Dua hari lagi pemilihan presiden (pilpres) tahap pertama akan dilaksanakan di seluruh Indonesia. Apakah pemilihan itu satu putaran atau dua putaran, itu tergantung pada keputusan yang diambil oleh masyarakat Indonesia. Selama beberapa hari terakhir ini, masyarakat disuguhi (ditawari) pameran “impian” atau “cita-cita” yang dikemas indah dalam bentuk visi, misi, dan rencana program kegiatan pembangunan.

Pengertian pro rakyat bisa diinterpretasikan berbeda-beda. Ada yang dengan penuh percaya diri berusaha menawarkan pendidikan, kesehatan, dan pemenuhan kebutuhan pokok lainnya secara “gratis”. Artinya, kalau rakyat tidak mampu, segalanya akan dicukupi atau dibayar oleh pemerintah. Dananya diambil dari pendapatan pajak, penghasilan BUMN, atau dari pinjaman luar negeri yang harus dibayar oleh anak cucu bangsa ini.

Dalam kampanye nyaris tidak ada satu pun dari capres dan cawapres yang melihatnya dari sudut keluarga atau manusia Indonesia melalui proses pemberdayaan dengan ajakan kerja keras. Umumnya para capres/cawapres melihat dari penyediaan sekolah, fasilitas kesehatan, dan modal kerja, diiringi perbaikan infrastruktur dan penyediaan dana yang disalurkan melalui bank dengan sistem pasar terbuka.

Padahal, di bagian “sana” ada faktor manusia, penduduk atau keluarga yang nilai indeks pembangunan manusia (IPM)-nya atau human development index (HDI)-nya rendah, sehingga hampir tidak mampu menjangkau fasilitas yang disediakan tersebut.

Pada umumnya indikator keberhasilan berbagai upaya itu diukur dengan miliar atau triliun rupiah yang disediakan. Jadi, tidak pada berapa banyak keluarga tidak mampu bisa dijangkau, atau meningkat kemampuannya mengakses sekolah atau fasilitas pelatihan keterampilan, sehingga makin cerdas dan mampu mengambil prakarsa. Selain itu, tidak juga diukur dari kemampuannya mengakses fasilitas kesehatan atau makin banyak penduduk mampu mengakses modal agar sanggup menjadi pemilik usaha, yang usahanya memberi nilai tambah dan mampu mengangkat derajat dan martabatnya sebagai manusia terhormat.

Proses pembangunan masa depan diharapkan menempatkan keluarga dan penduduk sebagai titik sentral pembangunan. Penempatan penduduk sebagai titik sentral pembangunan tidak boleh hanya menjadi monopoli pembangunan politik yang memberikan hak kepada setiap penduduk untuk mempunyai suara sama, tetapi menyebar pada seluruh proses pemberdayaan yang demokratis dan meletakkan pilihan pada setiap penduduk.

Pendekatan ini memerlukan cara pandang penawaran pembangunan yang berbeda. Sekali lagi ukurannya, seperti dipesankan oleh millennium development goals (MDGs), gerakan hak-hak manusia, atau gerakan demokratisasi, adalah manusia. Karena itu, kalau dalam gerakan demokratisasi ukurannya adalah pemilu yang terbuka, demokratis, dan jurdil, maka dalam pembangunan sosial-ekonomi yang menempatkan penduduk sebagai titik sentral pembangunan, salah satu acuannya adalah pendekatan pemenuhan sasaran dan target-target MDGs. Sasaran itu adalah peningkatan peran dan fungsi keluarga secara paripurna, merata, dan berpihak pada keluarga kurang beruntung.

Pada masa lalu bangsa ini mampu menjadi contoh yang berhasil dalam penanganan masalah kependudukan melalui program KB. Karena itu, tidak mustahil kita akan mampu mendaratkan penanganan MDGs. MDGs disepakati oleh dua orang presiden kita. Pertama oleh Presiden Megawati tahun 2000 dan kedua oleh Presiden SBY tahun 2005, serta oleh hampir 200 kepala negara dari seluruh dunia melalui pemberdayaan keluarga pada tingkat pedesaan. Untuk itu, kita perlu memperkuat komitmen dan dukungan operasional pada pemberdayaan keluarga melalui pengembangan kembali modal sosial. Modal sosial tersebut berupa budaya hidup gotong royong, kebersamaan antara mereka yang sudah berhasil dan keluarga tertinggal, dan kepedulian antarsesama anak bangsa.

Untuk itulah kegiatan mahasiswa dan banyak pemerintah daerah yang telah membentuk dan mengembangkan pos pemberdayaan keluarga (posdaya) di pedesaan perlu segera didukung pemerintah dengan mengembangkannya menjadi program link and match untuk perguruan tinggi, sekolah, dan pusat-pusat pemberdayaan penduduk lainnya. Pusat-pusat pelatihan dan pemberdayaan masyarakat diberi anggaran yang memadai agar bisa dikembangkan menjadi pusat tumpuan pemberdayaan yang mampu mengangkat anak bangsa menuju ke posisi yang makin mandiri dan siap membangun keluarga dan seluruh anak bangsa ini secara gotong royong.

Pendekatan pembangunan ini, menurut para ahli, harus menempatkan birokrasi yang menurut anggapan banyak kalangan harus direformasi menjadi kekuatan pendamping, kekuatan fasilitator yang bertindak sebagai guru yang bangga melihat murid atau siswanya maju melebihi dirinya. Birokrasi mestinya bangga melihat warga miskin berubah menjadi pengusaha yang dengan kesadaran tinggi, karena mendapat pendampingan dan fasilitas yang positif, membayar pajak.

Proses pemberdayaan itu keberhasilannya diukur dari makin berkembangnya jumlah penduduk yang maju, terbebas dari kebodohan, terlepas dari lembah kemiskinan, dan kembali menjadi masyarakat gotong royong dan peduli terhadap sesama. Jadi, bukan pada berapa miliar atau triliun rupiah yang dianggarkan. Setiap anggota keluarga bekerja keras membangun kemandirian dan kebanggaan sebagai warga terhormat yang hidup bahagia, sejahtera, dan mandiri. Insya Allah

sumber:suara karya online