Tersedianya guru berkualitas menjadi salah satu tantangan terbesar dunia saat ini guna mencapai pendidikan untuk semua orang. Oleh karena itu, pemerintah diminta membuat kebijakan nasional yang menjamin tersedianya guru berkualitas dan meningkatkan kesejahteraan guru.

Desakan dunia untuk meningkatkan kualitas guru, sosok yang berperan penting dalam pencapaian pendidikan bermutu bagi semua orang atau education for all (EFA), itu disampaikan dalam pesan bersama Direktur Jenderal UNESCO, ILO, UNDP, UNICEF dan Presiden Pendidikan Internasional bertepatan dengan peringatan Hari Guru Sedunia 5 Oktober lalu. Di Indonesia, Hari Guru Nasional diperingati setiap tanggal 25 November.

Tantangan dunia pendidikan makin berat. Indeks prestasi Indonesia di bidang pendidikan masih di bawah Malaysia yang konon sebelumnya justru mereka belajar di Indonesia. Memang ada beberapa anak bangsa ini yang berprestasi di berbagai kompetisi ilmiah internasional, tapi mereka hanya segelintir saja. Berbagai hasil survei internasional makin mengukuhkan ketertinggalan pendidikan Indonesia dibanding negara lain.

Berbagai analisis menyimpulkan bahwa akar utama persoalan ini adalah rendahnya kualitas guru. Barisan guru Indonesia tidak diisi oleh orang-orang berkualitas yang dimiliki bangsa ini. Mereka menghindar dari profesi guru karena tidak membanggakan dan menjamin masa depan. Kalangan cerdas dan jenius lebih memilih bidang yang menjanjikan masa depan cerah seperti kedokteran, teknik, hubungan internasional, bahkan entertainer. Lulusan nonkependidikan yang tertarik menjadi guru dengan mengambil program akta mengajar juga bukan lulusan terbaik.

Umumnya mereka putar haluan menjadi guru karena sulitnya mencari pekerjaan. Karena itu, ada beberapa guru yang terjaring lewat uji kompetensi ini tidak sesuai latar belakang pendidikan atau kualifikasi akademiknya. Misalnya, kualifikasi akademiknya jurusan geografi, tetapi terjaring dalam kelompok mata pelajaran bahasa Indonesia.

Nasib guru kita sangat berbeda dengan guru di negara lain. Di Jepang hampir semua guru bisa memiliki mobil dengan gajinya. Seorang guru muda SD atau SMP saja dengan masa dinas baru dua tahun bisa mendapatkan gaji 156,500 yen (Rp 11.783.667) per bulan. Itu belum termasuk penghasilan lain seperti extra salary, bonus dua kali setahun dan bonus tambahan lain yang tidak berlaku secara nasional. Apalagi, jika dia seorang guru SMA atau dosen.

Upaya pemerintah untuk menjawab tantangan kualitas guru di Indonesia salah satunya berbentuk kebijakan perlunya sertifikasi guru. Kebijakan ini mengharuskan para guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan sekolah luar biasa dari SD hingga SMA untuk mengikuti uji kompetensi. Dengan diperolehnya sertifikat pendidik, para guru yang sudah memiliki kualifikasi akademik, yaitu berijazah S-1 atau memiliki akta IV, dinyatakan sebagai guru profesional.

Guru yang profesional harus menguasai empat kompetensi. Pertama, kepribadian guru. Seorang guru harus memiliki kepribadian yang baik yang bisa diteladani para muridnya, sehingga guru menjadi teladan, bukan sebaliknya. Kedua, seorang guru harus memiliki sifat sosial yang tinggi, peka terhadap lingkungannya, mulai di lingkungan sekolah, masyarakat hingga di tempat mereka bertugas, termasuk peka terhadap kondisi sosial anak maupun masyarakat.

Ketiga, pedagogik. Keempat, profesional. Seorang guru harus profesional di bidangnya. Mereka harus mengajar sesuai bidang keilmuan yang dimilikinya, sehingga ketika mengajar atau memberikan pesan-pesan kepada para siswa tercapai sesuai yang diharapkan. Jika kurikulum, sarana, dan prasarana sudah terpenuhi, namun kalau guru tidak berkualitas apa artinya?

Tentu kita berharap pemerintah serius meningkatkan kualitas guru. Tanpa keseriusan, mereka yang tak berkompeten, tak berkualitas, dan tak berhak tidak bakal memperoleh sertifikat itu. Hal itu dengan mempertimbangkan dua alasan. Pertama, sekalipun wajib diikuti setiap guru, sertifikasi ini juga merupakan bagian dari upaya mencapai tujuan pendidikan nasional. Kedua, implikasi uji kompetensi dalam proses sertifikasi ini adalah meningkatnya pendapatan guru dalam rangka meningkatkan kesejahteraan guru.

Instrumen uji kompetensi hendaknya mampu menentukan guru yang memang benar-benar layak memperoleh sertifikat pendidik sebagai guru profesional. Dikatakan demikian karena memang yang bersangkutan cakap atau kompeten sebagai pendidik. Dengan demikian, model uji kompetensi yang dikembangkan bukan hanya untuk menguji, melainkan sebagai bagian dari upaya pembinaan dan pengembangan. Dengan demikian, para guru layak menyandang sertifikat guru profesional versi sertifikasi.

Indonesia sangat membutuhkan guru-guru yang cerdas, berkualitas, dan berintegritas. Dunia pendidikan sangat menginginkan mereka untuk memahami dan menerjemahkan kurikulum secara cerdas serta mencari, menemukan, dan mengembangkan bahan dan media pengajaran. Orang-orang inilah yang akan mampu mengembangkan tes dan sistem pengujian yang tepat serta senantiasa mengembangkan wawasan untuk menunjang profesinya.

Sungguh akan sangat tragis nasib bangsa ini jika keadaan di atas terus berlangsung dan tidak adanya upaya serius dari semua pihak, terutama pemerintah, untuk memperbaikinya. Pendidikan mesti disterilkan dari segala permainan dan kepentingan politik praktis.

Penempatan personel, penentuan kebijakan, dan program harus benar-benar berdasarkan kepentingan pendidikan, bukan politik. Tidak ada lagi upaya setengah hati dan hanya bermain janji yang sering dilontarkan pemimpin bangsa ini dalam konteks perbaikan nasib guru.

Kontrol dan evaluasi serius, apakah dalam bentuk sertifikasi atau lainnya, harus dijalankan dengan sungguh-sungguh dan objektif. Jangan lagi ada petugas yang turun ke daerah hanya sampai di kantor pimpinan, untuk sekadar berbasa-basi sambil menunggu selesainya penulisan cek. Hanya guru-guru berkualitaslah yang pantas diberi jalan untuk berkarier di bidang pendidikan dan dipromosikan untuk jabatan tertentu. Tidak ada lagi pos-pos tertentu di jajaran pendidikan yang diisi oleh mereka yang tidak memiliki latar belakang kependidikan.

oleh:Darwis SN
sumber:suara karya online