Hasil sebuah sistem pendidikan semestinya terwujud pada tatanan kehidupan masyarakat yang lebih baik, berhasil, dan produktif. Pendidikan kemudian menjadi satu-satunya media guna membentuk masyarakat berkembang menuju piramida tertinggi dalam pola relasi kehidupan yang ada di dunia. Manusia terdidik adalah manajer bagi terciptanya tatanan masyarakat kota (civil society) atau masyarakat madani.

Pertanyaannya, seberapa jauh pendidikan benar-benar bisa berperan dalam fungsi idealnya? Yakni, untuk menjadi lembaga yang mampu berperan produktif dalam bingkai kaderisasi intelektualitas dan mentalitas manusia menjadi insan kamil (superman, menurut Nietzsche) dengan pola yang sistemik dan konstan.

Pendidikan di mana pun termasuk di Indonesia sering kali terjebak dalam fungsi teknis, memproduksi sesuatu secara instan dengan goal (tujuan) nilai guna dan nilai pakai yang berorientasi pasar (market). Pendidikan pada akhirnya menjadi “makelar” yang mencetak lulusan sesuai dengan pesanan dan dengan sistem titipan dari korporasi besar. Standar mutu pendidikan menjadi timpang dan bias kepentingan. Pendidikan menjadi ajang tarik ulur kepentingan; entah oleh politik atau korporasi global.

Pengelolaan dan tujuan pendidikan tersebut di Indonesia menjadi persoalan yang esensial dan merupakan akar tunggang dari persoalan pembangunan bangsa yang sampai kini belum teratasi dengan baik. Kunci operasional untuk menguraikan persolan ini ada dalam pendidikan dengan peningkatan dan pengembangan atau pemberdayaan pendidikan bermutu, merata bagi setiap satuan pendidikan dan semua warga negara. Sebab, pendidikan bermutu dan pemerataan mutu pendidikan adalah hak bagi setiap warga negara di dunia, termasuk Indonesia.

Masyarakat tidak akan pernah terpenuhi rasa keadilannya manakala pemerataan pendidikan sebatas pada kesempatan untuk masuk sekolah dan tidak pada perolehan kesempatan mendapatkan pendidikan yang bermutu. Pemerataan pendidikan yang bermutu tidak boleh melihat dari mana peserta didik datang dan dalam kondisi perekonomian keluarga yang seperti apa. Semestinya pendidikan bermutu menjadi hak bersama (educational of quality for all).

Pada titik mendapatkan persamaan pendidikan bermutu sebagai hak yang sama inilah yang belum terpenuhi. Banyak sekolah, utamanya madrasah, belum memenuhi standar mutu yang diharapkan. Fenomena ini mengerucut hampir merata pada semua sekolah yang berlabel madrasah terlebih sekolah madrasah swasta. Dari sinilah permasalahannya bahwa ada kesenjangan, baik kewajiban terhadap hasil (obligation of result) dan kewajiban terhadap tindakan (obligation of conduct) yang semestinya ada.

Kewajiban terhadap hasil masih timpang dalam dataran bahwa lembaga pendidikan atau sekolah, yang semestinya semua tingkat pendidikan mampu menjadikan semua peserta didik sebagai output sesuai standar tertentu. Namun, pengelolaan untuk mencapai standar nasional sesuai U No 19/2005 ternyata masih memprihatinkan. Sedangkan kewajiban terhadap tindakan ternyata belum menyentuh, merata ke semua lembaga pendidikan, utamanya madrasah. Untuk itu, perlu digagas adanya pendidikan yang murah bahkan gratis, namun tetap bisa menjaga mutu dan kualitas kelulusannya.

Melalui UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) yang kemudian dikukuhkan dengan meratifikasi hak-hak ekonomi sosial (ekosos) lewat UU Mo 19/2005 tentang pendidikan, pemerintah sebenarnya telah memenuhi kewajiban terhadap tindakan (obligation of conduct) akan hak seluruh masyarakat untuk memperoleh pendidikan secara layak dan bermutu. Pengakuan atau ratifikasi hak-hak ekosos oleh suatu negara, pada dasarnya adalah pernyataan komitmen formal negara untuk memenuhi hak-hak economic-social warga negaranya.

Dengan demikian, negara wajib menjadikan tugas pemenuhan hak-hak ekonomi sosial tersebut sebagai suatu agenda dalam pembangunan secara konsisten. Artinya, negara wajib melakukan harmonisasi, dalam bentuk mainstreaming pemenuhan hak ekosos dalam rencana pembangunan, anggaran, peraturan perundangan, serta implementasi pelayanan publik ataupun penyediaan barang dan jasa lainnya.

Pendidikan adalah hak dasar kemanusiaan yang seharusnya dapat dinikmati secara layak dan merata oleh setiap masyarakat. Dalam pengertian HAM, hak dasar secara kodrati melekat pada diri manusia dan bersifat universal serta langgeng. Sebagai bagian dari HAM, hak dasar untuk mendapatkan pendidikan secara layak dan merata harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapa pun. Maka, negara sebagai institusi resmi wajib melaksanakan, memfasilitasi, dan meniadakan segala penghalangnya.

Pendidikan bermutu, sebagaimana tercantum dalam UU No 19 Tahun 2005 meliputi hal-hal sebagai berikut: standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan. Hal-hal di atas merupakan hak setiap masyarakat (warga negara) usia belajar.

UU No 20 Tahun 2003 telah diberlakukan dengan pasal 29 menyebutkan bahwa dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari APBN pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari APBD. Sementara UU No 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional merupakan realisasi kewajiban terhadap tindakan (obligation of conduct) yang harus dilaksanakan oleh pemerintah.

Sebagai pembanding, sebelum anggaran pendidikan 20% dari APBN dipenuhi melalui Keputusan Presiden Tanggal 3 Agustus 2008 Tahun 2002 dari APBN pemerintah hanya menganggarkan sektor pendidikan Rp 11.552 triliun, tahun 2001 (Rp 11,5 triliun), dan tahun 2000 (Rp 11,3 triliun) yang semuanya kurang dari 10% versi perhitungan pemerintah. Sedangkan anggaran progresif pendidikan 20% dari APBN sesuai UU No 36 Tahun 2004 tentang APBN TA 2005 dan UU No 13 Tahun 2005 tentang APBN TA 2006 hanya dapat direalisasikan secara bertahap sampai tahun 2009. Untuk 2004-2005 (6,6%), 2005-2006 (9,29%), 2006-2007 (12,01%).

Kewajiban terhadap tindakan ini kemudian berimplikasi pada kewajiban pemerataan pendidikan bermutu, sesuai standar pendidikan nasional, menyeluruh dan bisa dinikmati oleh semua level pendidikan dan semua tempat belajar. Tidak hanya di kota, tetapi juga di setiap pelosok desa. Anggaran pendidikan 20% adalah sarana pengembang ke arah tercapainya pendidikan yang bermutu, tentunya dengan pembenahan pada semua aspek pendidikan yang sampai saat ini belum terpenuhi pengembang ke arah tercapainya pendidikan yang bermutu, tentunya dengan pembenahan pada semua aspek pendidikan yang sampai saat ini belum terpenuhi.

oleh:Mustatho
sumber:suara karya online