Kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah bermula dari keinginan adanya pembagian kekuasaan dan peran antara pemerintahan pusat dan daerah. Itu khususnya berkaitan dengan masalah mulai ekonomi, politik, administrasi hingga masalah fiskal  atau keuangan.Dari perspektif ini, arus desentralisasi menjanjikan perubahan bagi demokrasi lokal. Para pemikir dan teoretikus liberal tentang desentralisasi meyakini bahwa desentralisasi juga akan makin mendekatkan negara kepada masyarakat dan akan makin memperkuat local accountability. Oleh karena itu, muncul kontrol, partisipasi, akuntabilitas, responsibilitas, dan responsiveness. Carolie Bryant dan Lousse G White (1987) lebih lanjut mengatakan bahwa desentralisasi adalah transfer kekuasaan dan kewenangan yang dapat dibedakan ke dalam desentralisasi administratif dan desentralisasi politik.

Hal yang berbeda dinyatakan para pemikir Marxian yang boleh dikatakan tidak suportif terhadap ide desentralisasi.Argumentasinya, desentralisasi tidak lain adalah formasi negara. Negara itu, bagi kaum Marxist, adalah instrumen kapitalisme. Karena itu, desentralisasi tidak lain adalah penurunan otoritas negara pada level yang lebih kuat dan lebih legitimate di level bawah yang pada gilirannya hanya menjadi instrumen ekspansi kapitalisme global.Transisi desentralisasi selain memiliki dampak positif, juga membawa dampak negatif yang perlu diwaspadai semua pihak. Desentralisasi juga bisa memunculkan sejumlah jebakan yang bisa menjadi ancaman bagi demokrasi lokal. Misalnya, menjalarnya korupsi, kolusi dan nepotisme, aristokrasi, local bossism, eksklusivisme, dan konflik etnis-agama.

Dalam praktiknya, sebagian “besar” daerah ternyata belum siap dengan kebijakan ini. Akibatnya, warga daerah terjerembap ke dalam masalah yang akut, yaitu minimnya pendapatan daerah, pengelolaan sumber daya alam yang tidak memadai, sumber daya manusia yang rendah, dan sebagainya.Ketika “dipaksa” mandiri, mereka malah kelimpungan. Harapan untuk membangun daerah dengan potensi lokal akhirnya hanya menjadi impian.

Di Jawa Timur, belum banyak daerah yang sukses menjalankan kebijakan desentralisasi kecuali daerah Surabaya, Malang, Lamongan, dan Sidoarjo. Beberapa kota lainnya masih menemui kesulitan menjalankan kebijakan ini. Tentu hal ini perlu dikaji lebih lanjut, mengapa daerah lain bisa sukses, sementara kota lainnya tidak?Penulis tidak menampik bahwa desentralisasi memberikan kesempatan yang luas bagi masyarakat daerah untuk menentukan nasibnya sendiri tanpa interupsi pusat. Tapi, desentralisasi juga membuka selubung hitam. Diam-diam, desentralisasi juga menjadi aktor pendorong munculnya rezim tirani baru yang kejam. Bukan hanya menggeser rezim dari pusat ke daerah, melainkan juga (kadang-kadang) menciptakannya. Pertarungan politik di daerah pun kian tajam. Beragam kasus kontroversi politik muncul. Di sinilah beban politik masyarakat daerah menjadi bertambah runyam.

Jadi, bukannya menikmati iklim demokrasi lokal, melainkan malah terjebak pada konflik kepentingan. Apalagi ketika persoalan kontroversial itu dilembagakan. Contoh riil adalah peraturan daerah berdasarkan syariat Islam (disingkat Perda Syariat Islam) yang tengah dicanangkan di berbagai daerah. Meski didebat berkali-kali karena mengusung sektarianisme baru atas nama agama, tetap saja kelompok pro perda bergeming pada pendiriannya.Mereka justru menganggap perda tersebut sangat demokratis karena sesuai dengan aspirasi warga. Tak jelas, apakah benar perda tersebut diberlakukan sesuai dengan aspirasi warga. Toh banyak yang menolaknya. Tampak sekali warga hanya menjadi tameng semata.Soal lain adalah bangkitnya identitas lokal sebagai bentuk “perlawanan” pemerintahan ala Orde Baru yang cenderung Jawa sentris. Setelah sekian lama terbungkam atas nama penyeragaman, identitas ini menyeruak ke permukaan. Sebagai contoh adalah kembalinya Sumatera Barat ke nagari, Kabupaten Tana Toraja yang kembali ke lembang, dan beberapa daerah di Kalimantan Barat yang tengah berjuang kembali ke pemerintahan binua.Berbagai kenyataan terus mendera masyarakat lokal. Meski berbeda-beda, toh masalah yang muncul tak kalah akut. Akibatnya, degregasi sosial pun tak terhindarkan. Penegasan eksistensi kelas sosial tak terbendung lagi.Kasus Madura tepat untuk menggambarkan fenomena ini. Di Madura, kelas menengah yang selama rezim Orde Baru tidur nyenyak mulai menggeliat, apalagi kini Jembatan Suramadu yang menghubungkan Madura-Surabaya sudah bisa dinikmati. Para pemainnya adalah kaum pedagang, intelektual, dan kiai. Sejak otonomi diberlakukan, kelas menengah ini bergulat. Kelas yang tadinya berkutat pada aktivitas masing-masing, kini manjadi rezim politik yang haus kekuasaan.Faktanya, desentralisasi memang telah menggeser arena pertarungan dari pusat ke daerah. Lokal menjadi lokus pertempuran baru bagi antarwarga lokal sendiri maupun elite nasional yang menggeser kepentingannya ke daerah. Jelas, konflik kekuasaan di tingkat lokal tak terhindarkan sebagai konsekuensi logis kian mengendurnya “cengkeraman” pusat atas daerah.Pada kondisi karut-marut seperti ini, terwujudnya rezim otoriter di daerah tak terbendung dan harus diwaspadai. “Kerajaan lokal” sebagai basis rezim diciptakan untuk menopang kekuasaan tiran.

Pada arus inilah demokrasi lokal sedang dipertaruhkan. Berbagai kekuatan (ideologis) ramai-ramai berebut lokal untuk menegaskan identitas ideologisnya tanpa memedulikan semangat desentralisasi. Masyarakat lokal sebagai agen demokrasi lokal pun kian telantar. Desentralisasi yang diharapkan menyembulkan iklim perubahan justru memunculkan berbagai soal yang runyam. Tentunya masalah ini kian pelik ketika dibiarkan berlarut-larut.Dan, harus diakui, desentralisasi memang hanyalah alat. Hasil yang dicapai sangat tergantung pada siapa yang menggunakan alat tersebut. Hasilnya akan baik dan maksimal ketika diarahkan untuk menciptakan masyarakat demokratis di tingkat lokal.Sebaliknya, desentralisasi menjadi bumerang ketika tidak mampu dimanfaatkan dan hanya menyulut perang. Karena itu, hendaknya partisipasi dan kesadaran masyarakat lokal untuk membuat desentralisasi positif ini perlu dilakukan. Pendampingan dan berbagai bentuk pengawalan mewujudkan desentralisasi positif dan memperkuat demokrasi lokal ini juga perlu diupayakan bersama-sama.

sumber:suara karya online