Voting dalam Sidang Paripurna DPR berkaitan dengan skandal Century telah menghasilkan putusan bahwa dana yang dikucurkan (talangan) kepada Bank Century dinilai menyimpang alias melanggar.

Produk kinerja Pansus Kasus Century tersebut telah membuka pintu bagi aparat penegak hukum untuk menjalankan perannya dalam mengimplementasikan norma yuridis. Penegak hukum tidak boleh mengambil jalan pasif dan apatis dalam menyikapi kinerja Pansus yang sudah menghasilkan fakta-fakta hukum. Pilar-pilar peradilan ini berkewajiban untuk menyuarakan pesan konstitusi yang antara lain menggariskan bahwa setiap orang diperlakukan sederajat di depan hukum (equality before the law).

Kinerja Pansus Century merupakan produk politik-yuridis yang harus dihormati oleh setiap elemen peradilan semacam Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), keaksaan, dan kepolisian. Mereka ini harus memperlakukan setiap elemen yang bertanggung jawab terhadap pengucuran dana Century sebagai komunitas yang tidak istimewa dan jauh dari hak imunitas. Mereka harus diperlakukan sebagai elemen rakyat pada umumnya, yang terlibat dalam perkara hukum, yang harus diperiksa secara hukum.

Di negara hukum ini, seseorang seperti Wapres Boediono atau Menkeu Sri Mulyani, jika memang sudah dikonklusi sebagai “orang bermasalah” secara yuridis, tidak sepatutnya membuat kecil nyali untuk melakukan pemeriksaan kepadanya. Meski mereka ini menduduki posisi strategis atau elemen negara yang dibutuhkan untuk memilari pencerahan Indonesia, tetapi dugaan yang menstigmatisasi kesalahan mereka tetap harus diproses secara hukum.

Idiom “meski langit runtuh, hukum harus tetap ditegakkan” mengandung konsekuensi bahwa ongkos politik dan ekonomi sebesar apa pun yang harus ditanggung oleh negara ini terkait dengan pemeriksaan orang-orang penting, masihlah jauh lebih kecil dibanding dengan risiko tidak menegakkan norma yuridis secara egaliter.

Hukum tak mengenal strata elitis atau inferioristik, tak membedakan kaya atau miskin, berpangkat tinggi atau rendah, tak mengenal baju apa yang dikenakan. Kepada siapa pun dan dalam kondisi apa pun, serta di tempat mana pun, hukum harus ditegakkan. Inilah yang disebut hukum tak mengenal kasta, golongan, dan kedudukan.

Ilham Maulana yang mengutip dari Hafidz (2008) menyebutkan, “Negara akan langgeng, dalam hegemoni mafioso kekuasaan, dalam kolonialisasi kleptokrasi borokrasi, dalam dehumanisasi politik, dalam cengkeraman oportunis, dan dalam balutan budaya diskriminasi, ketika hukum gagal ditegakkan, ketika hukum dijadikan alat pengkhianatan, dan ketika hukum digunakan membenarkan kejahatan, mengamini penyimpangan elite, serta memanjakan sindikasi politisi.”

Pernyataan itu sejatinya sebagai kritik keras terhadap bangunan kehidupan negara yang sedang rapuh-rapuhnya akibat hegemoni kalangan mafia atau praktik dagang sapi di berbagai sektor kehidupan berbangsa, khususnya dalam anatomi relasi politik dan hukum. Tidak sulit ditemukan ragam praktik petualangan politik yang mengakibatkan jalannya rule of game yang benar menjadi bengkok, teramputasi, dan nyaris mati.

Tak ada gunanya negeri ini menyandang predikat sebagai negara konstitusi, yang di dalamnya menggariskan pakem negara hukum (rechstaat) atau berdoktrin siapa pun wajib dipertanggungjawabkan secara hukum tanpa diskriminasi, kalau saja dalam realitasnya, negeri ini berada dalam genggaman erat petualang-petualang atau pelobi politik yang bisa “membuka dan mengunci” pintu bekerjanya hukum secara leluasa, akuntabel, dan egaliter.

