Hiruk-pikuk konflik politik dalam pemerintahan Indonesia terus berlanjut menyusul mencuatnya kasus Bank Century, kisruh soal keberadaan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), dan ihwal masalah penegakan hukum yang dinilai masih memprihatinkan. Kini tantangan terhadap perekonomean masyarakat industri Indonesia menghadang di depan mata dan kembali menjadi bahan perdebatan di media massa.

Dimulainya penerapan perdagangan bebas China-ASEAN (CAFTA) mulai awal Januari 2010 boleh jadi merupakan babak baru bagi ancaman laju perekonomean industri dalam negeri.

CAFTA merupakan kebijakan nasional dalam rangka hubungan bilateral dengan negara lain. Semangat yang dituangkan sebagai bagian dari konsekuensi kebijakan pasar bebas adalah untuk memacu persaingan dan pengembangan industri dalam negeri dengan negara lain. Membaca pesan tersebut cukup bijak. Tetapi, relevankah dengan konteks perekonomian keindonesiaan?

Dalam perjalanannya, perjanjian CEPT AFTA sebenarnya sudah dimulai pada 1992 dengan ASEAN FTA, serta berlangsung dengan pembentukan ASEAN Economic Community pada 2003 untuk direalisasikan pada 2015. Pada 2002 disepakati perjanjian komprehensif kerja sama ekonomi ASEAN-China yang menjadi basis negosiasi ASEAN-China AFTA yang dilaksanakan pada 2004. Namun, akhirnya perjanjian CAFTA terealisasi pada tahun 2010.

Dalam perdagangan bebas ini pemerintah membentuk tim khusus beranggotakan lintas departemen dan wakil dari dunia usaha untuk mengantisipasi injury industri dalam negri. Hal ini cukup berbeda dengan realitas yang terjadi saat ini.

Setelah diterapkan pasar bebas, maka biaya masuk adalah 0,0 persen. Sebelumnya produk China masuk ke Indonesia hanya lima persen, tapi harga jual produk China relatif jauh lebih murah ketimbang produk dalam negeri. Apalagi setelah perdagangan bebas ini berlangsung, besar kemungkinan harga penjualan barang-barang made in China yang murah meriah lambat laun akan menggeser produk dalam negeri.

Tentu hal ini memerlukan sikap serius dari pemerintah untuk menanganinya. Sebab, bagaimanapun, hal itu berpotensi mengancam keberlangsungan perekonomian masyarakat industri dalam negri.

Sejak akhir 2009, para perajin sepatu Mojokerto sudah merasakan penurunan pemesanan dari grosir langganan. Menginjak tahun 2010, pesanan pun dilaporkan sepi karena tersaingi oleh produk asal China (Liputan 6 SCTV, 11 Januari 2010). Inilah cermin dari kehawatiran masyarakat. Tentu saja hal ini merupakan pekerjaan rumah (PR) bagi pemerintah karena keputusan yang diambil semula didasarkan pada demi kemajuan perekonomian bangsa. Permasalahannya, bagaimana kalau dampaknya belakangan justru berpotensi merugikan perekonomian nasional?

Melihat kondisi pendapatan masyarakat, tentu merupakan kegembiraan tersendiri dengan adanya produk murah asal China. Masyarakat dengan mudah bisa membeli barang-barang murah sesuai kemampuan kantong masyarakat ketimbang produk buatan dalam negeri yang relatif lebih mahal. Yang jelas, hal ini merupakan konsekuensi alami mengingat kondisi sulit yang dialami warga masyarakat. Barang-barang murah akan laku di pasaran meski mungkin kualitasnya tidak bisa dipertanggungjawabkan.

Apalagi, jika menilik kondisi laju pertumbuhan perekonomian nasional. Dilihat dari indeks produksi industri sedang dan besar pada tiga triwulan pertama tahun 2008, misalnya, hampir semua sektor dalam industri manufaktur di Indonesia menurun. Hanya empat sektor yang menguat, yakni industri makanan dan minuman, industri pengolahan tembakau, industri barang dari kulit dan alas kaki, serta industri furnitur dan pengolahan lainnya (BPS, 2009).

Dari situ kita dapat membaca bahwa perekonomian nasional, khususnya dalam sektor industri, masih labil dan memerlukan sikap keseriusan pemerintah untuk memacunya secara lebih serius lagi. Di tengah persaingan pasar bebas industri dunia, tanpa tindakan konkret pemerintah untuk menanganinya dalam bentuk proteksi, maka lambat laun industri dalam negeri akan bangkrut.

Sebenarnya kekhawatiran akan dampak negatif perdagangan bebas sudah diperdebatkan oleh para pakar ekonomi. Perguruan-perguruan tinggi sendiri beberapa kali sudah mengadakan seminar mengenai efek dari pasar bebas. Sayang, hal itu dilakukan hanya sebatas sebagai wacana diskusi semata, tanpa adanya realisasi tindak lanjut semestinya dari pemerintah.

Mengingat kebijakan CAFTA merupakan bagian dari kebijakan perekonomian nasional, maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan pemerintah. Salah satunya, peraturan mengenai standar barang dan perlindungan konsumen harus dijalankan secara benar. Ini penting sebagai bagian dari kebijakan perlindungan terhadap perindustrian dalam negeri.

Tim dari Departemen Perindustrian, yang merupakan tim multidisiplin dan terdiri dari pakar dan wakil Kadin (Kamar Dagang dan Industri Indonesia), harus berupaya maksimal untuk lebih mempertajam arah dan prioritas industri yang perlu dikembangkan. Ini karena pengembangan industri yang dilakukan pemerintah belakangan terkesan tidak jelas arah dan gambarannya.

Dari catatan statistik, tahun 2008 industri yang berkembang di dalam negeri sudah menyerap tenaga kerja hingga 70%. Ini membuktikan bahwa sektor industri mampu memberikan terobosan dalam upaya lebih memberdayakan masyarakat serta mengatasi masalah kemiskinan.

Akhirnya, perlu disadari bahwa dampak perdagangan bebas, kalau tidak ditangani secara serius oleh instansi terkait, akan berpotensi mematikan industri dalam negeri. Dampak lebih jauh, sangat mungkin hal itu akan memicu terjadinya PHK (pemutusan hubungan kerja) dan menambah jumlah penganggur akibat industri dalam negeri banyak yang mengalami kolaps. Bagaimanapun, produk dalam negeri tak akan mampu menyaingi membanjirnya produk massal buatan China yang murah meriah.

Oleh sebab itu, kebijakan CAFTA rasanya memang perlu dikaji ulang oleh pemerintah supaya dampaknya tidak mengancam keselamatan industri dalam negeri. Harapan besar tergantung pada pemerintah demi eksistensi produk dalam negeri pada masa depan. Dalam upaya meningkatkan perekonomian bangsa, kebijakan-kebijakan perlu diarahkan pada perbaikan ekonomi rakyat. Ini penting agar terciptanya masyarakat yang adil, makmur dan sentosa benar-benar bisa direalisasikan

oleh:Romel Masykuri
sumber:suara karya online