Nasionalisme adalah sebuah kesadaran yang tidak akan hilang sepanjang nation state ada sebab hubungan di antara keduanya ibarat tulang dan daging. Globalisasi memang merelatifkan batas antarnegara (borderless), mengubah selera dan gaya hidup satu masyarakat bangsa menjadi sama dengan bangsa lain, dan menyatukan orientasi dan budaya mereka menuju suatu budaya dunia (world culture). Namun, itu sama sekali tidak akan menghilangkan nation state. Negara bangsa tetap dibutuhkan oleh setiap orang, sehebat apa pun arus globalisasi itu, bahkan oleh kaum eksil, karena seseorang mutlak memerlukan identitas politik dan sosial.
Masyarakat itu terus berkembang dan berubah. Demikian pula bangsa, Panta rhei, demikian kata Heraclius. Dan, globalisasi adalah bentuk dari perkembangan dan perubahan itu. Oleh sebab itu, kita tidak perlu memandangnya sebagai horor yang membahayakan, terutama terhadap kohesivitas dan keutuhan bangsa. Sepanjang kita dapat mengelola kehidupan kewargaan dan kewarganegaraan yang baik, kekhawatiran itu, insya Allah, tidak akan terjadi.
Dari pengalaman masa lalu, kita memperoleh pelajaran berharga bahwa menjaga keutuhan bangsa dengan pendekatan kekuasaan ternyata tidak baik, bahkan menimbulkan ekses yang kontraproduktif. Yang paling kasatmata adalah munculnya gerakan-gerakan perlawanan dalam berbagai manifestasinya. Mudah dipahami karena dalam sebuah negara yang memiliki lebih dati 400 kelompok etnis dan bahasa, pendekatan kekuasaan akan mudah menjerumuskan dalam kediktatoran.
Menegakkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip kewargaan (citizenship) adalah cara yang paling baik untuk menjaga kohesivitas dan keutuhan bangsa. Mengapa? Sebab, basis kewargaan adalah bangsa. Seperti kata Ben Anderson, bangsa adalah sebuah komunitas yang dibayangkan dalam keterikatan sebagai comradership, persaudaraan yang horizontal dan mendalam. Dia lahir bukan atas dasar ras, agama atau daerah. Tetapi, pada persaudaraan dan cita-cita bersama dalam sebuah komunitas yang bernama negara, sebagai tanah harapan (the land of promise). Dengan demikian, kewargaan bukan hanya sekadar gagasan di mana seseorang menjadi anggota dalam satuan politik yang disebut negara. Pemaknaan sempit seperti itu telah menimbulkan masalah kemanusiaan karena “negara” mudah berubah menjadi monster. Kewargaan juga mengandaikan bahwa mereka adalah subjek legal, yang memiliki hak-hak aktif dalam politik, hak mengklaim, hak memiliki identitas kultural, berkesetaraan, dan memperoleh kesejahteraan; dan mereka adalah sumber kedaulatan.
Prinsip-prinsip kewargaan tersebut ibarat nutrisi yang menentukan sehatnya sebuah bangsa, bahkan eksistensinya di mata warga negara. Jika prinsip-prinsip itu kita tegakkan, kohesivitas dan keutuhan bangsa akan terjaga. Mengapa? Sebab, pelaksanaan prinsip-prinsip itu akan mewujudkan bonum public, sebuah tujuan hakiki negara. Demokrasi yang kita bangun sekarang ini seharusnya diabdikan untuk menegakkan prinsip-prinsip tersebut, agar kemanfaatan demokrasi tidak hanya dinikmati oleh sekelompok golongan saja. Lihat saja, demokrasi kita, ternyata hanya mampu mengontrol masalah politik tapi tidak terhadap masalah ekonomi, sehingga keadilan ekonomi tetap menjadi masalah besar bangsa kita. Sebab- musababnya, menurut saya, karena kita melalaikan masalah Pancasila.
Sejak reformasi kredibilitas Pancasila memang merosot tajam. Bahkan perannya jatuh sebagai barang pusaka, hanya sekadar menjadi azimat politik. Hal ini disebabkan oleh adanya asosiasi-asosiasi negatif terhadap Pancasila karena pengalaman penerapannya pada masa lalu. Padahal, sebagai dasar negara, Pancasila adalah barometer moral di mana kerangka kewarganegaraan harus didasarkan. Pancasila secara fundamental merupakan kerangka yang kuat untuk pendefinisian konsep kewarganegaraan yang inklusif. Sebab, di dalamnya terkandung komitmen yang kuat terhadap pluralisme dan toleransi. Komitmen inilah yang mampu mempersatukan dan menjaga keutuhan bangsa yang terdiri atas 400 lebih kelompok etnis dan bahasa, tersebar dalam 3.000 dari 17.504 pulau, 177 juta orang beragama Islam dengan berbagai alirannya, 23 juta penganut agama resmi lainnya, dan sekitar setengah juta penganut agama lokal. Dengan fakta ini, melalui komitmen terhadap pluralisme dan toleransi, demi mencapai cita-cita persatuan negara bangsa yang kita kembangkan tidak boleh terjerumus dalam pemaksaan keseragaman yang artifisial, seperti pengalaman masa lalu.
Kemajemukan itu memang akan terus memunculkan tantangan-tantangan yang fundamental. Karena itu, ide negara kesatuan yang mulai ditemukan pada akhir 1920 oleh para pendiri negeri ini harus didefinisikan dalam konstruksi pluralisme, toleransi, dan keadilan, yang menjadi komitmen Pancasila. Dalam pengertian ini, pluralisme bukanlah sekadar pengakuan dan penghargaan terhadap keragaman (diversity), melainkan sebuah orientasi yang menilai keragaman itu sebagai nilai yang positif dalam satu persaudaraan dan semangat multikulturalisme akomodatif. Dengan demikian, setiap warga negara atau kelompok masyarakat, apa pun identitas kultural dan sosial keagamannya, akan merasa nyaman sebagai warga negara; bahkan untuk mengembangkan identitasnya. Negara juga akan terhindar dari kemungkinan terjadinya disrupsi sosial; atau dibelokkan oleh kelompok-kelompok tertentu menjadi alat penindas dan diskriminasi.
Perlu digarisbawahi, ancaman laten yang paling membahayakan bangsa ini adalah disintegrasi sosial kultural. Peningkatan gejala provinsialisme pascareformasi yang tumpang tindih dengan sentimen etnisitas adalah bara api yang dapat membakar disintegrasi sosiokultural tersebut. Jika ini terjadi, akan mengancam disintegrasi politik; selanjutnya, akan mengancam terjadinya disintegrasi bangsa. Tentu ini tidak kita kehendaki.
Barangkali peringatan JS Furnivall perlu selalu kita ingat bahwa bangsa ini akan terjerumus ke dalam anarki jika gagal menemukan formula pluralisme. Inilah pentingnya kita kembali peduli pada Pancasila, melaksanakan komitmen-komitmennya dan menegakkan prinsip-prinsip kewargaan. Sebagai warga negara, kita juga memiliki tanggung jawab mengawasi pelaksanaan komitmen-komitmen tersebut agar tidak melenceng dari garisnya. Jangan dibiarkan perpolitikan negeri ini memutus segala sesuatu dengan logika dan kepentingannya sendiri; jangan pula dibiarkan ekonomi memutus segala sesuatunya dengan logika dan orientasinya sendiri. Pancasila harus menjadi tujuan etis setiap kebijakan untuk membangun kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan komitmen ini, insya Allah, negeri ini akan terjaga dan dapat mewujudkan cita-citanya.

Oleh :As’ad Said Ali
sumber : suara karya online