Dalam satu bulan terakhir ini, masyarakat dikejutkan dengan meningkatnya angka ketidaklulusan ujian nasional (UN), baik di jenjang sekolah menengah atas (SMA), sekolah menengah kejuruan (SMK), maupun sekolah menengah pertama (SMP), dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.
Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Muhammad Nuh menilai, penurunan angka kelulusan SMA, SMK, dan SMP karena masyarakat makin jujur. Sebegitu naifkah persoalan UN, sehingga faktor kejujuran disebut-sebut Mendiknas sebagai salah satu penyebab penurunan angka kelulusan UN? Padahal jika ditelaah lebih mendalam, pendidikan Indonesia sebenarnya jalan di tempat. Pemetaan mutu pendidikan melalui UN yang diharapkan bisa menjadi semacam guideline bagi pemerintah untuk perbaikan pun sekadar “omdo” alias omong doang. Selesai UN, pemerintah lupa akan janji-janjinya untuk memperbaiki mutu pendidikan.
Karena itu, muncullah tradisi tahunan, anak-anak yang akan ikut UN menggelar doa bersama agar diberi kemudahan mengerjakan soal. Televisi kemudian menyiarkan anak-anak menangis karena tidak lulus UN. Dan, UN dianggap sebagai momok, tidak saja bagi siswa, tetapi juga para orangtua.
Terkait hal itu, wartawan Suara Karya Tri Wahyuni bersama fotografer Andri Bey melakukan bincang-bincang dengan Prof Dr Sutjipto, mantan Rektor Universitas Negeri Jakarta (UNJ). Penilai (assessor) di Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) yang selama 30 tahun aktif di dunia pendidikan ini menuturkan buah pikirannya di sela rapat panjang BAN-PT di Jakarta, Jumat (7/5).
Ia menilai arah pendidikan Indonesia belakangan menjadi tidak jelas dan tidak konsisten antara amanat UUD 1945 dan aturan-aturan serta praktik yang dilakukan. Usulnya, harus ada review terhadap aturan-aturan pendidikan agar pelaksanaannya konsisten. “Jadi, sistem atau aturan itu dapat berlangsung secara kontinu. Tidak setiap kali ganti menteri, ganti kebijakan atau menghujat menteri sebelumnya. Sistem itu merupakan tahapan yang terus-menerus dilakukan berdasarkan ‘peta’ pendidikan di Indonesia.”
Bagaimana kondisi pendidikan Indonesia saat ini?
Kondisi pendidikan Indonesia sebenarnya jalan di tempat. Jika dilihat dari angka kelulusan UN yang turun di semua jenjang pendidikan, itu merupakan cermin yang sesungguhnya. Itulah kemampuan dasar siswa kita. Bagaimana hasilnya mau baik, kalau pemerintah tidak melakukan intervensi secara sungguh-sungguh? Mau dilakukan ujian berapa kali, kalau “dasar”nya seperti itu, ya hasilnya seperti itu.
Saya membaca (di media massa), Mendiknas yang baru berjanji akan melakukan intervensi kebijakan dengan menggelontorkan dana hingga Rp 100 miliar untuk memperbaiki mutu sekolah yang memiliki nilai UN terburuk. Masyarakat sekarang tinggal menunggu realisasinya apakah kebijakan itu memang serius dijalankan atau sekadar “omdo” alias omong doang.
Apa yang harus dilakukan pemerintah?
Untuk itu, diperlukan penataan kembali dan nation assessment terhadap pendidikan kita. Mesti ada data yang akurat dan menyeluruh tentang kondisi pendidikan kita sekarang ini, barulah kita menentukan kebijakan. Kemudian, kebijakan yang dibuat nanti tidak terpotong dan saling berkaitan, sehingga diharapkan sistem pendidikan itu berfungsi secara maksimal.
Seperti apa langkah konkret yang harus dilakukan pemerintah untuk perbaikan mutu pendidikan?
Upaya perbaikan harus dilakukan secara bertahap mulai dari kualitas gurunya. Guru memainkan peran yang sangat penting dalam upaya peningkatan mutu anak didik. Sebab, kami sebagai anggota Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia (ISPI) sangat mengedepankan proses. Bagaimana proses belajar-mengajar memberi dampak terhadap kecerdasan, moral, dan budi pekerti, kemampuan anak bertahan dalam kehidupan, dan kemampuan bersosialisasi. Jadi, bukan sekadar angka-angka dalam UN.