Sudah sering kali kita saksikan realitas perlakuan diskriminatif terhadap pihak-pihak yang beperkara hukum. Model perlakuan non-egaliter membingkai elemen masyarakat yang sedang berurusan dengan hukum. Mereka yang diperlakukan demikian umumnya hanya terbagi dalam empat kategori.

Pertama, seseorang yang tidak mempunyai uang dan “miskin” akses kekuasaan (judisial), sehingga seseorang ini dikorbankan dalam perlakuan hukum objektif. Kesalahan yang diperbuatnya tidak mendapatkan toleransi dan pengampunan dari aparat penegak hukum.

Kedua, seseorang yang memiliki uang banyak, namun tidak memiliki jaringan strategis di ranah kekuasaan. Peradilan yang identik sebagai “rezim eksklusif” menjadikan seseorang ini sebagai mangsa yang bisa “dimakan”-nya. Ia digiring memasuki ranah kekuasaannya atau menyerah dalam segmentasi jaringannya. Untuk memasuki ranah demikian, kekayaan digunakan menjadi alat utama mediasinya.

Ketiga, seseorang yang memiliki uang banyak atau elite ekonomi yang mempunyai “kawan” banyak di ranah kekuasaan, yang berkat uangnya ini, perkara hukum apa pun yang dihadapinya, perlakuan khusus tetap berpihak kepadanya. Kalaupun dirinya terbukti melakukan pelanggaran atau tindak pidana, aparat penegak hukum kesulitan menjeratnya karena sudah didahului oleh relasi perkoncoan atau perkronian yang cukup lama.

Keempat, seseorang yang berkedudukan tinggi, yang karena kedudukannyamempunyai relasi secara politik dengan komunitas judicial (dunia peradilan). Seseorang yang berkedudukan strategis ini mampu membuat elemen penegak hukum tidak berani cepat-cepat melakukan tindakan hukum. Mereka berpikir seribu langkah untuk memanggil, menangkap, menahan, atau menjeratnya. Pasalnya, elite yang hendak dijerat mempunyai kedudukan yang lebih mapan dan pemegang kartu truf.

Keempat praktik kotor yang mengakibatkan negara hukum di negeri ini kehilangan arah, sudah saatnya harus direhabilitasi secara moral-yuridis, di antaranya dengan cara mengadili elite strategis yang terlibat masalah hukum (Centurygate). Penanganan kasus Centurygate yang berelasi dengan orang-orang berkedudukan mapan ini menjadi ujian riil bagi aparat penegak hukum.

Kalau kepada wong cilik yang terlibat perkara hukum, aparat kita dengan gagah berani mampu menunjukkan kapabilitasnya sebagai “mulut undang-undang” (la bouche de laloi), maka kepada siapa pun yang terlibat dalam Centurygate harusnya juga ditunjukkan dengan mental lebih bersyahwat besar, militan, dan bernurani bening. Pasalnya, apa yang dirugikannya bersifat pencederaan kewibawaan negara hukum dan mengancam kehidupan masyarakat dan bangsa secara makro. Sedangkan wong cilik yang terlibat dalam kriminal atau jadi penjahat konvensional, yang dikorbankannya bernilai (ekonomi) sangat kecil.

Keadilan egaliter harus ditegakkan bukan semata demi kepentingan menjaga citra negara atau produk yuridis (legislatif), melainkan demi masa depan negeri ini. Jika kepada elite negara ini, hukum gagal menyentuhnya atau bahkan memanjakannya, maka kita patut makin khawatir atas keniscayaan terjadinya kehancuran akibat kekacauan dan ketidakpercayaan publik di mana-mana.

oleh:Abdul Wahid
sumber:suara karya online