Pascapelantikan Prof Dr M Nuh sebagai Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) periode 2009-2014 pada tanggal 22 Oktober 2009, sejumlah tugas besar mengenai pendidikan sudah menanti untuk segera dibenahi. Mulai dari buruknya pelaksanaan pendidikan nasional yang kini sedang dijalankan hingga standar kualitas para pendidik menunggu untuk ditangani. Namun, terlepas dari hal itu, biasanya yang selalu terjadi dalam pergantian kepemimpinan di Depdiknas adalah tentang perubahan sistem pendidikan nasional (sisdiknas).

Sejarah perjalanan pendidikan di negeri ini mencatat bahwa pergantian Mendiknas akan pula disusul perubahan kurikulum pendidikan yang digelar. Sebut saja kurikulum 1968, kurikulum 1975, kurikulum 1984, kurikulum 1994, kurikulum 2004, dan kurikulum 2006 yang saat ini sedang dilaksanakan. Seolah budaya yang muncul adalah Mendiknas baru harus membuat kurikulum baru dan begitu seterusnya.

Yang menjadi pertanyaan, apakah jabatan Mendiknas baru yang dipegang M Nuh akan melahirkan kurikulum baru pula? Inilah pertanyaan berat dan besar yang harus dijawab M Nuh. Apakah dia akan seperti Mendiknas sebelumnya, lebih menunjukkan ego pribadi dan sektoral agar dianggap berjasa dalam perubahan pendidikan dengan melahirkan kurikulum baru ataukah tetap menggunakan kurikulum 2006 yang hingga saat ini masih digunakan?

Namun, apa pun jawaban yang dimunculkan oleh M Nuh, publik terkadang pesimistis apabila M Nuh akan melanjutkan implementasi kurikulum 2006. Jangan-jangan dia pun akan sama, yakni membuat kurikulum baru sesuai selera dan kepentingan dirinya, kendati M Nuh disebut-sebut sebagai orang profesional yang niscaya akan lebih profesional pula dalam mengelola pendidikan bangsa ini; tidak terperangkap dalam keberpihakan yang merugikan kepentingan bersama.

Namun, dalam kondisi berbeda karena Mendiknas merupakan jabatan politik yang dipastikan akan dirasuki oleh sejumlah kepentingan politis, maka siapa pun yang menjadi seorang Mendiknas, termasuk M Nuh, pasti membuat sejumlah kebijakan baru yang berbeda dengan Mendiknas sebelumnya. Ini merupakan sebuah keniscayaan tak terbantahkan. Dengan demikian, pendidikan pun bukan lagi berada dalam posisi aman dan steril dari kepentingan politik sektoral tertentu.

Pendidikan terjebak pada intervensi pihak-pihak tertentu yang menghendaki agar ia mampu digiring sesuai dengan tujuan sempit dan kerdil. Ketika kondisinya menjadi sedemikian, pendidikan sesungguhnya telah menjadi ladang percobaan yang diupayakan agar konsep baru dari seorang Mendiknas baru diharapkan bisa dijalankan lebih berhasil ketimbang Mendiknas sebelumnya. Realitas sedemikian selalu menjadi kenyataan politik tak terbantahkan.

Dengan kata lain, bongkar pasang kurikulum menjadi sebuah kewajaran yang tidak bisa dinafikan dengan sedemikian rupa. Imbasnya, melahirkan sebuah kualitas pendidikan yang diharapkan mampu mengubah kehidupan bangsa menuju kehidupan lebih beradab dan seterusnya. Itu pun ibarat menegakkan benang basah. Tak akan mampu dipraksiskan dengan sedemikian konkret sebab yang muncul dalam praktik pendidikan nasional adalah pertarungan kepentingan sejumlah pihak soal ke mana arah dan tujuan pendidikan nasional harus dibawa.

Kebersamaan banyak pihak agar mampu melakukan yang terbaik demi kepentingan pendidikan yang visioner tidak diejewantahkan secara nyata, tegas, dan benar. Ini merupakan sebuah ironisitas. Pendidikan tidak lagi ditujukan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan tidak lagi diniatkan agar bisa membebaskan rakyat Indonesia menjadi bangsa yang tercerahkan.

Justru yang terjadi adalah politik masuk dalam dunia pendidikan. Tidak ada perbedaan mana pendidikan dan mana politik. Jika pendidikan ditujukan untuk pendidikan, sedangkan politik lebih bertendensi pada kekuasaan, hal tersebut sudah bias. Tidak ada upaya untuk menjelaskan kedudukan pendidikan dan politik secara nyata serta terukur.

Ketika pendidikan telah menjadi ladang permainan politik, maka pendidikan yang diharapkan mampu memanusiakan manusia akan gagal memenuhi harapan itu. Apabila Driyarkara bertutur, pendidikan dimuarakan untuk mengadabkan dan memberadabkan anak-anak manusia agar mereka mampu menjadi manusia-manusia mandiri, berdaulat, dan sejenisnya, hal demikian akan sangat jauh dari praktik ideal. Pendidikan niscaya menjadi tempat kotor dan nista sejumlah golongan yang bertekad mengupayakan bagaimana praktik pendidikan menghambakan diri kepada kekuasaan dan penguasa.

Pendidikan akan tenggelam dalam lautan darah amis dan nyinyir yang suatu saat bukan menambah indahnya sebuah kehidupan bangsa, sejahteranya bangsa dan sejenisnya. Pendidikan justru memberikan kontribusi buruk bagi dinamika kehidupan bangsa pada masa mendatang. Akhirnya, kegagalan demi kegagalan dalam praktik pencerahan bangsa akan terus menerus berulang terjadi.

Adanya pergantian kurikulum sebagai implementasi pendidikan nasional bukan lagi membawa kemaslahatan, melainkan kemudaratan bagi semua. Adanya perubahan kurikulum makin membingungkan arah perjalanan kehidupan bangsa selama lima tahun mendatang, sepuluh tahun mendatang, dan begitu seterusnya. Nyanyian dan lantunan dunia pendidikan sangat buruk, bukan baik.

Oleh sebab itu, kini M Nuh sebagai Mendiknas baru harus kembali berpikir secara arif dan bijaksana disertai naluri berpikir yang jernih dan sehat, apakah akan menyamai para pendahulunya, membuat kurikulum baru namun tidak menyelesaikan persoalan (baca: pendapat masyarakat mengenai pergantian kurikulum).

Yang pasti, M Nuh harus mampu menunjukkan sikap politiknya yang menjunjung tinggi idealisme kebangsaan apabila ingin menyelamatkan nasib pendidikan nasional. Ia harus mengambil sikap berani dan tegas. Mandat dan amanat politik yang dipikulkan ke pundak M Nuh harus dipegang dengan sedemikian teguh. Ia harus berpikir secara saksama dan cermat dengan menggunakan pemikiran mendalam sebelum menjatuhkan pilihan dalam menentukan masa pendidikan nasional. Sebab, ini menyangkut hajat hidup orang banyak, seluruh rakyat Indonesia yang tersebar dari Sabang sampai Merauke.

oleh:Vivi Aulia
sumber:suara karya online