Namun, sayangnya, upaya peningkatan mutu guru ditempuh melalui sertifikasi portofolio yang lebih melihat sertifikat, bukan kemampuan mengajar guru. Karena itu, kelulusan guru dalam program sertifikasi tidak memberi dampak perbaikan mutu pendidikan, baru sekadar perbaikan kesejahteraan.
Setelah itu?
Setelah gurunya bermutu, perbaikan menjalar ke sarana pendidikan. Perbaikan sarana ini tidak berarti membuat gedung sekolah yang mentereng. Gedung sekolah biasa, tetapi memiliki sarana pendidikan yang lengkap mulai dari penyediaan buku, komputer, hingga alat peraga yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa.
Jika pemerintah telah melakukan intervensi semacam itu di seluruh sekolah negeri di Indonesia, baru pemerintah bolehlah bicara tentang UN. Sebab, masing-masing sekolah telah memiliki kualitas guru dan sarana pendidikan yang sama, sehingga “persaingan” untuk mendapatkan nilai terbaik dalam UN menjadi fair.
Termasuk perubahan status sejumlah sekolah negeri menjadi sekolah berstandar internasional (SBI) atau rintisan SBI yang memungut uang masuk sangat besar?
Bicara soal RSBI atau SBI, itu adalah tindakan yang sangat diskriminatif. Sudah menjadi tugas pemerintah untuk memberi dan melayani murid dengan pelayanan pendidikan yang sama, termasuk dalam pembiayaan.
Jika sebelumnya sekolah negeri ditujukan bagi masyarakat kelas menengah ke bawah, kembalikan fungsi asalnya. Jika sekarang sekolah negeri memungut biaya seperti halnya swasta, di mana tanggung jawab pemerintah? Hal itu sangat penting. Jika sekolah negeri bermutu juga ikut-ikutan dibikin mahal, bagaimana dengan hak-hak anak dari keluarga miskin untuk menempuh pendidikan?
Sekolah model SBI dan RSBI bisa dikembangkan di sekolah swasta. Nantinya, sekolah negeri secara bertahap meningkatkan kualitas sekolah negerinya hingga seperti RSBI dan SBI di swasta. Jangan bilang pemerintah tidak punya uang. Yang terpenting sekarang, mau atau tidak pemerintah memprioritaskan bidang pendidikan. Pemerintah tampaknya terlalu sibuk mengurusi pendidikan dasar dan menengah hingga mengabaikan pendidikan tinggi. Pendapat Anda?
Saya sadar betul bahwa kondisi ini dilematis bagi pemerintah. Sebab, di satu sisi pendidikan dasar masih membutuhkan perhatian, sehingga pendidikan tinggi tak terjangkau. Tetapi, jika dilihat filosofinya, perguruan tinggi itu berbeda dengan pendidikan menengah. Sebab, pendidikan tinggi itu private goods. Artinya, kuliah di perguruan tinggi lebih untuk kebutuhan pribadi.
Selain itu, biaya pendidikan di perguruan tinggi memang mahal. Dibutuhkan dana yang berlebih untuk mengembangkan riset, keahlian, wawasan, dan sikap dibanding sekolah menengah. Intervensi pemerintah untuk memberi pendidikan tinggi bagi masyarakat tak mampu adalah lewat beasiswa.
Mengapa tidak memberi aturan yang ketat bagi PTN agar biaya pendidikannya murah?
Kondisi itu tidak bisa diterapkan di perguruan tinggi. Jika perguruan tinggi negeri (PTN) dibuat dengan harga murah, itu sama saja memberi subsidi pada yang mampu. PTN itu tidak identik dengan mahasiswa miskin. Sebab, hampir sebagian besar mahasiswa yang bisa lolos ke PTN adalah mereka yang kaya. Berkat kekayaannya itu bisa ikut les tambahan, punya uang untuk beli buku hingga waktu untuk belajar.
Saya lebih suka pemerintah memperbanyak program beasiswa bagi mahasiswa, bukan hanya di PTN, tetapi juga perguruan tinggi swasta (PTS). Sebab, keterbatasan kemampuan akademiknya hanya mampu bersaing di PTS. Dengan program beasiswa, maka intervensi pembiayaan bisa langsung ke sasaran.

oleh:PROF Dr SUTJIPTO
sumber:suara karya online