Tidak seorang pun yang meragukan antusiasme Muslim Indonesia dalam mengisi bulan Ramadhan dengan berbagai amal kebajikan. Banyak orang yang merefleksikan keberagamaannya secara heroik, bahkan dalam beberapa kasus cenderung euphoriable dan atraktif. Masjid tidak pernah sepi dari lantunan ayat Tuhan, sekolah harus menyediakan pondok Ramadhan, panti asuhan menjadi rujukan “santunan”, dan tidak ketinggalan politikus pun mengoptimalkan bulan ini untuk meningkatkan citra.

Salah satu “pemandangan” yang cukup semarak dalam Ramadhan beberapa tahun terakhir ini adalah spanduk tentang imbauan zakat. Di sepanjang jalan protokol kota-kota besar Indonesia, gang perkampungan, sudut masjid, dan tempat umum lainnya terbentang spanduk yang berisi tulisan “menerima dan menyalurkan zakat”. Bukan hanya itu, nomor rekening dari berbagai yayasan dan pengelola pun terpampang layaknya kampanye partai politik.

Sudah tentu tidak ada yang salah dari berbagai spanduk yang mengingatkan umat Islam tentang kewajiban membayar zakat itu. Justru kampanye ini adalah salah satu usaha strategis umat Islam dalam menghimpun dana dan mengelolanya secara profesional. Sebab, zakat dalam tataran ideal memang berfungsi sebagai salah satu peranti untuk meminimalkan kesenjangan ekonomi si kaya dan miskin. Namun, fakta menunjukkan bahwa pengelolaan zakat belum mencapai hasil yang optimal dalam pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi rakyat. “Kegagalan” itu bisa dilihat dari laporan tahunan Badan Pusat Statistik (BPS) yang menyebutkan jumlah penduduk miskin Indonesia tahun 2009 mencapai 32,53 juta orang. Dikarenakan Muslim adalah mayoritas penduduk Indonesia, maka sudah pasti mayoritas orang miskin adalah umat Muslim juga. Jika 87 persen dari total penduduk miskin adalah Muslim, sebagaimana persentase penduduk Muslim Indonesia, sekitar 28,3 juta warga miskin adalah pemeluk Islam.

Merujuk pada rukun Islam, zakat sesungguhnya ibadah yang mengambil bentuk aksi nyata, dengan dampak sosial yang riil dan objektif. Lebih dari itu, zakat bukanlah termasuk konsep tindakan yang dalam istilah fiqih disebut dengan ibadah madhdlah, ritus yang bernuansa dogmatis. Zakat justru mempresentasikan diri sebagai ibadah nonritual, sehingga bentuk dan aturan teknisnya tidak harus sama persis dengan 14 abad silam. Zakat adalah konsep ibadah sosial yang bisa disesuaikan dengan perkembangan sosial masyarakat.

Di sinilah dibutuhkan pengelolaan zakat yang memberdayakan kaum miskin, bukan sekadar wahana “konsumsi”. Pemenuhan ibadah ini ditafsir berdasarkan prinsip manfaat dan tujuan sosial, yang realisasinya memecahkan problem kemiskinan. Apalagi maksud sosial zakat adalah mendistribusikan keadilan dalam kepemilikan harta, hilangnya orang yang menderita kelaparan, serta pemenuhan kebutuhan seseorang dalam wilayah sosialnya.

Pengelolaan dana umat secara profesional makin penting, mengingat potensi filantropi umat Islam sungguh luar biasa besarnya. Menurut penelitian UIN Syarif Hidayatullah dan Ford Foundation (2005), potensi dana filantropis umat Islam mencapai Rp 19,3 triliun, dengan Rp 5,1 triliun berbentuk barang dan Rp 14,2 triliun. Dari Rp 14,2 triliun itu, Rp 6,2 triliun di antaranya berasal dari zakat fitrah dan Rp 13,1 triliun berasal dari zakat mal.

Hitung-hitungan yang tidak kalah spektakuler juga dikeluarkan oleh pakar ekonomi Islam, Prof Suroso Imam Zadjuli (2008). Menurut Suroso, potensi dana umat Islam yang bisa dihimpun dari zakat mal maupun fitrah dalam satu bulan Ramadhan saja setidaknya berjumlah Rp 34 triliun. Jika 10 juta dari 40 juta kepala keluarga (KK) yang memiliki kekayaan Rp 1 miliar (100 ribu KK), Rp 500 juta (200 ribu KK), Rp 200 juta (300 ribu KK), Rp 100 juta (400 ribu KK), Rp 50 juta (2 juta KK), Rp 30 juta (3 juta KK), dan Rp 15 juta (4 juta KK), maka total zakat mal 2,5 persen sejumlah Rp 13,75 triliun. Sedangkan sisanya didapat dari zakat fitrah, infak, sedekah, dan sejenisnya.

Namun, dari jumlah itu, hanya segelintir yang disalurkan dalam bentuk pembinaan dan pemberdayaan kaum miskin. Dalam masalah zakat, misalnya, penyaluran amal ini masih bersifat konvensional dalam bentuk “santunan” yang bersifat konsumtif dan karikatif. Masih menurut penelitian UIN Jakarta (2005), sebagian besar zakat fitrah (61 persen) dan zakat mal (93 persen) disalurkan oleh muzakki (yang wajib mengeluarkan zakat) kepada mustahiq (yang berhak menerima zakat) secara langsung. Sementara Badan Amil Zakat (BAZ) milik pemerintah hanya menyalurkan 3 persen zakat mal, dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) swasta hanya kebagian 4 persen.

Tidak mengherankan jika distribusi zakat bersifat karikatif karena penerimanya tetap miskin dan menunggu momen yang sama pada tahun berikutnya. Padahal, jika distribusinya terformat dalam materi primer yang dibutuhkan oleh kalangan miskin, sangat mungkin kemiskinan akan enyah. Dana yang terkumpul bisa saja tidak didistribusikan dalam bentuk “mentah”, tetapi digunakan dalam kegiatan ekonomi produktif yang diperuntukkan bagi mustahiq-nya.

Realisasi zakat semacam ini tentu akan lebih bermanfaat bagi kalangan mustad’afien daripada memberikannya tanpa pembinaan dan pemberdayaan. Minimal sang penerimanya tidak berstatus miskin karena mempunyai usaha atau pekerjaan untuk menghidupi diri dan keluarganya tanpa menunggu uluran zakat tahun selanjutnya. Bahkan, pada tahun berikutnya si miskin bisa jadi malah menjadi orang yang “berkewajiban” membantu orang miskin lain dengan perantara zakat. Sebab, dengan keberhasilan usahanya yang didanai oleh zakat, dia bisa berubah status dari mustahiq menjadi muzakki.

Cita-cita ekonomi berkeadilan itu tentu bukanlah sesuatu yang mustahil jika pengelolaan zakat dioptimalkan sebagai kekuatan ekonomi yang berujung pada transformasi sosial. Namun jika tidak, jangan heran kalau fenomena “penyerbuan” kaum miskin memperebutkan zakat akan selalu terulang setiap tahun. Allah a’lam bi al-shawab

penulis:Muh Kholid AS
sumber:suara karya online