Tergerusnya pendidikan ke dunia komersialisasi pendidikan, suka maupun tidak, menyebabkan si miskin tidak mampu menikmati dan mengeyam pendidikan. Pasalnya, untuk mendapatkan pendidikan, harus menggunakan uang. Untuk berpendidikan diperlukan biaya yang sangat besar dan mahal. Sedangkan bagi si miskin, hal itu ibarat jauh panggang dari api. Bagi mereka, sangat mustahil memperoleh pendidikan yang layak. Sangat tidak mungkin mereka bisa belajar sama seperti yang mempunyai segalanya, baik uang maupun yang lainnya. Yang pasti, dengan kondisi pelik dan rumit sedemikian itu, si miskin pun sangat jauh dari kecerdasan dan kepintaran. Si miskin hanya bisa bermimpi dan berandai-andai untuk menikmati pendidikan dan menjadi orang pintar.

Setidaknya, agar mereka tidak disebut orang yang buta huruf, tidak bisa menulis dan membaca, si miskin ibarat bermimpi di siang bolong. Mau mencari makan demi menyambung hidup saja sudah sulit, apalagi harus memikirkan pendidikan. Si miskin tak mampu menggapainya kendati mereka mendatangi orang pintar agar diberi ilmu khusus.

Mereka mendapatkan pendidikan dengan menjadi ahli ilmu-ilmu tertentu supaya pintar kendatipun tidak belajar. Oleh karena itu, mereka pun menjadi orang-orang terpinggirkan dan terbelakang. Si miskin makin miskin. Sudah miskin harta dan materi, masih ditambah pula dengan miskin pendidikan. Si miskin pun tidak mampu berbuat apa-apa, kecuali menunggu “belas kasih” pemerintah untuk memberikan pendidikan gratis dan atau lembaga non-pemerintah yang peduli pada nasib si miskin.

Disadari ataupun tidak, si miskin ada dan lahir sebab pemerintah sudah menyempitkan ruang mereka untuk berekspresi dengan dukungan material pemerintah. Pemerintah tidak membujet si miskin dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Mereka dilupakan dan terlupakan. Anggaran pendidikan yang diperuntukkan demi kepentingan bangsa dan rakyat Indonesia sangat minim. Si miskin terlupakan dan ternafikan. Tidak ada keseriusan, komitmen tinggi, dan kepedulian penuh guna mengangkat harkat serta derajat hidup mereka. Si miskin dianggap sampah yang tidak butuh untuk ditolong dan diberdayakan.

Mereka dihempaskan ke tong-tong sampah begitu saja tanpa ada solidaritas solid pemerintah untuk memperbaiki kehidupannya. Padahal, siapa pun paham, si miskin merupakan bagian dari bangsa Indonesia dan warga Indonesia yang sah, baik secara de jure maupun de facto.

Namun, si miskin masih dipandang sebagai kelompok manusia buangan dan tidak bisa memberikan sumbangsih pembangunan. Seakan-akan tidak ada salahnya apabila mereka disia-siakan saja oleh pemerintah. Ada kesan tidak perlu dan wajib diperhatikan kesejahteraannya sebab membuang waktu dan enerji. Sebab, tugas dan pekerjaan pemerintah sangat banyak. Mengangkat harkat si miskin seolah dianggap bukan tugas penting pemerintah. Jika pemerintah tidak dapat membenahi persoalan pendidikan si miskin, lantas kepada siapa pemerintah bertanggung jawab dan pemerintahannya diperuntukkan demi siapa? Apakah bagi pemodal, penguasa, kelompok elite tertentu dan seterusnya?

Yang pasti, dengan uraian-uraian seperti itu, pemerintah dalam konteks tersebut sudah tidak bertanggung jawab secara amanat sosial demi kepentingan rakyat miskin dan justru mencoba melepaskan tanggung jawabnya sebagai pamong praja. Pemerintah seakan-akan lepas tangan dan mencari kambing hitam dengan keadaan masyarakat miskin. Dengan keadaan rumit dan susah seperti itu, rakyat miskin akan bertambah parah, tersungkur di jeruji kemiskinan pendidikan.

