ditempati sebab sudah uzur.

Pertanyaan selanjutnya adalah inikah yang diharapkan pemerintah dengan hanya bangga memiliki perguruan tinggi bonafide, namun anak-anak orang miskin tidak memiliki hak sama dengan anak-anak orang kaya untuk menikmati pendidikan tinggi yang bonafide? Jika selama ini praksis pendidikan tinggi di sejumlah perguruan tinggi yang dianggap bertaraf internasional tidak memberikan hak sama bagi anak-anak orang miskin belajar, maka ini bisa disebut kegagalan pemerintah dalam melayani setiap anak bangsa untuk diperlakukan secara adil dalam mengakses dunia pendidikan.

Pemerintah hanya cukup bangga dengan telah dimasukkannya sejumlah perguruan tinggi di pentas internasional, namun tidak dan belum bangga apabila berupaya memasukkan anak-anak orang miskin agar bisa belajar di perguruan tinggi demikian. Seolah pemerintah dalam konteks demikian ikut meminggirkan anak-anak orang miskin untuk bisa meraih akses pendidikan berkualitas.

Oleh karena itu, komitmen dan kehendak politik pemerintah untuk memperjuangkan pendidikan anak-anak orang miskin ke jenjang lebih tinggi, yang didanai langsung oleh pemerintah, masih ibarat jauh panggang dari api. Para elite di negeri ini belum dan tidak memiliki kesadaran sosial sangat tinggi agar anak-anak orang miskin segera dibebaskan dari kemiskinan pendidikan.

Ketika ini kemudian menjadi persoalan inti yang menyebabkan ada jurang pemisah antara perguruan tinggi bonafide dan hak pendidikan anak-anak orang miskin, maka menjadi penting apabila pemimpin baru negeri ini harus melakukan terobosan kebijakan pendidikan yang benar-benar memedulikan hak pendidikan anak-anak orang miskin.

Pemilu 9 April lalu sudah selesai dan Pemilihan Presiden 8 Juli 2009 akan segera dilangsungkan. Semoga pemerintahan baru mendatang memiliki para pemimpin yang berkesadaran kerakyatan baik di tingkat eksekutif maupun legislatif demi kemajuan bangsa dan negara ke depan.

sumber:suara karya online