Persoalan kemiskinan seakan tidak mau beranjak dari bumi Indonesia. Semua daya dan upaya telah dicoba oleh pemerintah untuk menanggulanggi persoalan tersebut, namun itu seakan tidak mempunyai arti bagi rakyat miskin. Kenyataannya, bukannya kemiskinan yang berkurang, melainkan korupsi dan kekerasan yang makin merajalela di Bumi Pertiwi ini.

Usaha pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan dengan segudang programnya seakan berhenti di tengah jalan dan cenderung salah sasaran. Sebutlah contohnya seperti bantuan langsung tunai (BLT), raskin, surat kesehatan orang miskin, dan lain-lain. Dari contoh tersebut dapat kita tarik benang merahnya bahwa persoalan penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah cenderung bersifat praktis dan memanjakan masyarakat, bahkan menumpulkan sifat kreativitas masyarakat untuk keluar dari belenggu kemiskinan yang telah mengakar. Pendekatan penanggulangan kemiskinan lebih cenderung bersifat struktural.

Namun, jika kita cermati, banyak faktor yang menyebabkan kemiskinan masih menggerogoti bangsa Indonesia yang terkenal dengan kekayaan alamnya yang melimpah. Di antaranya, pertama, polemik selalu berkaitan dengan soal kriteria dan jumlah orang miskin. Kedua, untuk mengukur masyarakat miskin atau tidak miskin, masih selalu digunakan ukuran yang bersifat ekonomis. Padahal, kemiskinan bukan melulu persoalan ekonomi. Akibatnya, kebijakan yang dikeluarkan pemerintah menjadi tidak signifikan.

Dalam pandangan Sinaga dan White (1980) dirumuskan kemiskinan menjadi tiga bagianm yaitu kemiskinan alamiah, kemiskinan kultural, dan kemiskinan struktural. Kemiskinan alamiah adalah kemiskinan yang timbul akibat sumber daya alam yang terbatas, penggunaan teknologi yang rendah, dan bencana alam.

Sedangkan kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang diderita oleh masyarakat akibat dari struktur sosial masyarakat tersebut. Sebab, struktur yang ada dalam masyarakat tersebut tidak memungkinkan mereka menggunakan sumber pendapatan yang sebenarnya tersedia bagi mereka (Selo Soemardjan, 1980).

Sedangkan dalam definisi lain, kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang terjadi karena kelembagaan-kelembagaan yang ada membuat kelompok masyarakat tidak menguasai sarana ekonomi dan fasilitas-fasilitas secara merata (Soetomo, 2004). Kemiskinan kultural lebih dekat pada kondisi kemiskinan yang disebabkan oleh nilai-nilai budaya masyarakat yang cenderung menghambat semangat berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan kehidupan sosial (Darmawan, 2004).

Melihat persoalan kemiskinan yang hampir tidak pernah lepas dari pundak bangsa Indonesia sekarang ini atau lebih dekat dengan sebutan kemiskinan yang telah membudaya, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk keluar dari kemiskinan tersebut. Pertama, penanggulangan kemiskinan dengan fokus perhatian pada aspek ekonomi, yang terbukti mengalami kegagalan. Sebab, pengentasan kemiskinan yang direduksi dalam soal-soal ekonomi tidak akan mewakili persoalan kemiskinan yang sebenarnya.

Dalam konteks budaya, orang miskin diindikasikan dengan terlembaganya nilai-nilai seperti apatis, apolitis, fatalistik, ketidakberdayaan, dan sebagainya. Sedangkan dalam dimensi lain, banyak orang menjadi miskin pada hakikatnya karena mengalami kemiskinan struktural dan politis.

Kedua, kebijakan negara selama ini lebih bernuansa karitatif (kemurahan hati) ketimbang produktivitas. Dengan demikian, program-program kebijakan itu tidak mampu memunculkan dorongan dari masyarakat miskin itu sendiri untuk berupaya keluar dari kemiskinannya. Sebaliknya, mereka akan selalu menggantungkan diri pada bantuan yang diberikan oleh pihak lain. Padahal, program penanggulangan kemiskinan seharusnya diarahkan supaya mereka menjadi mandiri dan produktif.

Ketiga, negara masih memosisikan masyarakat miskin sebagai objek daripada subjek. Seharusnya, mereka dijadikan subjek, yaitu sebagai pelaku perubahan yang aktif terlibat dalam aktivitas program penanggulangan kemiskinan. Dengan demikian, suara si miskin dapat menjadi acuan dalam perumusan kebijakan atau penanggulangan kemiskinan (Chambers, 1990).

Keempat, dalam penanganan kemiskinan, pemerintah masih bertindak sebagai penguasa daripada fasilitator. Kerap kali campur tangan pemerintah masih terlalu luas dalam kehidupan orang-orang miskin. Seolah pemerintah sudah lebih tahu kebutuhan orang miskin daripada si miskin itu sendiri. Seharusnya, pemerintah bertindak sebagai fasilitator, yang bertugas mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki masyarakat miskin.

Selain kekeliruan cara pandang negara dalam melihat kemiskinan di atas, pada dasarnya ada dua faktor pokok yang dapat menyebabkan kegagalan program penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Pertama, program-program penanggulangan kemiskinan selama ini cenderung berfokus pada upaya penyaluran “bantuan-bantuan sosial” praktis untuk orang miskin. Upaya seperti ini tentu akan sulit menyelesaikan persoalan kemiskinan yang ada. Apalagi, sifat bantuan itu tidaklah berbentuk pemberdayaan, tetapi sebaliknya, menimbulkan ketergantungan.

Program-program bantuan yang berorientasi pada kedermawanan pemerintah justru memperburuk sikap dan perilaku masyarakat miskin, bahkan mereka yang tidak miskin. Program penanggulangan kemiskinan seharusnya lebih difokuskan pada upaya menumbuhkan budaya ekonomi produktif. Dengan begitu, program itu mampu membebaskan ketergantungan orang miskin yang bersifat permanen. Di lain pihak, program-program bantuan sosial ini juga memberi peluang terjadinya korupsi dalam penyalurannya.

Kedua, gagalnya program penanggulangan kemiskinan adalah kurangnya pemahaman berbagai pihak tentang penyebab kemiskinan itu sendiri. Dengan demikian, program-program pengentasan yang ada tidak didasarkan pada isu-isu kemiskinan yang bersifat lokal dan kontekstual. Akhirnya, banyak program sering tumpang tindih, tidak efektif, dan tidak efisien ketika dijadikan sebagai “obat” untuk menyembuhkan kemiskinan.

Melihat fakta kemiskinan di atas, kebijakan negara dalam upaya menanggulangi kemiskinan dalam kenyataannya masih belum signifikan dalam menurunkan jumlah masyarakat miskin. Hal ini sangat terkait dengan kebijakan negara yang menyandarkan standardisasi kemiskinan hanya pada kebutuhan konsumsi atau pendapatan untuk memenuhi kebutuhan dasar (basic need approach), bukan berdasar atas pemenuhan hak (right based approach). Cara pandang kemiskinan dengan pendekatan ekonomi ini menjadi kurang relevan. Sebab, banyak faktor lain yang justru menjadi akar persoalan kemiskinan menjadi tidak terlihat.

sumber:sura karya online