Akibatnya, mereka tetap bodoh, kering pendidikan, dan gersang nalar kekritisannya. Mereka tidak mampu membaca persoalan yang dihadapi dirinya sendiri. Siapa pun akan berpendapat, pemerintah dengan sikap, perilaku, dan tindakan seperti itu akan makin menyengsarakan rakyat. Pendidikan untuk rakyat miskin tidak akan diakomodasi dengan sedemikian sempurnanya.

Pendidikan untuk rakyat miskin tinggal mimpi dan janji semata yang tidak akan bisa digapai. Sebab, pemerintah sudah menyibukkan dirinya dengan kepentingan politik sektarian, mencari celah guna mempertahankan kekuasaannya agar lebih kuat dan solid. Sedangkan kepentingan rakyat miskin ditinggalkan karena dipandang mengganggu dinamika politik pemuasan kepentingan pemerintah pro status quo.

Mencermati dan mempelajari hal-hal seperti itu, sudah sepatutnya perlu dibangun gerakan kepekaan dan kepedulian sosial bagi rakyat miskin. Pemerintah selaku stakeholder kebijakan jangan selalu menunjukkan sikap apatismenya pada kepentingan rakyat miskin dalam hal pendidikan. Pemerintah perlu mengubah paradigma politiknya dengan memperlihatkan kelembutan, kepekaan, kepedulian, dan pengedepanan kepentingan rakyat daripada kepentingan pribadi atau golongan. Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) harus berbuat itu.

Diharapkan, ada kebijakan baru dalam menangani persoalan tipisnya pengenyaman pendidikan untuk rakyat miskin. Pertama, ini diawali dengan dibentuknya komitmen politik yang kuat dan tangguh dari pemerintah untuk menengok dan memedulikan persoalan kemiskinan pendidikan di akar rumput.

Sebab, sebetulnya agenda pemerintah adalah menuntaskan agenda buta huruf, bukan meningkatkan pertumbuhan makroekonomi dan mikroekonomi. Dinamika ekonomi makro dan mikro meningkat, namun karena tidak didukung oleh mapannya pendidikan di akar kelas bawah, maka perekenomian akan tetap anjlok.

Sebaliknya, kendati makroekonomi dan mikroekonomi belum mencapai gapaian-gapaian keberhasilan maksimal dan optimal, namun pendidikan di tingkat kelas bawah sudah terbangun dan terbentuk secara mantap. Hal sedemikian itu menjadi modal bagi percepatan dunia ekonomi. Sebab, rakyat sudah cerdas, pintar, dan mampu membaca peluang sekaligus hambatan yang dihadapinya.

Kedua, keseriusan pemerintah pusat maupun daerah untuk merealisasikan anggaran pendidikan minimal 20%, baik dari APBN maupun APBD, bukan hanya di atas kertas, melainkan dalam bentuk kerja nyata. Sebagai gambaran reflektif, menurut analisis yang dilakukan oleh Ki Supriyoko, anggaran pendidikan di Indonesia hanya mampu dialokasikan sebesar 1,4% dari gross national product (GNP).

Yang pasti, anggaran pendidikan di Indonesia ternyata lebih rendah daripada anggaran pendidikan di Bangladesh (2,9%), Nepal (3,1%), Etiopia (4,0%), Cote dVoire (5,0%) dan Malawi (5,5%). Apabila besarnya anggaran pendidikan dikalkulasi, menurut Total Government Expenditure (TGE), di Indonesia disebut APBN, maka UNDP tahun 2004 merilis bahwa anggaran pendidikan di Indonesia selama 1999-2001 hanya 9,8% dari TGE. Kondisi ini berbeda jauh dengan Malaysia yang berani mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 20,0% dari TGE.

Oleh: Mohammad Mahpur
sumber:suara karya online

Ketiga, perlunya dibentuk aparatus pendidikan di elite pemerintahan yang berjiwa bersih, suci, dan jujur demi pemenuhan pendidikan murah meriah dan gratis bagi rakyat miskin. Ini sangat menjadi pijakan utama agar pemerintah mampu mempermudah dilahirkannya kebijakan-kebijakan pendidikan pro rakyat miskin.