Demonstrasi sebagai salah satu wujud kebebasan berpendapat dalam bingkai demokrasi terus saja digelar. Ada-ada saja tuntutan yang diajukan oleh para demonstran. Sebagai sebuah bangsa yang besar dengan bertumpuk-tumpuk persoalan sosial, ekonomi, politik, hukum dan lain-lain, membuat tuntutan dan aksi demonstrasi itu pun terus berlanjut, tanpa jeda. Sampai kapan aksi-aksi demonstrasi itu dapat berhenti? Tidak ada yang tahu. Yang jelas, selama keran demokrasi dibuka selebar-lebarnya dan aneka persoalan masyarakat dan bangsa terus mencuat ke permukaan, aneka aksi demonstrasi pun akan terus digelar.

Namun, karena aksi demonstrasi itu begitu kerap dilakukan, sehingga bukan saja membuat publik jenuh dan banyak yang merasa terganggu kenyamanannya, tetapi juga dapat merendahkan kualitas demonstrasi. Bahkan dapat menurunkan martabat demokrasi itu sendiri. Apalagi, berbagai aksi demonstrasi itu sering kali bersifat anarkis dan menimbulkan jatuhnya korban nyawa, sehingga ‘melabrak’ budaya sopan santun yang menjadi ciri khas bangsa.

Bahwasanya, demokrasi yang dicirikan oleh kebebasan berpendapat para warga negara sebagai subyek politik, kerap juga dimanfaatkan secara keliru oleh warga dengan atas nama demokrasi, sehingga bukan saja menodai tujuan luhur demonstrasi dan mencederai martabat demokrasi itu sendiri, tetapi juga menodai etika publik. Maka, perbincangan mengenai hakikat dan peran demokrasi menghangat dan wacana tentang pentingnya memerhatikan etika publik, etika demokrasi dan etika demonstrasi pun menggelinding deras di ranah sosial dan politik di Tanah Air.

Mengapa etika publik, etika demokrasi dan etika demonstrasi itu penting? Etika publik, etika demokrasi dan etika demonstrasi tidak lain merupakan panduan untuk bertindak bagi publik atau massa secara benar didasari rasa tanggung jawab. Etika adalah tindakan yang benar dan salah serta kapasitas untuk memperjuangkan kepentingan bersama, misalnya, kepentingan politik secara bertanggung jawab.

Ruang publik

Karena ruang publik adalah sarana penyingkapan identitas manusia baik secara pribadi maupun bersama, maka dalam politik, ruang publik menjadi sumber makna bagi aksi-aksi politik. Ruang publik adalah arena para warga politik mengekspresikan karya-karya politiknya. Tulis Haryatmoko (2003), kalau karya meninggalkan bekasnya berupa monumen dan dokumen, ruang publik sebagai hasil tindakan hanya ada sejauh para pelaku bertindak bersama untuk menunjukkan eksistensi diri. Ruang publik menemukan koherensinya dalam kekuasaan yang diperagakan secara bersama tersebut.

Karena memang, politik adalah medan kehidupan publik, dunia bersama anggota masyarakat, yang mampu menggabungkan manusia hingga mereka tidak saling menerkam satu sama lain, melainkan bekerja sama demi kepentingan umum dan kebaikan bersama. Setiap individu diajak untuk mencari dan memenuhi kepentingan pribadinya di dalam kepentingan umum. Politik berusaha untuk menciptakan sirkuit kehendak, menjembatani kepentingan individual yang majemuk itu hingga terwujudnya suatu ‘ruang publik’ yang mempertemukan aneka ragam kepentingan demi mencapai kebaikan umum, – bonum commune.

