Peran pemerintah selama lebih dari 30 tahun cukup dominan dalam usaha lingkungan hidup. Peran birokrasi sangat besar. Peranan ini akan berubah seiring perubahan posisi dan kekuatan negara. Di antaranya menguatnya pasar dan gerakan sipil seperti lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adat. Isu-isu seperti land reform, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, community based development, konservasi alam, perlindungan jenis, hak asasi manusia, dan demokratisasi telah mengubah peranan dan wajah negara.
Kini, di saat publik memiliki kekuatan besar untuk melibatkan diri dalam arus pengelolaan lingkungan hidup, peran publik ini perlu digenjot. Namun, semua elemen bangsa, termasuk publik dan pemerintah, perlu diingatkan bahwa pengelolaan lingkungan hidup memerlukan pendekatan multidisipliner.
Efektivitas pengelolaan lingkungan hidup sangat ditentukan oleh seberapa besar tingkat sinergitas antardisiplin ilmu, baik disiplin ilmu murni maupun ilmu terapan, ilmu sosial maupun ilmu hayati. Selain itu juga perlu sinergitas antara praktisi dan ilmuwan, pemerintah, masyarakat, pihak swasta, LSM, dan dukungan internasional.
Pengelolaan lingkungan hidup merupakan proses pembelajaran yang terus-menerus dan melibatkan banyak pihak. Salah satu usaha yang harus dipunyai oleh pekerja lingkungan hidup adalah hidup dalam lingkungan multikultur. Daya adaptasi terhadap lingkungan multikultur ini hanya dapat dilakukan dengan kemampuan daya dengar yang sangat tinggi. Kemampuan untuk mendengarkan (listening skill) menjadi bagian yang penting dari proses awal pembelajaran.
Lembaga lingkungan hidup dari kalangan pemerintah dan LSM sering terjebak dalam cara berpikir generik dan seragam. Peranan donor juga sangat berpengaruh terhadap cara berpikir seperti ini. Cara berpikir seragam ini kurang sesuai dengan kondisi spesifik sumber daya alam di kawasan yang berbeda, keragaman sosial ekonomi budaya dan aspirasi masyarakat, perkembangan sosial dan dinamika politik yang melingkupinya.
Beberapa hal yang perlu dilakukan ke depan, antara lain, pertama, perlu terus dijalin kerja sama antarpihak (pemerintah, LSM, sektor swasta, perguruan tinggi, pakar, praktisi, politikus, dan media massa). Kerja sama ini harus dilandasi visi yang kuat, didukung data-data yang akurat. Proses kerja sama ini harus dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.
Kedua, pemerintah harus memikirkan investasi pada pengembangan sumber daya manusia (SDM) pelaku lingkungan hidup dengan sistem yang lebih terstruktur dan terbuka, mulai dari proses perekrutan, pembinaan, sampai jenjang karier yang jelas.
Ketiga, mengembangkan konsep-konsep baru strategi pendanaan konservasi di skala nasional, provinsi, inisiatif pendanaan lingkungan hidup melalui lobi-lobi internasional untuk menjamin ketersediaan pendanaan lingkungan hidup jangka panjang. Ide-ide pengembangan “kabupaten hijau” atau “provinsi hijau” perlu terus didukung. Kebijakan nasional harus memberikan suasana yang kondusif untuk berkembangnya inisiatif di berbagai kabupaten/provinsi yang nyata-nyata berpihak pada lingkungan.
Keempat, perlu dikembangkan sistem imbalan dan hukuman (reward and punishment) bagi pekerja lingkungan hidup, baik di lembaga pemerintah maupun LSM. Khususnya bagi pemerintah, insentif yang jelas dan transparan akan memacu pelaku-pelaku lingkungan hidup untuk melakukan yang terbaik. Di tingkat LSM, pola ini pun mestinya dilakukan, sehingga dapat menjadi sistem yang menjamin adanya profesionalisme kerja dan menjadi kode etik pelaku lingkungan hidup.
Hapus Mitos

Praktik-praktik pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia selama ini telah melahirkan paradigma tersendiri bagi manusia dalam hubungannya dengan alam. Ragam karakteristik pengelolaan lingkungan hidup selama ini telah melahirkan mitos-mitos yang sering kali menjadi dogma tanpa dibuktikan kebenarannya. Beberapa mitos tersebut, antara lain, pertama, masyarakat dipahami sebagai satu entitas yang dibatasi oleh teritori tertentu (misalnya desa), memiliki struktur sosial yang homogen, memiliki norma dan kepentingan yang sama.
Kenyataannya masyarakat sungguh beragam asal-usulnya dan budayanya. Di dalamnya terdapat berbagai lapisan kepentingan, aspirasi, kebutuhan, dan keinginan yang dinamis. Masyarakat selalu terhubung dengan dunia luar melalui jaringan yang rumit. Masyarakat pun memiliki pengalaman yang panjang dengan sejarah regional dan keterlibatan secara aktif dengan pembangunan, perdagangan regional dan dunia luar.
Kedua, LSM adalah lembaga yang berpihak kepada masyarakat dan cenderung dianggap memiliki moralitas di atas lembaga pemerintah dan swasta. LSM menjadi tumpuan harapan dan ketergantungan masyarakat dalam menyelesaikan masalah. Padahal, kenyataannya tidak semua LSM dalam praksisnya memiliki moralitas tinggi. Ada di antara mereka yang berpotensi mengatasnamakan masyarakat atau konservasi untuk kepentingan personal.
LSM menghadapi berbagai keterbatasan baik dalam hal strategi, sumber daya manusia, maupun dukungan pendanaan. Tidak semua LSM memiliki skema kerja sama dengan masyarakat yang memandirikan. Sebagian dari mereka justru menciptakan ketergantungan terhadap masyarakat binaan.
Ketiga, pemerintah diidentikkan dengan pihak yang tidak berubah, penuh korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dan tidak mau bekerja sama dengan LSM. Dalam kenyataannya pemerintah bukan entitas yang seragam.
Di setiap lembaga pemerintah selalu terdapat individu yang memiliki idealisme tinggi dan tidak puas dengan birokrasi. Kelompok minoritas ini berkomitmen kuat dengan keterampilan manajemen yang hebat, gagasan brilian, dan berkemauan melakukan kerja sama. Mereka berada baik di tingkat pusat maupun daerah.
Keempat, pihak swasta semuanya atau sebagian besar merusak sumber daya alam. Pada tataran realitas, jenis kegiatan pertambangan sangat beragam dan memberikan dampak lingkungan yang beragam pula. Tak sedikit pihak swasta yang memiliki prinsip lingkungan yang kuat. Mereka ada yang mengembangkan energi bersih yang terbarukan, merehabilitasi lahan yang menjadi konsesinya.
Mitos-mitos ini muncul, antara lain, disebabkan oleh berbagai masalah intelektual. Pertama, cara berpikir generik. Hal ini tercermin dari pandangan bahwa semua pegawai pemerintah korup dan terlibat KKN, semua taman nasional Indonesia rusak, semua LSM baik, semua pihak swasta buruk dan merusak. Cara pandang seperti ini dapat dikurangi apabila kita mau melihat secara mendetail, hati-hati, dan tidak bersikap apriori dan mampu menghilangkan asumsi.

Oleh Gunawan
sumber:suara karya online