Komitmen pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan bukanlah sebuah opsi yang dapat ditawar, yang dalam praktiknya secara permisif pemerintah memiliki hak apakah program yang pro orang miskin itu layak atau tidak dibebankan dalam kegiatan semasa jabatannya. Sebab, ketentuan yang mengatakan bahwa pemerintah bertanggung jawab penuh terhadap orang miskin sudah diatur secara jelas dalam undang-undang.
Kini, bukan lagi sebuah rahasia karena telah kita temukan kenyataan bahwa upaya pemerintah mengawal dan peduli terhadap orang miskin terkesan pragmatis, kaku, dan “kejar tayang”.
Di wilayah penegakan hukum, misalnya, orang miskin susah sekali memperoleh keadilan. Cerita maling ayam yang dipenjara bukan lagi sebuah dongeng imajiner. Sejalan dengan itu, ada upaya penarikan konklusi yang membuat miris oleh masyarakat dengan membandingkan maling ayam dengan maling “uang rakyat” yang menelanjangi bahwa hukum (keadilan) di negeri ini tidak berpihak kepada orang miskin.
Demikian pula halnya dengan mahalnya biaya pendidikan yang terus melangit dan tidak dapat dijangkau warga miskin. Lembaga edukasi makin bergengsi dan terdesain dalam konsep konglomerasi.
Lihat saja, biaya masuk sekolah dasar pada tahun pertama, khususnya di sekolah-sekolah swasta elite, hampir menyerupai biaya masuk perguruan tinggi. Tak jarang, kita juga melihat ada siswa yang melakukan percobaan bunuh diri lantaran malu karena tidak mampu membayar sumbangan pembinaan pendidikan (SPP).
Lebih membuat miris lagi, orang miskin amat susah memperoleh akses kesehatan murah. Seperti kejadian yang dialami beberapa warga Nganjuk, Jawa Timur, baru-baru ini. Meski mereka tercatat sebagai peserta Jamkesmas, namun ketika berobat di salah satu rumah sakit (RS) “pelat merah”, masih juga diharuskan mengeluarkan rupiah yang banyak.
Demikian pula halnya dengan usulan beberapa anggota DPRD Komisi D Bidang Kesehatan, Pendidikan, dan Kesejahteraan Masyarakat tentang regulasi validasi daftar peserta jaminan kesehatan daerah (Jamkesda) di Kota Malang yang mensyaratkan hanya orang miskin yang tidak merokoklah yang layak menjadi peserta Jamkesda. Padahal, sebagian besar orang miskin adalah perokok aktif.
Karut-marut sistem regulasi kesehatan tidak sesuai dengan apa yang dicanangkan oleh pemerintahan lama lewat program “Indonesia Sehat Tahun 2010” yang seolah-olah tidak ada artinya. Padahal, harapan besar bagi terciptanya sebuah masyarakat sehat nan sejahtera pada tahun 2010 sangat diidam-idamkan warga bangsa.
Perlu diketahui bahwa kemiskinan dan kesadaran masyarakat untuk menjadi miskin itu bukan sebuah pilihan. Idealnya, tidak ada satu pun warga yang menginginkan kehidupannya nir-sejahtera, miskin, dan sakit-sakitan. Namun, meski mereka tidak pernah memilih untuk menjadi miskin, toh kehidupan mereka tetap miskin. Wujud kemiskinan bisa diindikatori dari penghasilan atau pengeluaran seseorang. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2008, misalnya, kemiskinan ditentukan dari pengeluaran setiap orang sebanyak Rp 183.636 per bulan. Kemiskinan juga disebabkan karena mereka berstatus tunakarya (penganggur).
Sementara itu, data resmi BPS Maret 2009 memperlihatkan, jumlah penduduk miskin sebesar 32,53 juta atau setara dengan 14,15 persen dari jumlah penduduk Indonesia. Kemiskinan diduga disebabkan oleh ketergantungan masyarakat terhadap komoditas makanan seperti beras, gula pasir, telur, tahu, tempe, dan mi instan. Kemiskinan pun diduga disebabkan ketergantungan mereka terhadap komoditas bangunan lainnya, seperti rumah, listrik, angkutan, dan minyak tanah.
Ketergantungan warga terhadap komoditas makanan merupakan sebuah hal yang wajar mengingat hal tersebut merupakan kebutuhan dasar mereka sebagai manusia. Sebagaimana diketahui, semua orang membutuhkan makanan, minuman, dan memerlukan tempat untuk beristirahat dengan nyaman.
Human Error

Dalam hemat penulis, secara mendasar, kemiskinan merupakan sebuah “proyek” yang seolah “diciptakan”, baik secara sadar maupun tidak, oleh penguasa. Sebab, bagaimanapun, kemiskinan sebenarnya terkait masalah pekerjaan, pendapatan yang layak, dan kesanggupan mengonsumsi komoditas dasar. Jika pemerintah benar-benar peduli terhadap hal ini, tenaga kerja warga masyarakat bisa terserap hingga mereka mampu mencukupi kebutuhan dasar tersebut secara layak. Apalagi, kalau penguasa memberikan subsidi kepada usaha pertanian, kelautan (nelayan), dan pertambangan yang akan berimbas bagi kesejahteraan warga masyarakat.
Atau, boleh jadi, pemerintah sebenarnya sudah memberikan subsidi pada sektor-sektor tersebut, hanya saja kurang menyentuh akar permasalahan. Hal ini disebabkan oleh banyak faktor, seperti faktor teknis dan human error.
Kesalahan pada faktor teknis mungkin masih bisa ditolerir. Namun, faktor kualitas manusianya mungkin lebih sulit untuk dimengerti, baik secara moral maupun hukum peradilan. Misalnya, kasus subsidi pemerintah yang tidak turun 100 persen ke tangan rakyat karena diduga dikorupsi pejabat atau jatuh kepada orang tidak sesuai sasaran. Perilaku korupsi beberapa oknum pejabat suatu lembaga bukan hal yang mustahil berimbas dapat menyengsarakan rakyat. Apalagi, ada kesan praktik korupsi seakan-akan menjadi hal yang wajar.
Korupsi memang sudah membudaya. Sebagai “penyakit”, korupsi bukan lagi penyakit akut, melainkan sudah menjadi bahaya laten dan hiperkronis. Sebut saja skandal Bank Century, maraknya makelar kasus (markus), dan fenomena para pengemplang pajak yang masih hangat menjadi isu dan sorotan luas masyakarat. Secara moral kenegaraan, perilaku korupsi sangat jauh dari cita-cita dan tujuan kehidupan berbangsa dan bernegara.
Demikian sebagaimana yang diamanatkan dalam undang-undang (UU), komitmen pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan bukanlah sebuah opsi yang bisa ditawar. Akan tetapi, hal tersebut merupakan sebuah kewajiban yang harus diwujudkan dalam bentuknya yang paling nyata dan mengakar pada masyarakat.
Mudah-mudahan pemerintah dan seluruh jajarannya, mulai dari ujung Sabang sampai Merauke, benar-benar berkomitmen mengentaskan kemiskinan. Semoga!

Oleh :Agus Sakti
sumber:suara karya online

Selasa, 25 Mei 2010