Sehingga, menurut Arendt, setiap kegiatan politik yang berlangsung di ruang publik adalah suatu usaha untuk menyelesaikan segala perkara melalui kata-kata dan persuasi, dan bukannya melalui kekerasan dan pemaksaan kehendak yang menodai etika dan keluhuran politik, bahkan menodai seninya politik. Seni dalam politik adalah aktivitas yang mengubah benturan niat dan kehendak-kehendak menjadi langkah kerja sama dengan menunjukkan butir-butir yang saling menguntungkan bagi semua pihak yang berhak atas manfaat ruang publik baginya. Memang, dalam masyarakat yang berdenyut kapitalistik, yang didominasi oleh ontologi citraan, yang di dalamnya, wacana sosial dan kehendak-kehendak publik yang kerap dikonstruksi berdasarkan model produksi massa, telah mengarahkan perhatiannya pada kesan dan citra-citra yang dangkal dan banal. Penampakan dangkal dan banal kini, bahkan telah dijadikan model diri dalam kaitannya dengan relasi eksistensial yang lebih luas. Ini pula yang menggiring pemikiran publik pada tindakan aksi yang dangkal dan banal. Celakanya, ini dilakukan secara massal lewat aksi demonstrasi yang kerap lebih mengedepankan sikap emosional tanpa memerhatikan nilai-nilai luhur yang dianut publik. Padahal, dalam menghidupkan ruang publik, apa pun bentuknya sangat diperlukan akal budi dan hati nurani agar terpeliharanya nilai-nilai luhur itu. Untuk menemukan batas etis berdemonstrasi dan berdemokrasi harus dikonstruksikan oleh kesadaran akal budi dan dicerahkan oleh hati nurani untuk mewujudkan bonum commune.

Jika ruang publik disalahgunakan untuk memaksakan kehendak pribadi, sebagaimana demokrasi direndahkan nilai dan kewibawaannya hanya untuk pemenuhan egoisme diri, tanpa memerhatikan juga ketenangan pihak lainnya, maka hukum dan rambu-rambu tata aturan publik harus segera dibangun demi terbangunnya bonum commune itu. Artinya, ruang publik yang menjadi medan gerak kehidupan politik mesti dijaga oleh berbagai pranata sosial bernegara seperti penguasa yang berwibawa, hukum yang adil dan arus komunikasi sebagai ungkapan dari hasrat untuk menjelaskan diri dan mengerti kepentingan pihak lain. Jika tidak, kata filsuf Plato, demokrasi menjadi kekuasaan publik yang menunjukkan kemerosotan jiwa.

Dengan demikian, demonstrasi dengan alasan apa pun dan mengatasnamakan apa pun harus berpedoman pada etika publik. Apalagi, publik negeri ini dihuni oleh masyarakat heterogen dengan kepentingan yang beraneka ragam. Sehingga, penghargaan terhadap kepentingan orang lain, apalagi yang lebih besar menjadi mutlak diperlukan dan diutamakan. Jadi, etika publik yang menjadi pijakannya, harus berlandaskan pula pada etika yang sudah bersemai dalam keanekaragaman kelompok dengan kepentingan yang beranekaragam itu.

Etika publik mutlak diperhatikan oleh para pelaku aksi demontrasi tanpa mementingkan diri semata. Unjuk rasa tak sekadar beraksi secara banal dan dangkal, tetapi harus merefleksikan secara mendalam dengan meletakkan kepentingan orang lain, khususnya kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri dan kelompok. Jika tidak, etika publik pun hanya bersifat artifisial, di mana ia tidak berangkat dari tradisi moral dan segenap tata nilai masyarakat. Ini penting, mengingat dalam aksi-aksi demonstrasi, dibutuhkan pula tegaknya kultur demokrasi yang menjadi etos kekaryaannya, seperti kesadaran tentang hak asasi manusia (HAM), kebebasan sipil, keadilan sosial, termasuk keadilan jender, menghormati keragaman budaya dan taat hukum.

Jika itu diperhatikan dan menjadi dasar kedisiplinan dalam menggalang demonstrasi, maka ia akan dengan mudah memformulasikan apa yang disebut kepercayaan publik. Betapa indahnya dalam masyarakat yang majemuk ini jika terbangun dan terjalin sikap saling percaya. Kepercayaan publik dapat terbangun hanya jika masing-masing pihak sanggup membangun etika publik.

oleh: Thomas Koten
sumber: suara karya online